Pembangunan E-Government dan pemerintahan digital di Vietnam ditetapkan untuk dikaitkan dengan pemecahan masalah-masalah besar demi melayani masyarakat dan badan usaha dengan lebih baik. Pembangunan E-Government dan pemerintahan digital juga menuju pengembangan ekonomi digital dan masyarakat digital untuk membuat warga menjadi lebih sejahtera dan berbahagia.

Para kader dan prajurit polisi bekerja di Kamar Peta Digital (Pusat Data Nasional tentang Kependudukan ) (Foto: nhandan.vn)

Meletakkan Fondasi-Fondasi Dasar

Pada tahun 2021, Perdana Menteri (PM) telah memberlakukan Strategi Pembangunan E-Government, menuju ke Pemerintah Digital tahap 2021-2025, dengan orientasi ke tahun 2030. Ini untuk pertama kalinya setelah 20 tahun E-Government dilaksanakan, Vietnam telah secara resmi memberlakukan satu dokumen strategis di tingkat nasional dengan orientasi-orientasi besar tentang pembangunan E-Government. Strategi tersebut menjadi pedoman yang meliputi semua tindakan Vietnam dalam dekade mendatang – satu dekade yang dinilai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Dekade Aksi untuk melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan tugas dan solusi konkret dalam strategi tersebut, Vietnam menuju ke target dalam kelompok 50 negara pelopor tentang pembangunan E-Government pada tahun 2025 dan dalam kelompok 30 negara pelopor pada tahun 2030 menurut pemeringkatan PBB.

Juga pada tahun 2021, Vietnam meresmikan Basis Data Nasional tentang Kependudukan. Ini merupakan tonggak besar dan kemajuan penting dalam proses membangun E-Government menuju pemerintah digital, perekonomian digital, dan masyarakat digital; menciptakan fondasi bagi terbentuknya warga digital di ruang siber, membantu melakukan inovasi pengelolaan kependudukan ke arah yang modern.

Sistem informasi elektronik untuk menangani prosedur administrasi telah terbentuk secara sinkron dan tunggal dari Pusat hingga daerah, terus mempercepat penyelesaian prosedur administrasi di lingkungan elektronik pada tahun 2021. Siber data khusus dari badan Partai dan negara telah dihubungkan dengan 100% jumlah kementerian, instansi, provinsi, dan kota di bawah Pusat; 100% distrik, kabupaten, dan kecamatan. Beberapa basis data menciptakan fondasi telah dibangun seperti: basis data tentang asuransi, basis data buku kependudukan elektronik, basis data nasional tentang pendaftaran badan usaha, basis data pendidikan, basis data nasional tentang kependudukan, dan sebagainya. Wakil Kepala Departemen Ekonomi KS PKV, Nguyen Thanh Phong mengatakan:

“Sumbu menperpadukan dokumen nasional telah dibangun untuk menghubungkan sistem-sistem pengelolaan dokumen administrasi dari semua kementerian, instansi, dan daerah, saat ini telah menghubungkan 94/94 kementerian, instansi, dan daerah. Sejak dibuka hingga Agustus lalu, sekuruhnya ada lebih dari 6,3 juta dokumen elektronik telah dikirim dan diterima antar-badan administrasi negara pada poros terpadu dokumen nasional. Persentase pertukaran dokumen dalam bentuk elektronik di seluruh negeri mencapai lebih dari 90%, melampaui target yang diajukan oleh Pemerintah.”

Departemen Ekonomi KS PKV, Nguyen Thanh Phong (Foto: vtc.vn)

Peringkat e-Government Vietnam menurut penilaian PBB menunjukkan bahwa indeks paduan Vietnam (layanan publik online, infrastruktur telekomunikasi, sumber daya manusia) lebih tinggi daripada taraf rata-rata dunia dan kawasan, termasuk dalam kelompok negara di tingkat tinggi. Pembangunan E-Government tidak hanya membantu Vietnam menghemat puluhan miliar VND pertahun saja, melainkan juga turut meningkatkan keunggulan kompetitif Vietnam terhadap negara-negara lain dalam menyerap investasi.

Peningkatan peringkat E-Government adalah berfokus pada pengoperasian untuk menciptakan efektivitas dalam kegiatan layanan online, di antaranya memilih berbagai layanan publik yang diperhatikan banyak warga dan badan usaha dan taraf potensi akses yang tinggi; menjamin kemudahan penggunaan, kontinyuitas, dan stabilitas layanan publik online; mengklasifikasikan layanan-layanan publik online menuju ke setiap warga. Berbicara pada Upacara Evaluasi Pembangunan dan Penggelaran Proyek Basis Data Nasional tentang Kependudukan; Proyek Produksi, Pemberian, dan Pengelolaan  KTP (Juni 2021), PM Pham Minh Chinh menegaskan:

“Terus meningkatkan konektivitas, keterpaduan, interaksi dan memberikan layanan-layanan publik online antara Pemerintah dan semua Kementerian, Instansi, dan badan manajemen administrasi berbagai tingkat, semua lembaga politik dan masyarakat yang terkait. Sekaligus berhubungan dengan basis-basis data nasional yang lain untuk melayani tugas-tugas pengembangan sosial-ekonomi secara efektif. Perlu secara permanen meninjau sistem basis data nasional untuk menjamin pewarisan, konektivitas, keberbagian penggunaan umum, tidak berbarengan, hemat, dan efektif.”

Vietnam tengah berupaya keras untuk memiliki metode-metode manajemen yang lebih baik untuk menuju ke reformasi Pemerintah Elektronik – Pemerintah Digital. Hasil-hasil yang dicapai pada tahun 2021 merupakan kemajuan penting dalam proses pembangunan Pemerintah Elektronik, Pemerintah Digital di tingkat tinggi di dunia, berada dalam kelompok 50 negara pelopor pada tahun 2025, berada dalam kelompok 30 negara pelopor pada tahun 2030 menurut pemeringkatan PBB./.