(VOVworld) – Dalam kerangka  persidangan ke-2 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-XIV, Pemerintah Vietnam baru saja menyampaikan kepada MN serentetan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bersangkutan dengan aktivitas produksi badan usaha. Diantaranya, yang patut diperhatikan ialah RUU tentang Bantuan untuk Badan Usaha Kecil dan Menengah. RUU ini merevisi dan menambah Apendiks ke-4 dari Undang-Undang tentang Investasi mengenai daftar cabang dan kejuruan investasi dan bisnis  bersyarat. Ini adalah dua RUU yang berpengaruh  relatif menyeluruh terhadap komunitas badan usaha dan bidang-bidang bisnis. 

Badan-badan usaha kecil dan menengah menduduki 97% jumlah total badan usaha Vietnam, mempunyai posisi yang amat penting dalam perekonomian. Walaupun pekerjaan membantu blok badan usaha ini telah mulai digelarkan dari tahun 2001, tapi hasil-gunanya belum jelas. Hal-hal yang diperlukan oleh badan usaha ialah ketentuan-ketentuan bantuan yang kongkrit tentang lapangan produksi, partisipasi dalam rencana pembelanjaan dan suplai jasa publik dan lain-lain, tapi banyak kebijakan baru hanya berhenti pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja, belum mempunyai ketentuan-ketentuan bantuan yang jelas. Ini adalah alasan hanya ada 30% jumlah badan usaha kecil dan menengah yang dapat mendekati program-program bantuan itu. Sisanya hampir-hampir tidak tahu atau tidak bisa mendekati kebijakan ini.

Menciptakan syarat kepada badan usaha untuk mendekati secara maksimal semua prioritas

Kenyataan tersebut membuat badan-badan usaha kecil dan menengah menunggu satu RUU untuk membantu mereka. Menurut Deputi Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam, Dang Huy Dong, RUU tentang Bantuan untuk Badan Usaha Kecil dan Menengah adalah kerangka hukum yang tertinggi dan bersifat terus-menerus, konsekuen dan komprehensif untuk badan usaha kecil dan menengah. RUU baru ini akan turut membantu badan usaha meningkatkan jumlah dan kualitas aktivitas sektor badan-badan usaha ini, melalui pembentukan secara sinkron berbagai kebijakan dan program bantuan di atas dasar bantuan yang selektif, sesuai dengan target dan pengarahan perkembangan ekonomi Tanah Air, keunggulan setiap daerah dan sumber daya nasional. Khususnya, RUU ini akan menetapkan secara jelas tanggung-jawab Pemerintah, badan-badan di pusat dan di daerah, organisasi-organisasi sosial dan sektor swasta dalam membantu badan-badan usaha kecil dan menengah, memperkokoh sistim penggelaran kebijakan membantu badan usaha kecil dan menengah dari pusat sampai daerah. Le Quan, Anggota MN Vietnam dari kota Hanoi menilai: “RUU ini disusun secara cukup teliti, terinci dan mengungkapkan hampir semua kebutuhan  bantuan yang diperlukan oleh badan-badan usaha kecil dan menengah. Misalnya, ada ketentuan-ketentuan sangat baru tentang bantuan teknis dan keuangan”.

Bantuan-bantuan  dalam RUU ini tidak menciptakan diskriminasi perlakuan dan ketidak-sederajatan antar-badan usaha kecil dan menengah. RUU ini  membagi kelompok-kelompok badan usaha dengan taraf-taraf bantuan yang berbeda-beda, tidak menciptakan subsidi negara kepada badan-badan usaha yang kurang mampu  dan tidak mampu berkembang serta ada bahaya bubar dan bangkrut. Hal ini akan membantu badan-badan usaha potensial mendapat bantuan sebaik-baiknya untuk berkembang. Vu Tien Loc, Anggota MN Vietnam dari provinsi Thai Binh meminta: “Saya meminta agar RUU hanya membantu badan-badan usaha kecil dan menengah swata di dalam negeri saja, karena  memberikan bantuan kepada badan-badan usaha ini tidak melangar prinsip-prinsip WTO dan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas lain. Kedua, dalam  syarat dimana sumber bantuan kepada badan usaha kecil dan menengah sangat terbatas, maka kita supaya memprioritaskan badan-badan usaha domestik”.

Segera menghapuskan pagar-pagar rintangan dalam aktivitas investasi dan bisnis.

Kalau RUU tersebut menimbulkan pengaruh langsung terhadap 500.000 baan usaha, maka RUU yang merevisi dan menambah Apendiks ke-4 dari Undang-Undang tentang Investasi mengenai daftar cabang dan kejuruan investasi dan bisnis bersyarat juga menimbulkan pengaruh terhadap sejumlah sangat besar badan usaha ketika undang-undang yang sedang berlaku menentukan 267 cabang dan kejuruan bersyarat di bidang-bidang seperti pertahanan, keamanan, hukum, ketenaga-kerjaan, prajurit penyandang disabilitas, sosial, transportasi, perhubungan, informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan, pertanian, pengembangan pedesaan, kesehatan, kekayaan alam, lingkungan hidup dan perbankan. Akan tetapi, melalui praktek pelaksanaan, Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam meminta kepada MN supaya mempelajari untuk mengurangi 41 cabang dan kejuruan. Menteri Prencanaan dan Investasi Vietnam, Nguyen Chi Dung memberitahukan: “Pengurangan beberapa cabang dan kejuruan investasi dan bisnis bersyarat dan syarat investasi dan bisnis yang tidak perlu, tidak implementatif  untuk menghapuskan pagar rintangan bagi badan usaha untuk ikut masuk pasar, mengurangi biaya bisnis, menjamin pelaksanaan secara lengkap dan konsekuen hak kebebasan berbisnis dari warga dan badan usaha di beberapa cabang dan kejuruan yang tidak dilarang oleh undang-undang ini”.

Tran Anh Tuan, Anggota MN Vietnam dari kota Ho Chi Minh mengatakan: “Saya sepakat bahwa kita harus mempelajari, merevisi dan meringkaskan cabang-cabang bisnis bersyarat  untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif kepada para investor dan badan usaha. Bagi cabang-cabang yang berpengaruh terhadap keamanan dan pertahanan, kesehatan komunitas dan lingkungan hidup supaya ada syarat. Kita harus memeriksa secara sangat teliti daftar ini, karena pengaruhnya terhadap produksi dan bisnis sangat besar, harus melakukan reformasi lebih lanjut lagi supaya badan usaha tidak memakan banyak waktu”.

Masalah menyempurnakan mekanisme, kebijakan perangsangan, menciptakan syarat yang kondusif untuk mengembangkan ekonomi swasta di hampir semua cabang dan bidang dan menghapuskan pagar-pagar rintangan merupakan kebijakan besar dari Vietnam. Perihal Pemerintah menyampaikan RUU tentang Bantuan untuk Badan Usaha Kecil dan Menengah dan RUU tentang merevisi dan menambah Apendiks ke-4 dari Undang-Undang Investasi mengenai daftar cabang dan kejuruan investasi dan bisnis bersyarat terus merealisasikan kebijakan ini, menciptakan lagi tenaga pendorong bagi perkembangan badan usaha, dari situ menciptakan kekuatan bagi perekonomian.