Vietnam selalu dengan gigih dan tekun berjuang untuk membela secara mantap kedaulatan yang suci tanah air (Ilustrasi) (Foto: anninhthudo.vn)

Dari dulu hingga sekarang, Vietnam selalu konsekuen dengan pandangan menangani secara damai masalah Laut Timur. Dengan semangat itu, Vietnam bersedia menangani sengketa dengan negara-negara yang bersangkutan melalui perundingan serta langkah-langkah damai lainnya, berdasarkan pada Hukum Internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982.

Vietnam selalu memilih arah yang berdasarkan pada kekuatan bangsa dengan tradisi perjuangan membela kedaulatan yang sudah ada sejak ribuan tahun ini, bersamaan itu menunjukkan tanggung jawab sebagai satu negara pantai yang punya klaim kedaulatan, memberikan reaksi-reaksi yang konsekuen dan sesuai.

Menjunjung tinggi langkah-langkah damai

Pendirian konsekwen Vietnam adalah menentang keras pembentukan apa yang disebut sebagai kota Sansha dan unit-unit administrasi lainnya serta tindakan-tindakan yang bersangkutan karena telah melanggar secara serius kedaulatan Vietnam, tidak punya nilai dan tidak bisa diterima, tidak menguntungkan hubungan persahabatan antara negara-negara, dan merumitkan situasi di Laut Timur, di kawasan dan di dunia. Vietnam menuntut kepada Tiongkok supaya menghormati kedaulatan Vietnam, membatalkan keputusan-keputusan salah yang bersangkutan dengan semua pekerjaan itu, dan jangan melakukan hal serupa pada masa depan. Profesor, Doktor Nguyen Ba Dien, Kepala Institut Penelitian Ilmu Pengetahuan Laut dan Pulau, mengatakan:

“Vietnam sudah melakukan tindakan-tindakan yang relatif gigih terhadap tindakan-tindakan Tiongkok. Di segi hubungan internasional, Vietnam bersuara kepada semua negara dan organisasi internasional supaya mengidentifikasi secara lebih jelas intrik dan ambisi yang berbahaya dan tidak sah dari Tiongkok di Laut Timur. Oleh karena itu, tanggung jawab menjaga perdamaian, kestabilan serta kebebasan pelayaran dan penerbangan di Laut Timur tidak hanya merupakan tanggung jawab Vietnam saja, tetapi juga seluruh komunitas internasional”.

Brigadir Jenderal Le Van Cuong – mantan Kepala Institut Strategi dan Ilmu Pengetahuan, Kementerian Keamanan Publik Vietnam menganggap: Dalam masalah sengketa di Laut Timur, kekuatan bangsa merupakan persatuan rakyat dan Negara Vietnam untuk membela kedaulatan. Sementara itu, kekuatan zaman akan dikembangkan yang berdasarkan pada posisi Vietnam di gelanggang internasional melalui pernyataan-pernyataan politik dan aksi demi kepentingan bersama:

“Menurut saya, reaksi Vietnam sekarang ini sama sekali tepat tarafnya. Kita berhak menyatakan secara terbuka kepada 100 juta warga Vietnam dalam dan luar negeri tentang sikap yang amat jelas dari Partai Komunis dan Negara Vietnam ialah dengan gigih membela kedaulatan wilayah. Justru sikap ini telah mendapat dukungan komunitas internasional, berhasil menghimpun  kekompakan rakyat, dan sesuai dengan hukum internasional. Kita telah memobilisasi kekuatan bangsa yang dikombinasikan dengan kekuatan zaman. Itulah prasyarat yang paling penting untuk merebut kemenangan dalam usaha membela kedaulatan di Laut Timur”.

 Dengan gigih tidak memberi konsesi

Menghadapi serenteran pernyataan politik dan langkah administrasi yang tidak sah di Laut Timur yang dilakukan Tiongkok baru-baru ini, Vietnam telah secara terus menerus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menegaskan: Vietnam punya cukup bukti sejarah dan dasar hukum untuk menegaskan kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly).

Vietnam telah secara terus menerus menyampaikan serentetan nota kepada PBB yang menunjukkan dengan jelas pelanggaran hukum, menentang tuntutan kedaulatan yang tidak masuk akal dari Tiongkok ketika negara ini menyampaikan nota kepada PBB tentang tuntutannya di Laut Timur. Hal ini menunjukkan kegigihan dan keterbukaan Vietnam di gelanggang internasional dalam masalah menangani sengketa di Laut Timur. Setuju dengan pandangan ini, Profesor Carl Thayer, Universitas Australia mengatakan:

“Vietnam perlu menciptakan satu front persatuan di seluruh negeri guna menanggapi kampanye tersebut. Juga perlu dikatakan dengan jelas bahwa warga dan komunitas internasional mengetahui pandangan Vietnam terhadap masalah ini. Menurut saya, Vietnam tahu bagaimana menyelesaikan dengan baik tugas ini”.

Haluan Vietnam ialah menangani semua sengketa di Laut Timur melalui langkah damai, berdasarkan pada semangat memahami dan menghormati satu sama lain, menaati hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Vietnam dengan gigih membela kedaulatan dan keutuhan wilayahnya, konsisten dengan haluan menangani masalah-masalah yang masih ada antara dua negara melalui perundingan damai, khususnya di dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa. Akan tetapi, menghadapi tindakan-tindakan Tiongkok yang menggunakan kekuatan sebuah negara besar, Vietnam selalu mengedepankan solusi-solusi yang sesuai dengan pandangan gigih, tekun dan tidak memberikan konsesi, menunjukkan tanggung jawab dari sebuah negara pantai yang berdaulat.