(VOVworld) – Menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang, Konferensi ke-8 Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang – Tiongkok – Republik Korea resmi dibuka pada Rabu (24/8) di Tokyo, ibukota Jepang. Jika berlangsung menurut rencana yang telah ditetapkan, maka ini akan menjadi Konferensi tingkat Menlu yang pertama selama 5 tahun ini untuk menangani masalah-masalah yang masih ada antara 3 negara tetangga di kawasan Asia Timur Laut. Namun, banyak gerak gerik yang negatif dari para pihak menjelang konferensi ini akan menimbulkan pengaruh yang tidak kecil terhadap hasil peristiwa yang penting ini.
Menlu Jepang (kiri) dan Menlu Tiongkok (kanan)
(Foto: IndianExpress)
Untuk menyiapkan konferensi ke-8 tingkat Menlu tersebut, Deputi Menlu negara-negara Republik Korea, Tiongkok dan Jepang telah melakukan perbahasan di Tokyo pada Minggu (21/8). Yang menghadiri perbahasan ini ada Deputi Menlu Republik Korea, Kim Hyoung-zhin beserta timpalannya dari Tiongkok, Liu Zhemin dan dari Jepang, Takeo Akiba. Ini merupakan perbahasan tingkat Deputi Menlu yang ke-11 sejak mekanisme ini digelarkan pada 3/2007, menciptakan satu kanal yang penting untuk tukar-menukar pendapat antara tiga negara.
Membahas banyak isi yang penting
Yang menghadiri Konferensi Menlu tiga negara di kawasan Asia Timur Laut ini, akan ada Menlu Jepang, Fumio Kishida dan dua timpalannya dari Republik Korea yaitu Yun Byung Se dan dari Tiongkok, Wang Yi. Ini untuk pertama kalinya seorang Menlu Tiongkok datang ke Jepang sejak Xi Jinping menjadi Presiden Tiongkok pada 2012.
Pada perbahasan ini, Menlu 3 negara akan membahas banyak masalah besar di kawasan dan di dunia serta menilai kerjasama trilateral dan pengarahan-pengarahan perkembangan dari hubungan kerjasama ini pada masa depan. Para pihak bisa menyinggung sengketa-sengketa wilayah antara Tiongkok dan Jepang yang terkait kepulauan yang disebut Tokyo sebagai Senkaku pada saat Beijing menyebutnya sebagai Diaoyu. Di samping itu, Seoul dan Beijing mungkin juga membahas penggelaran sistim pertahanan rudal pada taraf tinggi tahap terakhir (THAAD) yang dilakukan Republik Korea dan Amerika Serikat. Selain itu, tiga Menlu akan tukar-menukar pendapat tentang perluasan kerjasama yang menguntungkan semua pihak serta menilai situasi di kawasan dan di dunia sekarang, membahas pengembangan rudal dan nuklir yang dilakukan Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK).
Konferensi tingkat Menlu kali ini juga bertujuan menyiapkan isi bagi pertemuan puncak 3 negara yang mungkin akan diselenggarakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Perekonomian-Perekonomian Maju dan Baru Muncul Papan Atas di Dunia (G-20) yang akan diselenggarakan di Tiongkok pada awal September mendatang.
Dengan banyak isi yang begitu penting, Kemlu Republik Korea menilai bahwa Konferensi trilateral tingkat Menlu ini akan menjadi kesempatan bagi utusan diplomatik senior semua negara peserta bisa membahas serentetan masalah-masalah yang menonjol, membuka kesempatan untuk memperluas hubungan kerjasama yang menguntungkan semua pihak yang bersangkutan.
Ketegangan menjelang konferensi
Walaupun tiga negara ini telah mencapai kebulatan pendapat tentang penyelenggaraan konferensi tingkat Menlu, tapi berbagai perselisihan antara Beijing dengan Tokyo serta antara Beijing dengan Seoul tetap dianggap akan menimbulkan pengaruh yang tidak kecil terhadap hasil konferensi tersebut.
Kontradiksi yang mendalam tentang masalah kedaulatan wilayah terhadap kepulauan yang disebut Tiongkok sebagai Diaoyu, pada saat Jepang menyebutnya sebagai Senkaku sekarang merupakan masalah kunci yang berpengaruh terhadap hubungan Tiongkok – Jepang. Menjelang konferensi ini, pihak Jepang mengeluarkan Pernyataan tentang rencana peningkatan anggaran keuangan pertahanan yang menunjukkan pendirian Jepang yang jelas dalam memperkokoh kekuatan pertahanan dan berbagai opsi menghadapi bahaya distabilitas terhadap keamanan regional. Menurut itu, anggaran keuangan pertahanan akan mencapai lebih dari 5 triliun Yen Jepang ( sama dengan kira-kira 50 miliar dolar Amerika Serikat) pada tahun fiskal 2017, naik 2,3% terbanding dengan tahun 2016. Jika diesahkan, maka ini akan menjadi taraf rekor dan Pemerintah Jepang akan berfokus memperkuat pembuatan perisai-perisai rudal yang modern. Tokyo juga mempertimbangkan galangan tambahan kapal patroli di sekitar kepulauan Senkaku (yang disebut pihak Tiongkok sebagai Diaoyu) du laut Hoatung. Menurut rencana, Pemerintah Jepang sedang berusaha mengesahkan anggaran keuangan untuk galangan kapal dalam sidang kabinet mendatang. Ketegangan Tiongkok – Jepang tetap sekarang ada sehari sebelum pembukaan Konferensi Menlu Asia Timur Laut pada saat Menteri Pertahanan Jepang, Tomomi Inada telah melakukan kunjungan inspeksi ke pangkalan Pasukan Bela Diri di Laut (MSDF) di Yokosuka, Tokyo Barat Daya. Menurut ibu Tomomi Inada, MSDF harus berusaha melaksanakan tugas-tugas peringatan dan pengawasan pada latar belakang Tiongkok menggelarkan aktivitas-aktivitas yang semakin giat di laut.
Sebelum Jepang melakukan gerak gerik ini, sejak awal Agustus hingga kini, serentetan kapal penangkap ikan dan kapal suveillans Tiongkok telah memasuki wilayah Jepang atau muncul di daerah perbatasan di dekat kepulauan sengketa yang disebut Tokyo sebagai Senkaku sedangkan dipanggil Tiongkok sebagai Diaoyu. Kasus ini telah membuat Jepang berulang kali mengirim nota protes yang keras kepada pihak Tiongkok.
Sementara itu, kesepakatan dari Washington dan Seoul dalam menggelarkan THAAD di Republik Korea pada akhir 7/2016 lalu untuk memperkuat kemampuan defensif terhadap ancaman-ancaman dari RDRK telah meretakkan hubungan Republik Korea – Tiongkok. Kemlu Tiongkok berpendapat bahwa THAAD akan berpengaruh secara serius terhadap kepentingan-kepentingan strategis dari banyak negara di kawasan, termasuk juga Tiongkok. Presiden Tiongkok, Xi Jinping secara terus-terang mengimbau kepada Republik Korea supaya menaruh perhatian terhadap kecemasan-kecemasan dari Tiongkok dan “berhati-hati” terhadap rencana ini. Bersama dengan peringatan tersebut, Beijing mulai membatalkan status pemberian visa undangan perdagangan kepada badan-badan usaha besar Republik Korea, memperketat pengelolaan terhadap gelombang kebudayaan Republik Korea yang sedang melanda luas di negara ini.
Perselisihan antara 3 negara tetangga di Asia Timur Laut selama ini merupakan sebab-musabab utama yang membuat konferensi tingkat Menlu ini telah berulang kali tertunda . Opini umum berharap supaya pada Konferensi ke-8 tingkat Menlu ini, para pihak akan berusaha mengatasi semua perselisihan untuk bekerjasama demi perdamaian, kestabilan dan perkembangan regional dan global.