Dengan persetujuan dari 100% anggota Majelis Nasional (MN), Resolusi Undang-Undang (UU) mengenai Organisasi pemerintahan daerah (amandemen) resmi disahkan pada Persidangan ke-9 MN angkatan XV pada tgl 16 Juni lalu. Ini merupakan peristiwa bersejarah yang mengabdi target perkembangan tanah air pada tahap baru.

Ilustrasi. Sumber: VOV

Lebih dari 5.000 dokumen hukum yang ditinjau

Untuk melaksanakan haluan besar tersebut, selama ini, Vietnam telah melakukan persiapan yang sinkron, erat dan menyeluruh dari pusat hingga daerah.

Dalam proses persiapan, tuntutan terbesar yang diajukan ialah bagaimana menyempurnakan sistem UU dalam waktu singkat, tetapi harus menjamin tidak ada “kekosongan hukum”. Deputi Menteri Dalam Negeri Vietnam, Truong Hai Long, memberitahukan:

MN dan Pemerintah telah aktif meninjau, merevisi dan melengkapi UU Dasar dan berbagai UU penting seperti: UU mengenai Organisasi pemerintahan daerah, UU mengenai pejabat dan pegawai negeri untuk menciptakan payung hukum bagi organisasi pola pemerintahan daerah dua tingkat. Selain itu, sistem dokumen sub-hukum seperti peraturan dan pengarahan

 dari berbagai kementerian dan instansi juga diberlakukan secara tepat waktu, menjamin kesinkronan dengan saat operasi aparat baru.

Guna mengkonkretkan persiapan bagi operasi aparat pemerintahan daerah dua tingkat, Deputi Menteri Keuangan Vietnam, Ho Sy Hung menegaskan, peta jalan ini dibangun secara konkret dan terinci. Rencana-rencana telah diumumkan kepada unit-unit yang terkait untuk dilaksanakan secara sinkron dan efektif:

Kami telah meninjau 5.000 dokumen hukum, menetapkan secara jelas tugas setiap tingkat pemerintahan daerah dan membagi tugas antara tingkat provinsi dan tingkat kecamatan. Selain itu, Pemerintah juga memberlakukan 28 Peraturan tentang desentralisasi tugas dan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Semua angka ini menunjukkan, Vietnam telah melakukan persiapan yang cermat, sistematis, menggelarnya secara sinkron, menjamin agar sistem ini beraktivitas dengan lancar.

Pengambilan pendapat rakyat dilaksanakan secara serius dan mendapat kesepakatan yang sangat tinggi. Di samping itu, Pemerintah telah meneliti dan membuat opsi pengaturan personel yang rasional setelah penataan.

Basis materiil, infrastruktur digital, infrastruktur teknologi, khususnya sistem infrastruktur teknologi informasi dijamin menghubungkan 3.321 unit administrasi tingkat kecamatan, menciptakan syarat bagi pengoperasian pemerinthaan digital, memecahkan prosedur administrasi di lingkungan elektronik.

Membina ruang perkembangan baru bagi tanah air

Pengubahan pola pemerintahan daerah dari tiga tingkat ke dua tingkat merupakan reformasi besar yang dilakukan Vietnam, mencerminkan visi strategis dan tekad Vietnam untuk berinovasi dalam era baru. Deputi Menteri Dalam Negeri Vietnam, Truong Hai Long, menunjukkan:

Aparat yang ramping akan menghemat anggaran keuangan, meningkatkan daya guna dan hasil guna. Organisasi unit-unit administrasi tingkat provinsi dengan skala yang lebih besar akan menciptakan ranah besar bagi perkembangan ekonomi maupun investasi, konektivitas daerah, mendorong perkembangan yang merata antardaerah. Selain itu, organisasi pemerintahan daerah dua tingkat yang lebih dekat dengan rakyat akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk rakyat dan badan usaha.

Dengan pola pikir inovatif, desentralisasi yang jelas, penggelaran pola pemerintahan daerah dua tingkat menuju ke pola manajemen negara yang modern, membina ruang perkembangan, membuka sumber daya, memenuhi target pertumbuhan yang pesat dan berkelanjutan dari tanah air dalam era baru./.