 Lebih dari 100 utusan yang meliputi Presiden, Menteri dan pejabat awal 96 negara di dunia beserta 7 organisasi internasional ikut BDF 2017 (Foto : Huong Tra/VOV5) |
Terhitung sampai akhir tahun 2016, di seluruh dunia ada 97 negara di antara total 167 negara yang telah diakui sebagai negara demokrasi. Apakah demokrasi benar-benar dingerti secara tepat, mencapai hasil-guna dan positif di seluruh dunia? Ini merupakan tema pokok yang dibahas di Forum BDF-10 melalui tema: “Apakah demokrasi tersampaikan?
“Tema forum ini memanifestasikan secara jelas kenyataan demokrasi dewasa ini yang harus menghadapi banyak tantangan dan hasil-gunanya sedang menjadi masalah yang diperhatikan. Tidak ada rumusan satu-satunya untuk semua negara dalam menerapkan demokrasi, maka forum-forum seperti Forum Demokrasi Bali ini akan menjadi tempat untuk berbagi pemikiran dan pengalaman dalam mendorong demokrasi”.
Begitulah pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi pada acara pembukaan Forum BDF-10. Juga menurut Menlu Retno Marsudi, forum kali ini mencatat partisipasi jumlah negara yang meningkat secara melompat yaitu lebih dari 100 utusan yang meliputi Presiden, Menteri dan pejabat awal 96 negara di dunia beserta 7 organisasi internasional seperti ASEAN, Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Palang Merah Internasional, Institut Bantuan Demokrasi dan Pemilihan Internasional dan lain-lain.
Pada tahun ini, untuk pertama kalinya Forum BDF mengadakan dua sesi perbahasan dan satu sesi perdebatan bersama. Pada dua sesi perbahasan tingkat menteri tentang demokrasi, semua negara peserta telah menunjukkan kenyataan dan masalah-masalah yang dihadapi negara-negara mereka serta solusi melaksanakan demokrasi. Thaung Htun, Penasehat Keamanan Nasional Myanmar menyatakan bahwa terorisme merupakan salah satu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara demokrasi, di antaranya ada Myanmar. “Terorisme merupakan salah satu di antara ancaman-ancaman yang paling serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Belakangan ini, kekerasan telah digugah melalui serangan-serangan yang dilakukan oleh organisasi yang menamakan diri sebagai “Negara Islam” (IS). Kami merasa secara mendalam penderitaan dari para korban kekerasan dan terorisme. Pada saat yang penting ini, dalam demokrasi yang masih teramat muda di Myanmar, benar-benar luar biasa ketika dunia internasional bersama-sama dengan kami untuk menjamin agar demokrasi berjalan teguh dan kami akan mencapai sukses dalam pelaksanaan tanggung jawabnya untuk membentuk stabilitas, perdamaian dan perkembangan baik di negara bagian Rakhine, maupun di seluruh negeri.
 Panel diskusi tingkat Menteri(Foto : Huong Tra/VOV5) |
Bersamaan itu, banyak masalah lain juga dibahas di forum ini seperti prasyarat pokok bagi demokrasi, di antaranya ada masalah pemilihan, kesepakatan nasional dan syarat-syarat dari luar yang menciptakan kemudahan perkembangan demokrasi, keharmonisan dan partisipasi masyarakat; faktor-faktor keamanan. Keadilan sosial memainkan peranan penting terhadap proses demokrasi, kemajuan ekonomi merupakan salah satu hasil demokrasi dan lain-lain. Upaya-upaya ASEAN sebagai satu organisasi regional dalam memperkokoh demokrasi juga menjadi masalah yang mendapat perhatian dari kawasan. Dalam pidatonya, Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Minh menekankan bahwa kalau menjawab pertanyaan “Apakah demokrasi disebarkan di kalangan ASEAN”, maka perlu menegaskan "ada" dan kebebasan hak sipil dan demokrasi merupakan komitmen dari ASEAN. “Pembentukan Komite Antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Azasi Manusia (AICHR) pada tahun 2009 telah memperkuat pekerjaan menyelipkan dan mendorong hak azasi manusia di kalangan ASEAN maupun dalam masalah-masalah yang bersangkutan dengan penyeludupan manusia lintas perbatasan, hak kaum disabilitas dan hak anak-anak. Munculnya demokrasi dalam agenda ASEAN telah ditegaskan dalam Piagam ASEAN, tempat dimana demokrasi resmi diakui sebagai satu tujuan dan satu prinsip. Demokrasi dalam Piagam ASEAN dikaitkan dengan komitmen ASEAN dalam memperkuat pengelolaan dan hukum, menaati semua prinsip demokrasi dan pemerintah konstitusional, mendorong dan membela hak azasi manusia serta kebebasan dasar”.
 Deputi Menlu Indonesia, A.M Fachir menutup BDF 2017(Foto : Huong Tra/VOV5). |
Ketika mengakhiri forum ini, Deputi Menteri Luar Negeri Indonesia A.M Fachir menyatakan bahwa Forum BDF-10 telah mencapai sukses baik. Hal yang dicapai dalam forum ini ialah telah berhasil menguasai semua pesan yang disampaikan oleh semua negara peserta forum. Dia menyimpulkan “demokrasi harus berkembang di internal setiap negara dan mengakui keanekaragaman demokrasi di internal setiap negara”.
Forum BDF tahun ini juga membuka peluang kepada kalangan muda untuk memanifestasikan pandangan mereka secara demokratis melalui “Konferensi Mahasiswa Demokrasi Bali” (BDSC). Pada konferensi ini, untuk pertama kalinya, kalangan pemuda bisa menunjukkan pemikiran dan pandangan mereka tentang masalah demokrasi. Dalam acara Rumah ASEAN yang akan datang, marilah para pendengar terus bersama-sama mencari tahu tentang masalah ini melalui laporan yang berjudul “Apa yang dibicarakan kalangan muda dunia tentang demokrasi”.
(VOVWORLD) - Pada pekan lalu, kami telah memperkenalkan kepada para pendengar tentang Forum Demokrasi Bali 2017-Tempat berbagi pemikiran dan pengalaman dalam mendorong demokrasi. Dalam rangka forum ini, untuk pertama kalinya ada lebih dari 150 mahasiswa asal 61 negara yang berkesempatan melakukan perbahasan dan memperluas visi tentang masalah demokrasi di dunia melalui “Konferensi mahasiswa demokrasi Bali 2017” (BDSC).