Ilustrasi  (Foto: tuyengiao.vn)

Hak memilih adalah ketentuan Undang-Undang Dasar dan undang-undang lainnya tentang kemampuan warga dalam memilih wakilnya di lembaga kekuasaan negara. Hak memilih tersebut meliputi menominasikan, memperkenalkan calon dan memberikan suara yaitu hak inisiatif dari warga negara dalam pemilihan. Melalui pemilihan, rakyat langsung memilih orang yang mewakili semangat, aspirasi dan haknya sebagai tuan, mengatasnamakan mereka melaksanakan kekuasaan negara, turut membentuk mesin aparat negara untuk melakukan pengelolaan masyarakat.

Sebelum 1945, Viet Nam belum punya Undang-Undang Dasar, belum ada pemilihan Anggota MN, Anggota Dewan Rakyat berbagai tingkat. Revolusi Agustus 1945 yang dipimpin oleh Partai Komunis Viet Nam yang dikepalai Presiden Ho Chi Minh telah memberikan banyak kepentingan kepada rakyat yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya, di antaranya hak memilih dan hak dipilih. Undang-Undang Dasar pertama Viet Nam pada 1946 telah menegaskan hak dipilih dan memilih warga negara di Pasal 18 yang diesahkan MN Republik Demokrasi Viet Nam angkatan I pada 9 November 1946 yang menunjukkan: “Semua warga negara Viet Nam yang berusia dari 18 tahun ke atas, tanpa membedakan perempuan atau laki-laki, semuanya punya hak memilih kecuali orang-orang yang mengidap penyakit jiwa dan orang-orang yang kehilangan hak kewarganegaraan. Orang yang mencalonkan diri haruslah orang yang punya hak memilih, sedikitnya harus berusia dari 21 tahun dan harus tahu membaca dan tahu menulis aksara Viet Nam. Warga yang sedang menjadi tentara juga punya hak memilih dan hak dipilih.” Mengalami tiga Undang-Undang Dasar di kemudian hari (tahun-tahun 1959, 1980 dan 1992), hak memilih dan hak dipiih tetap terus ditegaskan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar yang sedang berlaku (Undang-Undang Dasar 2013),  menetapkan: “Warga negara yang berusia cukup 18 tahun ke atas punya  hak memilih dan cukup 21 tahun ke atas punya hak dipilih untuk menjadi Anggota MN dan Dewan Rakyat. Pelaksanaan semua hak ini ditentukan oleh undang-undang.” Dengan demikian, Republik Sosialis Viet Nam selalu mengembangkan hak menjadi tuan bagi rakyat, hak memilih danhak dipilih dianggap sebagai hak penting bagi warga negara, seiring dengan hak adalah tanggung-jawab dan kewajiban warga negara. Menggerakkan pemilih supaya tidak memilih merupakan tindakan yang melanggar hukum, hak dan kewajiban warga negara.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemilihan Anggota MN dan Anggota Dewan Rakyat berbagai tingkat di Viet Nam adalah demokratis, adil kalau ditinjau dari seluruh sistim pemilihan, pencalonan yang ditempatkan pada latar belakang khusus tentang sejarah, budaya dan politik Viet Nam serta kecenderungan progresif dari umat manusia. Sistim perundang-undangan tentang pemilihan di Viet Nam yang dilahirkan sejak periode Republik Demokrasi Viet Nam hingga saat ini, semuanya menentukan bahwa pemilihan Anggota MN dan Anggota Dewan Rakyat berbagai tingkat diadakan sesuai prinsip umum, adil, langsung dan rahasia. Prinsip ini mendapat penilaian tinggi dari komunitas internasional, menjamin jumlah anggota di setiap daerah sesuai dengan persentase jumlah pemilih di daerah itu. Para pemilih dapat langsung memilih para wakilnya di badan-badan perwakilan rakyat dari tingkat basis hingga tingkat MN.

Presiden Ho Chi Minh memberikan suara untuk memilih Anggota Dewan Rakyat di Kabupaten Ba Dinh, Kota Ha Noi, 27 April 1969  (Foto: VNA)

Sebagai satu negara yang memiliki 54 etnis , di antaranya ada banyak etnis minoritas, maka Partai Komunis dan Negara Viet Nam senantiasa memperhatikan hak warga etnis minoritas dalam pemilihan-pemilihan. Undang-Undang Pemilihan anggota MN dan Anggota Dewan Rakyat yang sedang berlaku menentukan: “Jumlah warga etnis minoritas yang dinominasikan untuk calon Anggota MN direncanakan oleh Komite Tetap MN berdasarkan permintaan Dewan Etnis MN, menjamin agar ada sedikitnya 18 persen total calon anggota MN dalam daftar resmi yang adalah warga etnis minoritas.”. Dalam kenyataannya, selama masa-masa bakti yang lalu, persentase anggota yang adalah warga etnis minoritas selalu lebih tinggi dibandingkan dengan persentase jumlah penduduknya. Dalam masa bakti angkatan XI, jumlah anggota yang adalah warga etnis minoritas menduduki  17,2 persen, masa bakti angkatan XIV menduduki 17,3 persen, sementara itu 53 etnis minoritas hanya menduduki sekitar 15 persen jumlah penduduk Viet Nam.

Agar sesuai dengan kecenderungan kemajuan masyarakat, meningkatkan peran kaum perempuan, Undang-Undang Pemilihan Anggota MN dan Anggota Dewan Rakyat yang sedang berlaku menentukan: “Jumlah perempuan yang dinominasikan untuk calon Anggota MN direncanakan oleh Komite Tetap MN berdasarkan permintaan Presidium Pengurus Besar  Konfederasi Perempuan Viet Nam, terjamin agar ada sedikitnya 35 persen di antara total calon Anggota MN dalam daftar resmi yang adalah perempuan.”

Menurut laporan Dana Pembangunan Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFEM), persentase Anggota MN di Viet Nam selama masa-masa bakti belakangan ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan dunia.

Negara Viet Nam adalah negara milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Rakyat mengorganisasi negara dengan cara memilih badan-badan kekuasaan negara. Melalui pemilihan, rakyat langsung memberikan suara untuk memilih orang yang mewakili semangat, aspirasi dan hak menjadi tuannya agar mengatasnamakan mereka melaksanakan kekuasaan negara, turut membentuk mesin aparat negara untuk melakukan pengelolaan masyarakat. Semua pemilih Viet Nam memahami jelas bahwa pemilihan dan pergi memilih adalah hak dan kewajiban yang suci bagi warga Viet Nam. Oleh karenanya, segala pemutar-balikan  tidak bisa  merusak pesta tanah air pada 23 Mei 2021 dari warga Viet Nam.