(VOVworld) – Pada Senin, (2 Desember), Ketua Majelis Nasional Vietnam, Nguyen Sinh Hung mengatas-namai hampir 500 anggota Majelis Nasional dan 90 juta penduduk Vietnam resmi menandatangani Undang-Undang Dasar baru Repbulik Sosialis Vietnam. Sebelumnya, pada 28 November, Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13 dengan dukungan 97,59%  suara  telah mengesahkan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia secara jelas ini. 

Hak asasi manusia, hak dan kewajiban pokok warga negara merupakan masalah yang penting, merupakan isi pokok dari semua Undang-Undang Dasar di dunia.          

Penambahan isi tentang hak manusia ke dalam Bab II Undang-Undang Dasar (amandemen) merupakan kemajuan yang berarti dalam pola pikir, sekaligus juga menjamin agar  ketika diberlakukan, Undang-Undang Dasar tidak terlalu berbeda dengan Undang-Undang Dasar lain di dunia, menjamin pengkongkritan semua Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM dimana Vietnam menjadi pesertanya.

Banyak isi tentang hak mansuia untuk pertama kalinya ditentukan.
          
Undang-Undang Dasar (amandemen) telah menunjukkan secara lengkap hak manusia, hak dan kewajiban pokok warga negara, memanifestasikan tanggung-jawab Negara dan masyarakat dalam mengakui, menghormati, membela dan menjamin hak manusia. Undang-Undang Dasar (amandemen) juga untuk pertama kalinya menentukan hak hidup, hak menikmati semua nilai budaya, hak menetapkan kebangsaannya, menggunakan bahasa, dengan bebas memilih bahasa komunikasi, hak dapat hidup dalam lingkungan yang sehat dan lain-lain. Pemilih Pham Van Thanh, kecamatan Thang Loi, kota Buon Ma Thuot, Vietnam Tengah menilai: “Saya merasa sangat tenang karena hak manusia dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar kali ini. Ketentuan ini sesuai dengan kecenderungan komunitas internasional dan juga menjamin dasar hukum bagi rakyat dan pemerintahan dalam melaksanakan hak manusia”.          

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (amandemen) juga  dirancang kembali menurut kelompok hak untuk menjamin sifat tunggal antara hak manusia dan hak warga negara, menjamin sifat ilmiah dan rasional. Hal yang patut diperhatikan dalam Undang-Undang Dasar (amandemen) ialah ada manifestasi yang jelas hak mana yang menjadi kelompok hak yang ditetapkan bagi semua perseorangan selaku hak manusia, hak mana  menjadi kelompok hak yang hanya diterapkan bagi warga negara Vietnam selaku hak-hak warga negara. Wakil Ketua Majelis Nasional Vietnam, Uong Chu Luu memberitahukan: “Dalam Undang-Undang Dasar (amandemen), ketentuan tentang hak dan kewajiban pokok warga negara dipindah dari Bab ke-5 ke Bab ke-2. Dengan demikian, komponennya telah juga memanifestasikan arti penting bab tentang hak manusia. Kedua ialah nama Bab juga mengalami perubahan, dulu  ialah hak dan kewajiban pokok warga negara, sekarang menjadi hak manusia dan kewajiban  pokok warga negara. Hal itu menegaskan bahwa Negara berkomitmen menjamin, membela dan menghormati hak manusia, hak warga negara sesuai dengan konvensi-konvensi internasional dimana Vietnam menjadi anggotanya. Hal-hal mana yang membatasi hak manusia dan hak warga negara harus ditentukan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang lain dalam keadaan yang teramat diperlukan karena alasan-alasan yang sangat kongkrit telah ditentukan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar”.          

Hak-hak pokok seperti hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan mendekati informasi, kebebasan berapat, berorganisasi dan berdemonstrasi terus ditegaskan dan dan ketentuan pelaksanakan semua hak ini ditetapkan oleh undang-undang.

Mempercepat pemberlakuan undang-undang untuk melaksanakan hak manusia          

Agar supaya ketentuan-ketentuan tentang hak manusia dilaksanakan secara konsekven dala praktek kehidupan perlu memberlakukan undang-undang supaya ada urut-urutan dan proses yang kongkrit. Wakil Kepala Komisi Perundang-undangan Majelis Nasional Vietnam, Le Minh Thong memberitahukan: “Secara prinsipil, hak manusia dan hak warga negara yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar berlaku secara langsung yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, masalahnya ialah bukan mengkongkritkan hak itu, tapi adalah ketentuan urutan dan prosedur untuk melaksanakan beberapa hak dimana kalau kurang maka ketentuan itu sulit diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan dan kita menentukan hal itu dengan tujuan yang penting ialah menciptakan syarat yang paling kondusif kepada rakyat untuk melaksanakan semua hak itu secara lebih baik dan lebih berhasil-guna dalam praktek kehidupan jadi tidak demi tujuan yang lain dan dalam agenda Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13 telah ada hal itu. Masalahnya ialah harus giat menyusun undang-undang agar semua hak warga negara punya arti dalam praktek kehidupan”.          

Vietnam telah ikut serta dalam hampir semua konvensi  hak manusia yang pokok. Mencatat dan menegaskan hak manusia dalam Undang-Undang Dasar akan turut menjamin hak manusia dilaksanakan dalam praktek kehidupan./.