 Menteri, Kepala Kantor Pemerintah Vietnam, Mai Tien Dung (VOV) |
Sektor ekonomi swasta menyerap jumlah 85% tenaga kerja, menyumbangkan kira-kira 40% GDP. Selama ini, di sektor ekonomi swasta telah muncul nama-nama besar seperti Vingroup, Novaland, Vinamilk, TH Truemilk, Hoa Phat dan sebagainya. Tapi nama-nama swasta ini di bidang-bidang kunci dari perekonomian hanya menduduki kira-kira 1,2%, prosentase sangat kecil terbanding dengan jumlah lebih dari 600 badan usaha yang sedang beraktivitas.
Pada latar belakang sektor ekonomi Negara sedang mengalami restrukturisasi dan peseronisasi, sektor ekonomi swasta semakin dianggap memainkan peranan penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Hal ini dimanifestasikan dalam Resolusi Sidang Pleno Komite Sentral Partai Komunis Vietnam dengan semangat kesepakatan tinggi ialah harus menghapuskan semua prasangka dan pagar rintangan untuk ekonomi swasta, khususnya badan-badan usaha kecil dan badan usaha start up. Menteri, Kepala Kantor Pemerintah Vietnam, Mai Tien Dung menegaskan: “Kita telah menetapkan bahwa badan usaha merupakan tenaga pendorong bagi perkembangan perekonomian, perlu memperbaiki lingkungan bisnis, mengatasi kesulitan, membantu dan mengembangkan badan usaha, di antaranya badan usaha swasta merupakan obyek yang paling membutuhkan hal ini. Target sampai tahun 2020, di seluruh negeri ada lebih dari sejuta badan usaha, di antaranya pada pokoknya adalah badan usaha swasta. Selain itu, perlu membuat mekanisme untuk memacu 4,9 juta usahawan perseorangan menjadi badan usaha”.
 Ilustrasi (Foto: VOV) |
Akan tetapi, pada latar belakang kesulitan umum yang sedang dihadapi ekonomi dunia dan ekonomi dalam negeri sekarang ini, bahkan badan-badan usaha besar juga menghadapi kesulitan dan problematik tentang prosedur administrasi, omzet, biaya produksi dan pekerja. Badan usaha yang berskala makin kecil, maka makin sulit untuk mendekati modal pinjaman. Di sela-sela Dialog Perdana Menteri Pemerintah dengan badan usaha, wirausaha muda Hoang Thu Hang mengatakan: “Sekarang sumber modal badan-badan usaha start-up biasanya mereka tegakkan sendiri. Oleh karena itu, saya berharap supaya ada sumber-sumber dana investasi dari Pemerintah dan berbagai instansi untuk membantu badan-badan usaha melakukan reformasi dan memperbarui teknologi, maka badan usaha baru bisa sukses melakukan usaha start-up dan bisa berkembang”.
Satu alasan lain ialah karena badan usaha kecil dan sumber kekuatan masih tipis, maka pengertian tentang pasar, situasi bisnis dan proses kerja belum profesional, oleh karena itu mereka menghadapi banyak kesulitan ketika melakukan temu kerja dengan para mitra dan pelanggan. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini, Pemerintah Vietnam sekarang membuat program-program untuk membantu badan usaha kecil dan badan usaha start-up ikut serta dalam gugus-gugus konektivitas cabang dan menggelarkan pelaksanaan secara gigih pada tahun ini.
Selain usaha memperhebat reformasi prosedur administrasi, Pemerintah Vietnam juga sedang menggelarkan dengan gigih langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan modal untuk badan usaha, di antaranya membimbing bank-bank mengurangi biaya dan suku bunga pinjaman untuk badan usaha kecil dan menengah serta badan usaha start-up. Wakil Gubernur Bank Negara Vietnam, Dao Minh Tu menegaskan:“Biaya untuk badan usaha kecil dan menengah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Mengurangi biaya untuk mendekati modal bisa dilaksanakan melalui berbagai bentuk, tapi ada satu hal yang perlu ialah bagaimana bisa mengurangi suku bunga pinjaman, menciptakan syarat bagi badan usaha kecil dan menengah. Bank-bank komersial di atas dasar menghemat biaya secara rasional, mengurangi semakin banyak semakin baik biaya serta suku bunga pinjaman, menciptakan syarat bagi badan usaha kecil dan menengah”.
Sudah ada lebih dari 110.000 badan usaha yang baru dibentuk pada tahun 2016 dengan total modal terdaftar mencapai kira-kira 900 triliun dong Vietnam, mencapai rekor tertinggi tentang kuantitas hingga sekarang. Pada lima bulan awal tahun 2017, ada kira-kira 40.000 badan usaha yang baru dibentuk. Diprakirakan sampai tahun 2020, di seluruh negeri akan ada kira-kira 1,4 juta badan usaha. Dengan langkah-langkah penggelaran yang gigih dari Pemerintah dalam memperbaiki lingkungan bisnis, reformasi prosedur administrasi serta menciptakan semua syarat yang paling kondusif untuk berjalan seperjalanan dengan badan usaha, maka target sejuta badan usaha yang beraktivitas secara efektif pada tahun 2020 adalah sama sekali bisa dicapai.