Jubir Kemlu Vietnam, Nguyen Thi Thu Hang (Foto : VOV)

Dalam satu pernyataan  yang menentang Pemaparan tahunan 2016 mengenai kebebasan beragama dunia yang diumumkan Kemlu AS, Jurubicara Kemlu Vietnam menegaskan dengan jelas kebijakan konsekuen dari Negara Vietnam yalah menghormati dan menjamin semua hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama dari warga.

Warga dapat menikmati secara lengkap semua hak kebebasan beragama dan kebebasan

Vietnam sekarang ini mempunyai 38 organisasi keagamaan, kira-kira 24 juta penganut, 80.000 pemuka agama dan kira-kira 26.000 basis ibadah dari berbagai agama yang sudah masuk di Vietnam selama ribuan tahun ini atau baru saja terbentuk pada puluhan tahun ini. Diperkirakan, ada kira-kira 95% jumlah penduduk Vietnam yang mempraktekkan kehidupan berkeyakinan. Saban tahun, ada kira-kira 85.000 pesta keagamaan atau pesta keyakinan  diadakan di tingkat nasional dan daerah-daerah. Dari Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1946, 1959, 1980, 1992 sampai UUD tahun 2013, semua hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama  dari warga negara Vietnam, semuanya  mendapat penghargaan dan jamiman dari Negara. Khusus-nya dalam UUD tahun 2013, semua hak kebebasan berkepercayaan dan kebebasan beragama yang ditetapkan terkait dengan hak asasi manusia, maka mendapat jaminan yang lebih baik.

Untuk menginstitusikan UUD 2013, Majelis Nasional Vietnam pada tahun  2016 telah mengesahkan Undang-Undang mengenai Keyakinan Beragama 2016 dengan banyak butir baru yang menjamin lebih baik.Hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama  dari warga negara diperluas menjadi “Hak dari semua orang”, jadi bukan milik warga negara Vietnam saja.Hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama  dari orang asing di Vietnam juga dilindungi oleh Negara Vietnam. UU mengenai Keyakinan dan Agama tahun 2016 menunjukkan: “Orang asing yang bermukim secara legal di Vietnam, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama mereka dihormati dan dilindungi Negara Vietnam. Dilarang keras perilaku perbedaan perlakuan dan diskriminasi karena alasan keyakinan dan agama, memaksa, menyuap, atau merintangi orang lain mengikuti atau tidak mengikuti keyakinan dan keagamaan”.

Semua ketentuan mengenai kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama dari Vietnam sepenuhnya sesuai dengan Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia.

Aktivitas keagamaan dalam rangka perundang-undangan nasional

Dalam praktek di banyak Negara, berbagai kekuatan permusuhan selalu ingin memisahkan agama dari pengelolaan Negara. Di Vietnam, ada beberapa subyek yang menetapkan menggunakan “kebebasan beragama” sebagai “sumbu ledak” untuk menentang Negara Vietnam, oleh karena itu telah memutlakkan sifat global, sifat universal dari semua hak pada bidang keagamaan dengan argumentasi: “hak asasi manusia lebih tinggi dari pada kedaulatan”. Mereka ini menyalah-gunakan kasus-kasus yang mucul dalam kehidupan dan aktivitas dari warga beragama, aktivitas agama dan penggelaran pelaksanaan kebijakan tentang keagamaan yang bersangkutan dengan pembebasan lapangan, penebusan tanah, basis ibadah dari berbagai tingkat Pemerintahan untuk menghasut mssa rakyat dan penganut agama menghancurkan aset, menentang petugas dinas, mengacau keamanan, ketertiban dan merintangi perhubungan di daerah-daerah..

Perlu ditekankan bahwa seperti halnya dengan aktivitas-aktivitas masyarakat lainnya, aktivitas-aktivitas agama di Vietnam atau semua negara  yang lain juga harus berada dalam rangka undang-undang Negara. Semua perilaku pelanggaran terhadap undang-undang  yang  dilakukan  oleh warga negara (baik yang beragama maupun yang tidak  beragama) harus diadili menurut undang-undang. Selama beberapa tahun ini, sesuai dengan undang-undang Vietnam menggelarkan langkah-langkah untuk berjuang dan mencegah aktivitas kalangan permusuhan atau obyek-obyek yang menyalah-gunakan kebebasan berkeyakinan dan beragama untuk melanggar keamanan nasional, ketertiban, keselamatan sosial, menentang Negara.

Bertentangan dengan hubungan kerjasama Vietnam-Amerika Serikat.

Laporan-laporan tahunan tentang kebebasan beragama dunia, di antaranya ada masalah keagamaan di Vietnam adalah laporan tahunan yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sejak periode Perang Dingin.  Pada saat itu, Vietnam dan Amerika Serikat  berada dalam sistim sosial yang bertentangan satu sama lain. Namun, Vietnam dan Amerika Serikat sekarang ini telah menjadi mitra komprehensif. Naskah “Kemitraan komprehensif” yang telah ditandatangani oleh Kepala Negara dari dua negara  pada tahun 2013 telah  mencantumkan prinsip bahwa semua pihak “menghormati” Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga politik satu sama lain.

Meski Laporan tahunan 2016  tentang keagamaan beragama  dunia  yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bagian menyebutkan Vietnam, tapi tetap tidak mencerminkan secara benar kenyataan tentang kehidupan berkeyakinan dan beragama di Vietnam. Hal ini  tidak hanya bertentangan dengan  hubungan “Kemitraan komprehensif”  yang telah ditandatangani oleh Kepala Negara dari dua negara dan perasaan dua bangsa, melainkan juga menghalangi hubungan kerjasama yang sedang berada pada proses perkembangan  antara Vietnam dan Amerika Serikat.