Panorama lokakarya dengan tema: "Peluang dan tantangan yang dihadapi oleh sistim jaring pengaman sosial kawasan ASEAN pada latar Revolusi Industri 4.0 dan pergeseran pekerja bebas". (Foto: Kantor Berita Viet Nam)
|
Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang-peluang besar, tetapi juga disertai dengan tantangan-tantangan bagi dunia pada umumnya dan negara-negara ASEAN pada khususnya. Tugas yang dihadapkan ialah membuat perubahan itu menuru arah yang lebih baik.
Berbagi dan bekerjasama untuk mengatasi tantangan.
Menurut prakiraan, dalam waktu dua dekade mendatang, 56% jumlah pekerja di 5 negara ASEAN, di antaranya ada Viet Nam, akan harus menghadapi bahaya kehilangan lapangan kerja. Jens Schremmer, Kepala Kantor Sekretaris Jenderal Asosiasi Jaring Pengaman Sosial Internasional (ISSA) mengatakan bahwa perekonomian digital memunculkan banyak urusan, berdampak terhadap kaum pekerja tradisional, menciptakan ruang kosong dalam menyebar-luaskan jaring pengaman sosial dan menjaga rahasia data dan keamanan siber. Ini bukanlah masalah yang bersifat masa depan, melainkan masalah yang sedang benar-benar ada di depan mata. Oleh karena itu, usaha cepat menggunakan peluang, mengatasi tantangan-tantangan menuntut adanya kepekaan dan kapabilitas. Dalam waktu mendatang, perlu memperkuat kerjasama, saling belajar dalam Asosiasi Jaring Pengaman Sosial ASEAN melalui pertukaran pengalaman antara negara-negara anggota-nya dengan organisasi-organisasi jaring pengaman sosial di kawasan dan di dunia. Setuju dengan pandangan ini, Suradej Waleettikul, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jaring Pengaman Sosial Thailand memberitahukan: “Hasil dari pergeseran sosial menuntut kepada semua pemerintah supaya membuat aturan-aturan tentang jaring pengaman sosial yang terjamin untuk kaum pekerja, khususnya kaum pekerja migran. Pada masa depan, akan ada banyak tantangan, oleh karena itu masalah bertukar pengetahuan adalah hal yang sangat perlu untuk bisa menuju ke target umum di kawasan ASEAN yang tunggal”.
Upaya keras Viet Nam.
Bagi Viet Nam, skala tenaga pekerja meningkat dari hampir 56 juta orang tahun 2016 menjadi 62 juta orang pada tahun 2025. Untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja bagi mereka, saban tahun, perekonomian perlu menciptakan kira-kira 650 000 lapangan kerja dan menggeserkan struktur pekerja. Namun, struktur pekerja yang terdidik belum sesuai dengan kebutuhan nyata, belum seimbang antar cabang-cabang pendidikan.
Hal yang perlu dilakukan sekarang terhadap pekerja ialah harus cepat mengakumulasi ketrampilan atau mencari kejuruan untuk bisa memperpanjang pekerjaan. Deputi Perdana Menteri Viet Nam, Vu Duc Dam menekankan: “Hal yang sangat istimewa pentingnya ialah harus memusatkan sumber daya untuk mengembangkan manusia. Kita banyak bicara tentang pendidikan, kerukunan atau mengakui ijasah satu sama lain di kawasan dan di dunia, khususnya menekankan peranan komunitas badan usaha bersama dengan Negara, organisasi-organisasi sosial, kaum pekerja harus membuat sistim pendidikan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) mengalami perubahan yang sangat mendasar, bagaimana supaya pekerja, baik pekerja kasar maupun pekerja rumit semuanya bersedia meningkatkan taraf-nya, punya banyak keahlian yang sangat baru”.
Selain pelatihan kejuruan, masalah yang kedua ialah sistim jaring pengaman sosial harus beraktivitas secara lebih baik dan lebih berhasil-guna, terutama asuransi sosial, asuransi pengangguran agar ketika pekerja mengalami pengangguran, maka mereka bisa belajar kejuruan untuk bisa memikirkan diri kehidupan. Deputi Menteri Keuangan, Direktur Umum Badan Asuransi Sosial Viet Nam, Ibu Nguyen Thi Minh memberitahukan: “Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam telah mengesahkan Resolusi tentang reformasi kebijakan asuransi sosial, Pemerintah Viet Nam sedang menggelarkan Program Aksi dan paling belakangan ini ialah Pemerintah Viet Nam telah membentuk Komite Nasional tentang Pemerintah elektronik. Hal ini sangat baik bagi asuransi sosial. Dalam Resolusi Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam dan Program Aksi dari Pemerintah, kami akan memberikan masukan dan merekomendasikan penyusunan kebijakan kebijakan asuransi multitingkat yang fleksibel agar semua warga bisa ikut”.
Jaring pengaman sosial adalah kebijakan sosial yang mendasar, mengarah ke target mengembangkan manusia, mendorong kesetaraan dan kemajuan, meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Oleh karena itu, perihal negara-negara ASEAN memahami dan menggelarkan kuat kebijakan-kebijakan jaring pengaman sosial akan membantu pelaksanaan secara sukses target: semua demi manusia sebagai sentral dan tidak ada orang yang tertinggalkan di belakang.