Pemimpin Partai Buruh Inggris, Keir Starmer dalam kampanye pemilu di Clay Cross pada tgl  2/7/2024. (Foto: Reuters/VNA)

Menurut hasil sementara  yang diumumkan oleh Komite Pemilihan Nasional Inggris pada Jumat pagi, tanggal 5 Juli, Partai Buruh memenangkan sekitar 40% suara, sama dengan sekitar 410 kursi di Majelis Rendah Inggris masa bakti berikutnya, dan menempati posisi pertama dalam pemilu  dan jauh melebihi 326 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintah sendiri. Partai Konservatif pimpinan Perdana Menteri Rishi Sunak menempati posisi kedua dengan sekitar 140 kursi, prestasi pemilu yang di erburuk dalam sejarah partai ini.

Hasil yang diprakirakan dulu

Hasil pemilu Inggris tidak mengejutkan karena selama hampir 2 tahun ini, semua jajak pendapat di Inggris menghasilkan kesimpulan umum bahwa Partai Buruh yang beroposisi akan mencapai kemenangan besar atas Partai Konservatif dalam pemilu. Menurut para pengamat, penyebabnya adalah proses melemahnya Partai Konservatif secara sistematis selama hampir satu dekade ini, dimulai dengan perihal mantan Perdana Menteri David Cameron yang mengaktifkan referendum tentang keluarnya dari Uni Eropa (EU) - Brexit pada tahun 2016. Pengaktifan Brexit, yang bermula dari perhitungan politik internal di dalam Partai Konservatif, telah menyelumuskan Inggris jatuh ke dalam serangkaian akibat berturut-turut, termasuk: rusaknya hubungan dengan EU; kerugian ekonomi yang besar; Perebutan kepemimpinan partai sehingga Inggris harus mengganti empat orang Perdana Menteri dalam waktu tiga tahun.

Penghabían terlalu banyak sumber daya dan modal politik untuk Brexit dan negosiasi- negosiasi yang berkepanjangan selama lebih dari 3 tahun dengan EU mengenai perjanjian pasca-Brexit telah melemahkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dari Partai Konservatif. Selain itu, kekurangan dalam menanggulangi pandemi dan skandal pribadi selama pandemi COVID-19 (di bawah zaman Boris Johnson) atau strategi ekonomi yang salah (di bawah zaman Liz Truss) juga telah menurunkan reputasi Partai Konservatif sampai tingkat terendah dalam beberapa dekade, menyebabkan pemilih Inggris beralih mendukung Partai Buruh yang beroposisi, padahal partai ini juga mengalami tidak sedikit problemmatik internal dan kebijakan yang menemui jalan buntu di bawah kepemimpinan Jeremy Corbyn (2015-2020). Profesor Mark Shanahan dari Universitas Surrey (Inggris), menilai:

“Saya tidak berpikir bahwa Partai Buruh telah mengalami kemajuan yang spektakuler, maka Partai Konservatif jelas telah melemah dan yang terjadi sekarang adalah kita telah sampai akhirnya satu siklus pemilu yang telah membawa Partai Konservatif berkuasa selama  14 tahun ini. Oleh karena itu, pemikiran umum di Inggris adalah sudah sampai saatnya Inggris mengalami perubahan.”

Perubahan mana bagi Inggris?

Bagi Partai Buruh, kemenangan pemilu tahun ini merupakan salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah partai ini, membantu Partai Buruh kembali berkuasa setelah 14 tahun. Dengan kampanye pemilu yang berfokus pada satu slogan, "Perubahan", Partai Buruh berjanji untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang akan mengubah Inggris secara komprehensif. Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh, yang akan menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris untuk masa bakti mendatang, menyatakan:

“Masyarakat di seluruh Inggris telah bersuara dan mereka siap untuk perubahan, mengakhiri politik prestasi dan kembali ke politik pelayanan publik. Para pemilih telah memberikan suara dan sekarang saatnya bagi kita untuk melaksanakannya."

Menurut kalangan pengamat, tugas pemerintah Partai Buruh pada masa mendatang tidaklah sederhana, pada latar belakang perekonomian Inggris dalam beberapa tahun terakhir selalu berada di ambang resesi, biaya hidup mencekik rumah tangga dan pelayanan publik menurun ke dalam krisis. Matthew Johnson, Profesor Kebijakan Publik di Universitas Northumbria di Newcastle (Inggris), mengatakan

“Apa yang mungkin kita lihat pada tahun depan yalah pemerintahan berikutnya harus mengaitkan tindakannya dengan perubahan kebijakan di atas untuk menjaga dukungan rakyat. Tidak melakukan apa pun adalah hal yang mustahil di masa jabatan Majelis Rendah berikutnya. Sudah sampai saatnya untuk bertindak.”

Mengenai kebijakan luar negeri, pemerintah Partai Buruh yang baru mungkin juga harus melakukan banyak perubahan besar. Dalam pertemuan dengan pers asing pada tanggal 1 Juli, David Lammy, yang banyak kemungkinan akan menjadi Menteri Luar Negeri Inggris pada waktu mendatang, mengatakan bahwa pemerintah Partai Buruh akan melakukan "3 perubahan" dalam kebijakan luar negerinya di Inggris, termasuk: Menggalang kembali hubungan dengan EU, dengan landasan Perjanjian Keamanan baru antara Inggris dan EU; Menyusun kembali kebijakan-kebijakan iklim sehingga Inggris menjadi pelopor dalam komitmen iklim; Menggalang kembali hubungan antara Inggris dan negara-negara Selatan serta negara-negara adi kuasa kelas menengah di dunia, pada konteks dunia yang makin multikutub dan peranan Inggris yang telah mengalami banyak perubahan mendasar./.