Bagi Viet Nam, pembangunan negara hukum sosialis bertolak dari tuntutan proses revolusi berdasarkan semangat kemerdekaan nasional yang diilhami sosialisme untuk membangun masyarakat di mana “warga sejahtera, negara kuat, demokratis, adil dan berbudaya.” Presiden Ho Chi Minh dan PKV telah mengkombinasikan secara selaras pandangan Marxisme-Leninisme dan menyerap secara selektif intisari  peradaban manusia dan pengalaman dunia internasional di bidang demokrasi dan hukum untuk diterapkan secara adaptif sesuai dengan kondisi di Viet Nam.

Presiden Nguyen Xuan Phuc memimpin Lokakarya semua maslaah teori dan praktik tentang Negara Hukum Sosialis Vietnam  pada tgl 11 Desember 2022 (Foto: VOV)

Profesor Muda, Doktor Tao Thi Quyen dari Institut Negara dan Hukum, Akademi Politik Nasional Ho Chi Minh, mengatakan bahwa Presiden Ho Chi Minh telah memahami hubungan antara pelaksanaan hukum dan pembangunan negara demi melayani rakyat.

“Pikiran Ho Chi Minh tentang negara hukum sudah ada sejak lama. Sejak keluar negeri untuk mencari jalan menyelamatkan tanah air, Beliau telah condong pada ideologi yang sangat progresif berkaitan dengan peradaban umat manusia di masa revolusi kapitalis di Eropa. Yaitu kombinasi yang selaras dan penerapan yang  adaptif pada kondisi konkret di Viet Nam, terutama pemikiran tentang negara yang benar-benar dimiliki oleh rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat.”

Segera setelah memproklamasikan kemerdekaan dan melahirkan Negara Republik Demokrasi Viet Nam, Presiden Ho Chi Minh dan PKV bertindak cepat dan tepat mempersiapkan dan menyelenggarakan dengan sukses Pemilihan Majelis Nasional Angkatan I dan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1946 untuk menjamin Negara Viet Nam diselenggarakan dan  dijalankan secara sah dan sesuai dengan arah demokrasi, hukum dan undang-undang dasar.  Seiring perkembangan revolusi dan tanah air, tuntutan pembangunan negara hukum sosialis secara bertahap dikemukakan secara terang-terangan baik di ranah teori  maupun praktik. Untuk pertama kalinya, konsep “Negara Hukum Sosialis” diajukan pada Sidang Pleno ke-2 Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam, Angkatan 7 (tahun 1991) dan terus ditegaskan dalam banyak dokumen PKV, di antaranya, Program Politik Pembangunan  Tanah Air Tahap Transisi Menuju Sosialisme.

Melalui Undang-Undang-Undang Dasar 2013, konsep tentang negara hukum telah dikonkretkan yaitu “Negara Republik Sosialis Viet Nam adalah negara hukum sosialis milik rakyat, oleh rakyat dan untuk  rakyat. Negara Republik Sosialis Viet Nam bertuankan rakyat di mana kedaulatan negara terletak di tangan rakyat yang berfondasikan persekutuan antara kelas buruh, tani dan intelektual. Kekuasaan negara adalah tunggal dengan pembagian, koordinasi dan kontrol antara badan-badan negara dalam menjalankan fungsi legislagtif, eksekutif dan yudikatif”. Undang-Undang Dasar 2013 juga menetapkan berbagai persoalan kunci Negara Hukum Sosialis Viet Nam, terutama hak asasi manusia dan hak warga negara. Doktor Nguyen Si Dung, mantan Wakil Kepala Kantor Majelis Nasional Viet Nam mengatakan:

“Undang-Undang Dasar 2013 mencantumkan seluruh hak asasi manusia dan hak warga negara yang sesuai standar internasional. Hak apapun yang didapatkan warga negara di negara-negara  maju, akan didapatkan juga  di Viet Nam. Dalam Undang-Undang Dasar 2013, hak warga negara hanya dibatasi pada empat hal yaitu pertahanan dan keamanan nasional, ketertiban, keselamatan masyarakat, moralitas dan kesehatan masyarakat. Selain keempat hal tersebut tidak ada pembatasan hak asasi manusia apapun”.

Permintaan pembaruan  manajemen negara guna menunjang  proses pembangunan dan menghadapi fenomena globalisasi yang kian intensif ekstesnsif menuntut kecepatan dalam mewujudkan  satu negara yang konstruktif. Oleh karenanya, Resolusi Kongres Nasional XIII PKV menetapkan arahan untuk: “Terus membangun, menyempurnakan negara hukum sosialis yang dipimpin oleh PKV merupakan titik berat tugas pembaruan sistem politik”, di antaranya perlu untuk “melakukan penelitian, menyusun dan memberlakukan strategi pembangunan dan penyempurnaan negara hukum sosialis Viet Nam hingga tahun 2030  menuju visi 2045”. Ini juga merupakan hal yang ditunggu-tunggu rakyat untuk dapat hidup dalam negara hukum sosialis Viet Nam.

Membangun negara hukum milik rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat membawa arti teramat penting dalam pelayanan masyarakat dan  penyelenggaraan seluruh kegiatan kemasyarakatan. Hal ini sudah berulang kali ditegaskan Presiden Nguyen Xuan Phuc yang sekaligus juga menjabat Kepala Badan Pengarah Proyek “Strategi Pembangunan dan Penyempurnaan Negara Hukum Sosialis Viet Nam hingga Tahun 2030, Menuju Visi Tahun 2045”.

“Membangun dan menyempurnakan negara hukum sosialis Viet Nam merupakan arah perkembangan Negara Viet Nam yang seharusnya dan juga merupakan aspirasi dan pilihan rakyat sesuai tren pembangunan tanah air”.

Membangun negara hukum di Viet Nam saat ini merupakan fondasi untuk menjaga dan melaksanakan dengan efektif kekuasaan politik dan menjamin agar rakyat memiliki hak berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengawasan aparat negara, mengatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara sekaligus membangkitkan keberdayaan dan kreativitas rakyat dalam usaha membangun dan membela tanah air.