Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar -1992 dianggap telah mewarisi semua ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1992 dan memanifestasikan secara cukup semangat semua Resolusi Kongres Nasional ke-10 dan ke-11 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam mengenai masalah etnis dan pekerjaan di kalangan etnis-etnis. Menurut itu, negara Republik Sosialis Vietnam adalah negara kesatuan dari etnis-etnis yang hidup bersama-sama di negeri Vietnam. Semua etnis sama derajat, bersatu, saling menghormati dan saling membantu untuk berkembang bersama-sama, melarang keras semua diskriminasi dan perpecahan etnis. Semua etnis mempunyai hak menggunakan bahasa, huruf, mempertahankan identitas etnis dan mengembangkan semua adat istiadat, kebiasaan dan kebudayaannya yang baik. Negara melaksanakan kebijakan perkembangan secara menyeluruh dan menciptakan syarat kepada semua etnis minoritas untuk mengembangkan faktor dalam, berintegrasi pada perkembangan bersama Tanah Air. Negara melaksanakan kebijakan perkembangan tentang semua segi, selangkah demi selangkah meningkatkan kehidupan materiil dan spirituil rakyat etnis minoritas. Warga negara yang adalah etnis-etnis tanpa membedakan etnis mayoritas atau etnis minoritas, taraf perkembangannya tinggi atau rendah, semuanya sama derajat dalam hal kepentingan dan kewajiban di semua bidang dalam kehidupan.

          

Akan tetapi, tentang kebijakan etnis, Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar -1992 perlu memanifestasikan secara jelas fikiran Presiden Ho Chi Minh dan semua prinsip yang sudah ditetapkan oleh Partai Komunis Vietnam yaitu: semua etnis dalam keluarga besar Vietnam sama derajat, saling menghormati, bersatu dan saling membantu, berkembang dan maju. Perlu menjunjung tinggi tanggung-jawab Negara dalam menjamin pelaksanaan kebijakan perkembangan menyeluruh, selangkah demi selangkah meningkatkan kehidupan materiil dan spirituil semua etnis, menciptakan syarat bagi semua etnis minoritas untuk mengembangkan faktor dalam dan mengejar taraf perkembangan seluruh negeri. Disamping itu, Undang-Undang Dasar juga perlu memperjelas hak dan kewajiban rakyat etnis minoritas untuk  menghindari fikiran hanya menggantungkan diri pada kebijakan Negara. Lu Van Que, Kepala Dewan Pensehat tentang masalah Etnis dari Front Tanah Air Vietnam mengatakan: “Harus menjunjung tinggi tanggung-jawab negara dalam menjamin pelaksanaan dan menciptakan syarat agar semua etnis untuk berkembang bersama. Semua etnis minoritas harus mengembangkan faktor dalam untuk berkembang, mengatasi fikiran menunggu dan menggantungkan diri pada kebijakan Negara. Selangkah demi selangkah mempersempit kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Masalah menetapkan semua prinsip fundamental dalam kebijakan etnis  dari Partai Komunis dan Negara seperti itu adalah sudah lengkap sekaligus  sesuai dengan praktek. Kalau ada  yang tidak melaksanakan secara baik atau menyisakan salah satu diantara prinsip-prinsip tersebut adalah melanggar kebijakan etnis”.

          

Selain itu, Rancangan Undang-Undang Dasar 1992 perlu menetapkan secara jelas Vietnam sebagai satu negara multi etnis, masalah etnis dan persatuan semua etnis mempunyai posisi strategis dan berjangka-panjang. Dengan demikian, baru bisa menciptakan kebulatan pendapat dari Partai Komunis sampai seluruh rakyat tentang  kesedaran dan tindakan  yang tepat pada masalah ini. Kerujukan, kerukunan dan persatuan semua etnis, semua agama menjadi kunci untuk menstabilkan dan mengembangkan Tanah Air. Undang-Undang Dasar supaya menetapkan bahwa semua etnis sama derajat, bersatu dan saling membantu untuk berkembang bersama-sama, menganggap ini sebagai prinsip yang tidak diubah-ubah dan strategis jangka-panjang. Untuk mengembangkan potensi dan keunggulan setiap etnis, peneliti etnologi, Profesor Muda, Doktor Bui Xuan Dinh mengatakan: “Apakah sebaiknya mencantumkan: Mengembangkan peranan etnis utama yaitu orang Vietnam. Karena bagi satu negara multi etnis, maka perkembangan negara itu merupakan satu hukum bersama, semuanya menganggap perkembangan dari etnis mayoritas menjadi arah perkembangan. Itu ada satu keniscayaan dari negara-negara multi etnis. Sudah barang tentu, disamping mengembangkan peranan yang dinamis dan kreatif dari etnis utama, selalu harus mengembangkan  etnis-etnis minoritas dan daerah pemukiman etnis minoritas lainnya”.