Ilustrasi (Foto: Reuters)

Sejak Presiden Donald Trump memegang kekuasaan pada 2017, AS telah mencanangkan kampanye persaingan strategis yang komprehensif dengan Tiongkok di banyak front, menganggap Tiongkok  sebagai “lawan persaingan strategis” nomor 1 dan mengenakan kebijakan-kebijakan keras terhadap negara ini. Pada 2020, hubungan antara dua negara mengalami persaingan komprehensif dan konfrontasi yang lebih sengit.

Persaingan Komprehensif di Semua Bidang

KIetegangan AS-Tiongkok pada 2020 berawal sejak virus Sars-CoV-2 merebak di Kota Wuhan. Pemerintah Donald Trump berkali-kali menuduh Beijing menutupi seriusnya pandemi pada permulaan, dan tidak memasok informasi lengkap, menyebut “virus Tiongkok”, bahkan mengancam mengenakan sanksi dan memaksakan negara ini memberikan kompensasi terhadap kerugian-kerugian berat akibat Covid-19. Untuk menanggapinya, Beijing menuduh Washington melakukan politisasi terhadap krisis untuk menyesatkan opini umum dari kurang baiknya penanganan pandemi.

Menyusul kemudian, pada Juli 2020, AS menuntut Tiongkok untuk menutup Konsulat Jenderal di Kota Houston, negara bagian Texas, dengan tuduhan basis diplomatik ini terkait aktivitas spionase dan mencuri hak kepemilikan intelektual. Beijing menolak semua tuduhan tersebut, sekaligus menuntut untuk menutup Konsulat Jenderal AS di Chengdu, Provinsi Sichuan.

Semua tindakan “memberikan balasan satu sama lain” di sekitar masalah Hong Kong juga dinilai sebagai salah satu faktor yang bagaikan “menuangkan minyak tanah dalam api” ketegangan.  Ketika memberikan reaksi terhadap perihal Tiongkok yang mengenakan undang-undang keamanan baru terhadap Hong Kong sejak 30 Juni 2020, Presiden Donald Trump pada 14 Juli lalu, menandatangani dekrit yang mengambil prioritas-prioritas dagang bagi zona administrasi istimewa itu dan mengesahkan undang-undang mengenai otonomi Hong Kong. Undang-Undang ini mengizinkan Washington mengenakan sanksi terhadap para pejabat dan polisi yang dianggap melanggar hak otonomi kota, beserta bank-bank yang melakukan transaksi penting dengan mereka.

Konfrontasi antara Washington dan Beijing juga ditunjukkan secara jelas dalam masalah Laut Timur, dengan ungkapan-ungkapan yang menolak argumentasi kedaulatan Tiongkok di kawasan, memperkuat aktivitas-aktivitas kapal-kapal perang, pesawat militer patroli kebebasan maritim dan penerbangan di Laut Timur.

Selain bentrokan-bentrokan tersebut, perang di bidang teknologi antara AS dan Tiongkok pada 2020 juga sangat menegangkan. Dengan upaya terus memasukkan cabang-cabang grup telekomunikasi Tiongkok “Huawei” ke dalam daftar hitam tahun 2019, pada 2020 Presiden Donald Trump menandatangani dekrit yang melarang semua individu dan organisasi di AS melakukan transaksi dengan ByteDance dan Tencent, pemilik TikTok dan WeChat - dua aplikasi utama yang dikembangkan Tiongkok. Bersamaan dengan itu, menambahkan nama perusahaan-perusahaan Tiongkok lainnya ke dalam daftar hitam, memperketat visa terhadap para anggota Partai Tiongkok, menghentikan program-program pertukaran budaya antara dua negara, dan sebagainya.

Menyesuaikan Kebijakan dan Konfrontasi Langsung

Selama 40 tahun terakhir sejak AS dan Tiongkok menjalin hubungan diplomatik (pada 1979), beberapa generasi Presiden AS melaksanakan kebijakan intervensi aktif terhadap Tiongkok, yang sama artinya melakukan kerja sama, mengekang, sekaligus menarik Tiongkok ikut serta dalam sistem internasional yang berlaku, menurut prinsip permainan yang diatur AS. Namun, dengan kebijakan diplomatik Tiongkok yang dipindah dari “menyembunyikan diri untuk menantikan kesempatan” ke “bertindak sebagai negara besar”, hubungan Washington-Beijing mulai memburuk.

Pada 2020 Presiden Donald Trump menandatangani dekrit yang melarang semua individu dan organisasi di AS melakukan transaksi dengan ByteDance dan Tencent, pemilik TikTok dan WeChat - dua aplikasi utama yang dikembangkan Tiongkok (Foto: baoquocte.vn)

Pada 2020 dapat disaksikan “persaingan” gigih antara dua negara adi kuasa. Dekrit “Pendekatan Strategis AS terhadap Republik Rakyat Tiongkok” yang diberlakukan Pemerintah AS pada Mei 2020 dianggap sebagai strategi AS terhadap Tiongkok, menetapkan secara lebih jelas arah hubungan AS-Tiongkok dibandingkan “Strategi Keamanan Nasional” tahun 2017. Dengan demikian, AS menyesuaikan kebijakan dengan melakukan persaingan secara terbuka, gigih, dan menyeluruh di semua bidang, guna mencegah Tiongkok dan melindungi kepentingan vital AS. Yang patut diperhatikan ialah pengenaan langkah-langkah keras terhadap Tiongkok mendapat dukungan dua partai di Kongres AS.

Bisa dikatakan bahwa persaingan strategis AS-Tiongkok tengah menjadi poros utama yang menominasikan papan catur politik internasional. Hubungan ini selalu bergerak, berubah dan sulit diduga. Meskipun konfrontasi ini dalam kenyataanya tidak bisa cepat berhenti, bahkan ketika pemerintah baru AS dibentuk, tetapi kalangan analis menilai bahwa tidak akan ada bentrokan-bentrokan besar dalam hubungan antara dua negara adi kuasa pada 2021 karena masih terdapat banyak bidang kerja sama yang saling punya kepentingan.