Dengan tuduhan yang terkait tokoh politik oposisi di Rusia, Alexei Navalny, Pemerintah AS pada 2 Maret mengenakan sanksi-sanksi terhadap 7 pejabat senior Rusia. Ini merupakan sanksi pertama yang dikenakan AS terhadap Rusia di bawah pimpinan Presiden Joe Biden. Tetapi yang patut diungkapkan yakni sanksi ini dilaksanakan hanya sehari setelah Uni Eropa menyatakan mengenakan larangan mobilitas dan memblokade harta benda 4 pejabat senior Pemerintah Rusia. Menurut kalangan analis dengan sanksi kolektif ini Barat ingin menyampaikan pesan kepada Rusia.

Presiden Joe Biden (Foto: New York Times)

Sanksi Kolektif

Yang patut diperhatikan dalam daftar nama para pejabat Rusia yang diberi sanksi oleh Pemerintah AS yakni pemimpin Badan Keamanan Federal Rusia (FSB), Alexander Bortnikov. Selain mengenakan sanksi terhadap para pejabat Rusia, Pemerintah AS juga memperkuat kontrol ekspor terhadap beberapa wujud bisnis yang terkait produksi agen biologi Rusia. Menurutnya, Kementerian Perdagangan AS akan menambahkan 14 kelompok ke dalam daftar wujud bisnis yang dikenakan sanksi karena memproduksi agen biologi dan kimia, meliputi 9 organisasi perdagangan di Rusia, 3 organisasi di Jerman dan 1 organisasi di Swiss. Keputusan mengenakan sanksi ini dikeluarkan setelah  satu penilaian komunitas intelijen AS menyimpulkan dengan “kepercayaan tinggi” bahwa para perwira Badan FSB telah  menggunakan zat beracun sarat “Novichok” untuk meracuni Navalny. Ini merupakan sanksi pertama yang dikenakan AS terhadap para individu dan wujud Rusia yang terkait kasus Navalny.

Sementara itu, dua tokoh yang memelopori daftar sanksi dari Uni Eropa yakni Ketua Komite Investigasi Federal Rusia, Alexander Bastrykin dan Jaksa Agung Igor Krasnov. Presiden Dewan Eropa (EC), Charles Michel menyatakan sanksi-sanksi tersebut menunjukkan bahwa Uni Eropa sepenuhnya bersatu dalam melindungi nilai-nilai dan kepentingan mereka.

Para pengamat menyatakan bahwa ditinjau dari segi waktu, obyek dan isi sanksi-sanksi, ini merupakan pukulan bersifat kolektif yang dilaksanakan Barat dengan pesan-pesan tertentu kepada Rusia. Dalam kenyataannya, pada 2 Maret, Kantor Berita Inggris “Reuters” telah merilis kata para pejabat AS yang menegaskan bahwa sanksi Pemerintah Presiden Joe Biden dilaksanakan dengan koordinasi Uni Eropa.

Tokoh politik oposisi di Rusia, Alexei Navalny (Foto: Reuters)

Pesan

Dalam kenyataannya, kemungkinan AS mengenakan sanksi terhadap Rusia telah diramalkan sejak Joe Biden sedang berlomba masuk Gedung Putih. Oleh karenanya, pengenaan sanksi terhadap Rusia pertama-tama menyampaikan pesan tentang konsistensi kebijakan Presiden Joe Biden terhadap Rusia maupun kebijakan keras Washington  terhadap Moskow selama bertahun-tahun. Pesan ini tidak menyasar pada Rusia saja, tetapi juga para lawan yang sudah eksis atau potensial, baik dari eksternal, maupun di internal AS.

Kedua, AS ingin menenangkan para sekutu di seluruh dunia, khususnya Uni Eropa bahwa Washington tetap kompak dengan para sekutu di semua front, di antaranya masalah menghadapi Moskow.

Namun ditinjau dari segi taraf dan obyek yang disanksi, tidak termasuk menyasar pada Presiden Rusia, Vladimir Putin atau tokoh-tokoh teras dalam Pemerintah Rusia, jelaslah Pemerintah AS belum atau tidak ingin meningkatkan ketegangan yang melampaui batas terhadap Rusia. Hal itu menunjukkan AS tetap ingin mempertahankan dialog dengan Rusia untuk menangani serentetan masalah internasional yang penting seperti masalah nuklir Iran, Republik Demokratik Rakyat Korea, pengendalian senjata nuklir, antiterorisme, perubahan iklim dan sebagainya, bahkan masalah menghadapi Tiongkok. Selain itu, orientasi ini juga bermaksud menyeimbangkan sikap Uni Eropa dalam menghadapi Rusia yakni menganggap Rusia sebagai mitra sekaligus lawan.