(VOVworld) – Komunitas penganut agama menilai tinggi Majelis Nasional (MN) Vietnam yang baru saja membahas dan menurut rencana akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keyakinan dan Agama pada persidangan ke-2, MN Vietnam angkatan ke-XIV yang sedang berlangsung di kota Hanoi. Pemuka berbagai agama menyatakan bahwa penyusunan dan pemberlakuan Undang-Undang ini pada waktu sekarang adalah sangat perlu, menginstitusikan semua ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 2013 tentang hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama serta turut menjamin hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama bagi semua orang, khususnya orang-orang yang beragama dan berkeyakinan. 

Vietnam adalah sebuah negara multietnis, multiagama dan multikeyakinan. Partai Komunis dan Negara Vietnam selalu menegaskan garis politik dan kebijakan konkekuen ialah menghormati dan menjamin hak kebebasan berkeyakinan dari rakyat. Semua agama selalu bersatu dan berjalan seperjalanan dengan bangsa, melaksanakan pedoman hidup baik duniawi maupun agamawi. Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama disusun berdasarkan pada kebijakan yang konkekuen tersebut, bersamaan itu menambah banyak hal yang baru agar sesuai dengan aktivitas agama dewasa ini.

Menghormati keyakinan dan agama

RUU tentang Keyakinan dan Agama yang disampaikan kepada MN Vietnam kali ini meliputi 9 bab dan 68 pasal telah memengalami banyak kemajuan terbanding dengan Peraturan Negara tentang Keyakinan dan Agama sebelumnya. Kemajuan yang penting dalam RUU ini ialah pasal 6 telah memanifestasikan hak kebebasan berakeyakinan bukanlah hanya untuk warga saja, tapi juga merupakan kebebasan setiap orang yang menganut atau tidak menganut agama apapun. Pendeta Tran Van Huynh, Kepala Badan Harian Asosiasi Agama Cao Dai Bach Y, anggota MN Vietnam dari provinsi Kien Giang menilai: “Selain memperluas skala dan subyek yang punya hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama dari  warga negara menjadi semua orang memanifestasikan secara tepat watak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama sebagai hak manusia sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar tahun 2013. RUU ini telah menambah satu bab baru yaitu Bab ke-II tentang hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama yang mencerminkan secara lebih jelas sifat konsekuen dari Partai Komunis dan Negara Vietnam yaitu menghormati dan menjamin hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama bagi semua orang, hak dan kewajiban berkeyakinan dan beragama dari semua organisasi agama dan organisasi-organisasi subordinatif”.

Mengungkapkan syarat aktivitas dari berbagai agama, Mahasthavira Thich Thanh Quyet, Wakil Ketua Dewan Pengurus Besar Sangha Buddha Vietnam, anggota MN Vietnam dari provinsi Quang Ninh menyatakan bahwa dalam RUU ini ada banyak ketentuan tentang mekanisme minta-beri dulu telah diganti dengan bentuk mendaftarkan atau memberitahukan. RUU ini juga menetapkan secara jelas tanggung-jawab Negara terhadap semua aktivitas keyakinan dan agama, memberikan sumbangan kepada semua organisasi agama melakukan integrasi internasional secara lebih kondusif, dari situ menciptakan kegembiraan dan kepercayaan di kalangan penganut agama kepada Negara dan bersama dengan Negara berpadu tenaga memikul masalah-masalah masyarakat. Mahasthavira Thich Thanh Quyet mengatakan: “RUU ini telah lebih memperluas konsep-konsep hukum dari Peraturan Negara, telah mementingkan sifat hukum bagi semua aktivitas agama yang populer seperti syarat pendaftaran aktivitas agama secara terpusat, pemberian surat pengakuan pendaftaran aktivitas agama, khususnya ialah pengakuan organisasi agama-agama telah lebih kondusif dan longgar terbanding dengan sebelumnya, ahli-hali masa 23 tahun, sekarang hanya 5 tahun untuk mengakui satu organisasi agama. Syarat untuk berpisah dan bergabung dari berbagai organisasi agama subordinatif juga lebih kondusif”.

Untuk pertama kalinya hak kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan bagi orang asing yang bermukim secara sah di Vietnam dicantumkan secara lebih lengkap. Menurut itu,   orang asing pada pokoknya punya hak melakukan aktivitas keyakinan dan agama seperti halnya dengan warga Vietnam, dapat belajar di basis-basis agama Vietnam, bisa naik jabatan, mendapat gelar amaga dan dimuliakan kalau mencukupi syarat-syarat seperti yang ditentukan oleh hukum. Pastor Nguyen Van Rien, Kepala provinsi gerejani Paroki Phu Cuong, anggota MN Vietnam dari provinsi Binh Duong menilai: “Pada tahun 2004, Vietnam hanya ada Peraturan Negara tentang Keyakinan dan Agama, sekarang ini, ada Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama. Ini merupakan satu kemajuan baru yang sesuai dengan hasrat warga negara, sesuai dengan kecenderungan zaman, memenuhi tuntutan pembaruan Tanah Air dan menciptakan syarat kepada berbagai organisasi agama melaksanakan haknya secara pada tempatnya”.

Memberikan hak kepada organisasi-organisasi agama di bidang kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial

Hal yang patut diperhatikan dalam RUU tentang Keyakinan dan Agama ini ialah  aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi agama dan organisasi agama bawahannya di bidang kesehatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan sosial diperluas menurut arah sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang bersangkutan.  RUU ini menciptakan syarat kepada organisasi agama untuk ikut serta secara lebih mendalam dalam aktivitas amal dan aktivitas kemanusiaan. Melalui itu, organisasi-organisasi agama juga memanifestasikan tanggung-jawabnya dalam melaksanakan target-target besar dari Tanah Air. Pastor Nguyen Van Rien mengatakan: “Menurut Peraturan Negara tahun 2004, aktivitas pendidikan amal yang dilakukan oleh organisasi-organisasi agama adalah aktivitas-aktivitas yang  digelakkan oleh Negara, maka dalam RUU kali ini, semua hal ini telah menjadi hak. Ini merupakan ketentuan-ketentuan yang tepat, membuka kesempatan kepada organisasi-organisasi ikut serta pada bidang pendidikan dan kesehatan demi kepentingan bersama seluruh masyarakat. Semua agama akan mendapat banyak hal yang kondusif dalam mengembangkan pola-pola dan aktivitas yang bersangkutan dengan bidang pendidikan dan kesehatan untuk warga negara. Hal ini mengurangi beban masyarakat tentang pendidikan, perawatan kesehatan dan memperhebat tujuan memasyarakatkan kesehatan dan pendidikan”.

Mahasthavira Ly Minh Duc, Pengurus Pagoda Som Rong, kota Soc Trang, anggota MN Vietnam dari provinsi Soc Trang menyatakan kepercayaan: “Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama akan turut menyemangati umat penganut agama dan pemuka agama mengembangkan nilai-nilai yang baik dan positif dalam kesamaan agama dan sosialisme, mengembangkan semangat patriotisme dari para penganut berbagai agama, membuat mereka punya kesedaran dalam perjuangan menentang intrik memutar-balikkan dan menyalah-gunakan agama dari kekuatan-kekuatan permusuhan untuk  menyabot rezim sosialis”.

RUU tentang Keyakinan dan Agama kalau diesahkan oleh MN Vietnam pada persidangan kali ini akan menjadi payung hukum yang kondusif terhadap aktivitas berkeyakinan dari semua warga negara, menciptakan syarat kepada semua agama untuk memberikan sumbangan lebih banyak lagi pada perkembangan Tanah Air.