Sekjen Nguyen Phu Trong  (Foto: vov)

Dengan demikian, selama 10 tahun terakhir Viet Nam telah menyempurnakan mekanisme pencegahan dan mengendalikan dengan ketat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemeriksaan, pengawasan dari Partai Komunis, inspeksi dan auditing negara diperkuat, sehingga meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyelewengan. Komite Partai, komite pemeriksa berbagai tingkat telah memberikan disiplin terhadap sekitar 2.700 organisasi partai, sekitar 168.000 anggota partai, di antaranya sekitar 7.390 anggota partai yang diberikan disiplin karena korupsi. KS PKV, Polit Biro KS PKV, Sekretariat KS PKV, Komite Pemeriksaan KS PKV telah memberikan disiplin terhadap 170 pejabat tinggi yang dikelola oleh KS PKV, di antara 33 anggota atau mantan anggota KS PKV, sekitar 50 perwira tingkat jenderal dari angkatan bersenjata. Khususnya sejak awal masa bakti Kongres Nasional XIII Partai Komunis Viet Nam hingga saat ini ada sekitar 50 pejabat yang dikelola oleh KS PKV yang diberikan disiplin, di antara 8 anggota atau mantan anggota KS PKV, 20 perwira tingkat jenderal dari angkatan bersenjata. Melalui inspeksi dan pemeriksaan keuangan telah diminta agar menangani sekitar 44.700 kolektif dan individu yang melakukan pelanggaran, mengembalikan sekitar 975 triliun VND, sekitar 76.000 hektare lahan, menyampaikan sekitar 1.200 kasus pelanggaran kepada badan investigasi untuk diinvestigasikan dan ditangani sesuai ketentuan hukum, meminta revisi, tambahan, penghapusan dan pergantian sekitar 2.000 naskah hukum.

Konferensi nasional evaluasi masa 10 tahun pencegahan dan pemberantasan korupsi  (Foto: vov)

Hal yang menonjol ialah investigasi, penuduhan dan pengadilan dibiming secara gigih, dilaksanakan sesuai pandangan “tidak ada zona larangan, tidak ada kekecualian tanpa peduli siapa mereka” sehingga menciptakan terobosan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyelewengan. Selama 10 tahun terakhir, badan-badan hukum di seluruh negeri telah menuntut, memeriksa lebih dari 19.540 kasus dengan 33.860 terdakwa, menuntut sekitar 16.700 kasus dengan sekitar 33.000 pelanggar. Sejak awal masa bakti Kongres Nasional XIII Partai Komunis Viet Nam hingga kini telah dituntut, diperiksa terhadap 42.000 kasus dengan 7.570 terdakwa karena melakukan korupsi, terkait jabatan dan ekonomi. Khususnya Badan Pengarahan Pusat telah memantau 977 kasus korupsi dan penyelewengan yang serius, rumit dan mendapat perhatian masyarakat di 3 tingkatan, di antara Badan Pengarahan Pusat tersebut langsung memantau dan membimbing 180 kasus, badan-badan fungsional telah mengakhiri investigasi, menuntut dan mengadili 120 kasus  dengan 1.080 terdakwa, di antara 37 terdakwa yang dikelolah oleh KS PKV. Terutama selama ini badan-badan fungsional telah berfokus melakukan investigasi dan penanganan terhadap banyak kasus korupsi dan penyelewengan yang sangat serius dan menimbulkan kerugian besar di bidang-bidang kesehatan, pengelolaan dan penggunaan lahan, bursa efek dan obligasi badan usaha dan lain sebagainya.

Yang patut diungkapkan ialah pembangunan dan penyempurnaan institusi lebih diperhatikan, secara bertahap menyempurnakan mekanisme pencegahan yang tekat agar “tidak bisa lakukan korupsi dan penyelewengan”. KS PKV, Polit Biro KS PKV dan Sekretariat KS PKV telah memberlakukan sekitar 250 naskah tentang pembangunan Partai, pembangunan sistem politik, pencegahan dan pemberantasan korupsi, Majelis Nasional telah merevisi, menambah dan memberlakukan lebih dari 300 undang-undang, peraturan negara dan resolusi; Pemerintah, Perdana Menteri Pemerintah telah memberlakukan sekitar 2.000 peraturan pemerintah, keputusan; berbagai kementerian, instansi dan daerah telah memberlakukan ratusan naskah ketentuan hukum untuk tepat waktu menginsitusikan dan melaksanakan semua haluan dan kebijakan Partai Komunis tentang pengelolaan sosial-ekonomi, mencegah dan memberantas korupsi dan penyelewengan secara efektif. Bersamaan itu pekerjaan kekaderan mengalami banyak pembaruan demokratis, terbuka, transparan.

Selama 10 tahun terakhir aktivitas Badan Pengarahan Pusat urusan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mengalami banyak pembaruan, lebih sistematik dan ilmiah, lebih gigih dan lebih efektif. Pada 16 September 2021, Polit Biro KS PKV telah memberlakukan Ketentuan nomor 32-QĐ/TW yang menambah, memperluas fungsi, tugas dan hak Badan Pengarahan Pusat untuk mengarahkan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyelewengan. Badan-badan urusan politik internal, pemeriksa Partai Komunis, inspektorat, pemeriksaan keuangan, investigasi, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan hukuman diperkokoh dan disempurnakan, koordinasinya kian ketat, tepat waktu, dan benar-benar mengembangkan peranan poros dalam menemukan dan menangani korupsi, penyelewengan. Hingga 27 Juni 2022 telah ada 34 provinsi/kota yang membentuk Badan Pengarahan urusan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Penyelewenangan tingkat provinsi untuk menciptakan perubahan yang lebih kuat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyelewengan di daerah.

Hasil pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyelewengan di Viet Nam selama ini mendapat simpati, dukungan dan apresiasi tinggi oleh rakyat, menjadi ukuran kepercayaan rakyat terhadap Partai Komunis, menegaskan target, pandangan, haluan dan solusi dari Partai Komunis dan Negara tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyelewenangan adalah sepenuhnya tepat, tepat  waktu dan sesuai tuntutan praktik, menjaga fondasi ideologi Partai Komunis dan institusi sosialis di Viet Nam.