Para Menteri Pertanian G7 bersidang di Jepang  (Foto: Yomiori Shimbun)

Pada bulan Juli 2022, di Kota Istanbul, Turki, dengan PBB dan Turki sebagai mediator, Rusia dan Ukraina telah mencapai satu kesepakatan bersama tentang penegakan koridor yang aman bagi barang ekspor untuk menghindari terjadinya krisis pangan global.. Kesepakatan ini disebut Gagasan Biji-Bijian Laut Hitam yang pada awalnya berlaku selama 120 hari, kemudian diperpanjang 120 hari lagi pada November 2022 dan terus diperpanjang 60 hari lagi pada tanggal 18 Maret lalu.

Jalan Ekspor Biji-Bijian yang Sulit

Rusia dan Ukraina adalah para pemasok pangan utama secara global dan Rusia juga adalah pengekspor pupuk utama di dunia. Sebelum konflik terjadi, kedua negara ini menyumbang 28 persen total gandum ekspor global dan 75 persen bagi minyak biji bunga matahari.

Sebelumnya, hasil pertanian Ukraina dan Rusia pada pokoknya diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam. Tetapi ketika konflik Rusia-Ukraina merebak, semua pelabuhan di Laut Hitam yang berbatasan dengan Ukraina telah diblokade oleh Rusia.

Gagasan Biji-Bijian Laut Hitam membolehkan Ukraina mengekspor batch-batch biji-bijian  melalui beberapa pelabuhan di Laut Hitam yang ditetapkan, sementara itu membantu Rusia mengekspor pangan dan pupuk secara lebih kondusif. Namun, ternyata, ekspor biji-bijian kedua negara sesuai kesepakatan tersebut masih amat terbatasi. Hingga saat ini, Ukraina mengekspor sekitar 27 juta ton biji-bijian dari 3 pelabuhan Ukraina di Laut Hitam, berkurang separonya dibandingkan dengan angka 40,6 juta ton melalui jalan laut. Sedangkan di pelabuhan-pelabuhan lain, meliputi Pelabuhan Mykolaiv yang terpenting masih tertutup. Oleh karena itu, Ukraina harus berpindah ke penggunaan jalan darat dan memperluas perdagangan ke pelabuhan-pelabuhan kecil di Sungai Donau. Jalur jalan darat dari Ukraina Utara melalui Belarusia juga sepenuhnya ditutup sehingga memaksa Ukraina harus mengangkut jumlah besar biji-bijian melalui negara-negara Eropa Timur.

Sementara itu, Rusia sudah berulang kali menegaskan bahwa ekspor biji-bijian dan pupuk Rusia terpengaruh oleh sanksi-sanksi dari Barat, konkretnya konektivitas Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank) dengan sistem pembayaran internasional SWIFT telah terputus. Pada tanggal 24 April, pemimpin Persekutuan Biji-Bijian Rusia, Arkady Zlochevsky, memberitahukan Gagasan Biji-Bijian Laut Hitam belum memberikan hal positif manapun bagi Rusia atau mendorong pemasokan hasil pertanian untuk pasar global. Dia juga memperingatkan bahwa kalau langkah pembatasan Barat untuk mencegah ekspor hasil pertanian dan pupuk Rusia tidak dihapuskan, Rusia akan menarik diri dari kesepakatan ini pada tanggal 18 Mei mendatang.

Gagasan Biji-Bijian Laut Hita Perlu Dipatuhi secara Sepenuhnya

Menlu Rusia, Sergei Lavrov, pada 24 April melakukan pembahasan tentang Gagasan Biji-Bijian Laut Hitam dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres di New York, Amerika Serikat. Sebelumnya, dalam sepucuk surat rahasia kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin dan pihak-pihak terkait yang terdiri dari Ukraina dan Turki, Sekjen PBB telah merekomendasikan arah pemecahan soal ini. Belakangan ini, Rusia menyatakan akan tidak melakukan perundingan tentang perpanjapngan kesepakatan tersebut kalau tidak ada kemajuan-kemajuan dalam menangani masalah-masalah bersifat sistematik terkait dengan konektivitas pembayaran, sumber pasokan mesin dan asuransi. Karena kesepakatan yang ditandatangani Rusia ada pasal-pasal yang menunjukkan PBB akan mengondisikan ekspor bahan makanan dan pupuk Rusia selama 3 tahun. Ini merupakan soal kunci yang membuat kesepakatan tersebut terus-menerus diancam gal.

Sementara itu, menghadapi kenyataan di mana sumber pasokan ke pasar terbatas, Menteri Pertanian G7 telah mengimbau perpanjangan kesepakatan Gagasan Biji-Bijian Laut Hitam maupun pematuhan yang sepenuhnya dan memperluas skala kesepakatan ini.

Imbauan tersebut dikeluarkan pada latar belakang beberapa organisasi internasional, di antaranya ada Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Program Pangan Dunia, semuanya memperingatkan gangguan rantai pasokan pangan global. Puluhan negara sedang mencatat inflasi di taraf dua digit, sedangkan 349 juta warga di 79 negara sedang menghadapi kerawanan pangan yang serius, di antaranya banyak negara di Afrika ditetapkan sebagai tempat panas tentang kelaparan. Kalau kesepakatan tersebut gagal dan perintah larangan terus dipertahankan, maka jutaan ton biji-bijian akan terjebak dan semua pihak terkait harus bertindak secara darurat untuk mengatasi krisis pangan global yang semakin terlihat.