(VOVworld) – Untuk melaksanaan program legislasi dari Majelis Nasional Vietnam untuk tahun 2016, Inspektorat Pemerintah Vietnam sedang berusaha mengambil sumbangan pendapat dari semua kementerian dan instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikan isi-isi pokok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (amandemen). Haluan merevisi secara menyeluruh RUU yang dilakukan oleh Partai Komunis dan Negara Vietnam memanifestasikan tekad politik yang tinggi dalam mencegah dan menangani korupsi, menciptakan lingkungan yang sehat untuk mengembangkan sosial-ekonomi. 

Resmi menjadi efektif dari 1/6/2006, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi telah menciptakan mekanisme pencegahan, pemberantasan dan penemuan  korupsi secara komprehensif, intensif, ekstensif, turut membangun mekanisme pengelolaan Negara, pengelolaan masyarakat yang “Bicara tidak terhadap korupsi” dan “tidak boleh melakukan korupsi”. Akan tetapi, setelah 10 tahun dilaksanakan, beberapa isi dari Undang-Undang ini tidak lagi sesuai dengan tuntutan pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi dalam proses perkembangan dan integrasi  internasional yang dilaksanakan oleh Vietnam. Oleh karena itu, revisi secara komprehensif terhadap Undang-Undang ini ditetapkan sebagai satu kebijakan besar dari Partai Komunis dan Negara Vietnam.

Merevisi Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi agar sesuai dengan latar belakang Tanah Air dewasa ini

Dengan tekad memperkuat dan memperhebat perjuangan untuk mencegah dan memberantas korupsi, Vietnam telah memperhebat dan bertekad memperkuat semua langkah yang efektif untuk meningkatkan hasil-guna pencegahan dan pemberantasan korupsi, telah memberlakukan banyak naskah undang-undang dan kebijakan untuk menciptakan kerangka hukum yang semakin lebih sempurna, memberikan sumbangan positif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Di beberapa bidang, korupsi selangkah demi selangkah berhasil dikekang. Untuk terus meningkatkan hasil-guna pekerjaan pengelolaan Negara, turut memperbaiki lingkungan bisnis dan mengembangkan sosial-ekonomi, Pemerintah Vietnam sedang menyusun isi untuk disampaikan kepada Majelis Nasional Vietnam guna mengesahkan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (amandemen). Titik berat revisi kali ini bermaksud terus meningkatkan kualitas semua institusi pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya harus menterjemahkan undang-undang ini ke dalam praktek kehidupan dan memenuhi kebutuhan yang dihadapi dalam praktek kehidupan. Dinh Van Minh, Wakil Kepala Institut Ilmu Inspektorat mengatakan: “Dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Vietnam telah  melaksanakan beberapa hal yang baik tapi juga ada yang belum dilaksanakan secara baik. Misalnya perlu ada badan yang cukup kuat untuk menangani semua masalah korupsi besar, mengembangkan peranan masyarakat, warga dan lain-lain, dari situ kita akan berhasil menilai Undang-Undang ini secara paling substantif. Perlu transparans, sama derajat dan obyektif dalam menilai hasil-guna Undang-Undang ini.  Gejala-gejala yang tidak sehat perlu terus dilawan”.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi secara efektif merupakan masalah yang sulit dan rumit, merupakan tugas yang mendesak sekaligus berjangka-panjang, harus dilakukan secara tekun, gigih, terus-menerus dan sesuai dengan undang-undang dengan partisipasi dari seluruh sistim politik dan seluruh masyarakat. Dinh Van Minh menunjukkan: “Dulu, peraturan Negara Vietnam adalahi pemberantasan korupsi, tapi undang-undang ini sekarang ini menjadi Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi adalah sangat komprehensif, khususnya tentang pencegahan korupsi sesuai dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekarang ini ada masalah-masalah mendesak, tapi walaupun sudah ada resolusi-resolusi dari Partai Komunis dan Strategi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Vietnam masih menetapkan pencegahan sebagai langkah yang mendasar dan berjangka-panjang”.

Memperluas skala deregulasi Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pada latar belakang dewasa ini, masalah merevisi secara komprehensif Undang-Undang ini sangat mendapat perhatian dan pemantauan dari opini umum. Hasil survei yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah belakangan ini memperlihatkan bahwa ada sampai 87% jumlah warga yang menyatakan perlunya menambahkan ketentuan-ketentuan tentang penanganan  pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan hasil-guna pencegahan dan pemberantasannya. Undang-Undang ini juga perlu punya mekanisme untuk menjamin pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan. Banyak pendapat menyatakan bahwa Undang-Undang ini perlu mempelajari, menyempurnakan dan memperhatikan semua langkah pencegahan sejak permulaan untuk menciptakan dasar hukum penting bagi Undang-Undang ini untuk mengembangkan hasil-guna dalam praktek kehidupan dan sesuai dengan Konvesnsi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada pihak para  legislator dan para pakar menyatakan bahwa salah satu isi yang ditentukan dalam Undang-Undang ini yang perlu terus diredaksi dan disempurnakan ialah menyempurnakan langkah-langkah mencegah korupsi yang ditetapkan tentang tanggung-jawab pemimpin kantor, unit dan organisasi. Nguyen Tuan Anh, Wakil Kepala Direkrorat Hukum Inspektorat Pemerintah Vietnam mengeluarkan pendapat: “Dalam proses merevisi secara komprehensif Undang-Undang ini, melalui hasil survei, maka penanganan tanggung-jawab pemimpin, penanganan di segi administrasi dan semua bentuk penanganan lain di luar hukum pidana harus ditentukan secara sangat jelas. Dulu, untuk menangani masalah ini, kita membandingkan dengan naskah-naskah lain. Oleh karena itu, bagian pencegahan akan menentukan tanggung-jawab pemimpin dalam mencegah dan memberantas korupsi. Penanganan ini akan punya bentuk-bentuk yang sepadan kalau tidak melaksanakan langkah-langkah itu. Ketika terjadi korupsi harus mengambil penanganan tanggung-jawab sepadan”.

Kenyataan memperlihatkan bahwa pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi merupakan tugas yang mendesak sekaligus  berjangka-panjang, harus dilakukan secara mantap. Apakah usaha mencegah dan memberantas korupsi mencapai hasil-guna atau tidak, banyak bergantung pada banyak faktor, diantaranya penyempurnaan undang-undang merupakan faktor titik berat dan mendesak. Hanya kalau ada ketentuan-ketentuan yang ilmiah, ketat, lengkap dan sederhana mudah dilaksanakan baru bisa menciptakan mekanisme-mekanisme dan langkah yang efektif untuk mencapai efektivitas dalam mencegah dan memberantas korupsi.