Ba Ria - Vung Tau adalah daerah yang memiliki hampir 4.500 kapal penangkap ikan berlisensi, di antaranya ada lebih dari 2.700 kapal yang beroperasi di wilayah lepas pantai. Saat ini, provinsi tersebut masih memiliki 1.140 kapal penangkap ikan “3 nol” yang telah diberikan nomor untuk pengelolaan. Kapal -kapal “3 nol”, kapal yang tidak memenuhi syarat untuk operasi ini, juga akan diserahkan daftarnya kepada daerah dan Komando Penjaga Perbatasan untuk mengelola, mengawasi, dan melarang kapal penangkap ikan yang tidak memenuhi syarat ikut serta dalam kegiatan eksploitasi hasil perikanan.
 Penjaga Perbatasan Ba Ria - Provinsi Vung Tau mendatangi kendaraan untuk melakukan propaganda dan membagikan selebaran tentang IUU kepada masyarakat sebelum meninggalkan pelabuhan. (Foto: Luu Son/VOV) |
Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penanggulangan eksploitasi IUU, Provinsi Ba Ria – Vung Tau telah membimbing dan membentuk banyak tim untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan kapal-kapal penangkap ikan “3 nol”, kapal yang tidak memenuhi syarat. Tim-tim ini bertugas 24/24 jam untuk secara rutin mengupdate informasi daftar kapal penangkap ikan yang kehilangan konektivitas dan kapal yang melintasi batas laut pada grup chatting Zalo dari penyedia pengawasan perjalanan. Dari sana, informasi dikirim ke pasukan penegak hukum maritim seperti polisi laut, angkatan laut, dan pasukan patroli perikanan Pusat untuk mengoordinasikan pemeriksaan dan penanganan secara tepat waktu sesuai peraturan.
Selain bekerja sama dengan badan-badan fungsional, semua pelabuhan perikanan yang ditunjuk di provinsi tersebut juga telah menggelar pemantauan dan pengendalian aktivitas kapal perikanan yang masuk dan keluar dari pelabuhan sesuai ketentuan. Bapak Nguyen Cong Vinh, Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Ba Ria - Vung Tau, mengatakan:
“Provinsi telah membentuk rombongan-rombongan kerja untuk melakukan pemeriksaan secara rutin di tiga pelabuhan perikanan yang memiliki cukup syarat untuk mengkonfirmasikan asal-usulnya saat ini. Saat ini, setiap minggu, provinsi juga memeriksa pelabuhan-pelabuhan perikanan ini untuk melihat apa saja catatannya serta asal usul berbagai ikan di daerah”.
Saat ini, kapal-kapal penangkap ikan di lepas pantai dari Ba Ria - Vung Tau harus diperiksa dengan ketat oleh Departemen Perikanan sebelum melaut. Ketika kapal meninggalkan pelabuhan, pos-pos penjaga perbatasan terus memeriksa dan memverifikasi koordinat. Apabila menemukan penghentian mesin oleh nelayan, tim respon cepat akan menemui langsung pemilik kapal dan memintanya menelepon kapten untuk memerintahkannya mengaktifkan penentuan posisi.
Siapa pun yang dengan sengaja melanggar akan dihukum sesuai ketentuan hukum. Saat ini, mayoritas nelayan Provinsi Ba Ria - Vung Tau telah menyadari pentingnya pencatatan dan penyerahan buku pencatatan tangkapan ikan serta kepatuhan pemasangan alat pemantau perjalanan. Bapak Vo Tien Duy, seorang nelayan di Kecamatan Binh Chau, Kabupaten Xuyen Moc, mengatakan:
“Sebelum melaut, kami juga harus mematuhi perintah dari pasukan penjaga perbatasan dan pasukan patroli perikanan tentang dokumen. Tidak menangkap ikan di perairan asing, hanya menangkap ikan di perairan milik wilayah negara kita. Mematuhi peraturan Negara.”
Bersamaan dengan itu, Dinas Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Provinsi Ba Ria-Vung Tau juga telah membentuk banyak rombongan kerja untuk memeriksa penggelaran dan pelaksanaan solusi-solusi untuk mengatasi peringatan Komisi Eropa tentang penanggulangan eksploitasi IUU di daerah, kantor perwakilan, pelabuhan perikanan di daerah tersebut. Ibu Pham Thi Na, Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Provinsi Ba Ria - Vung Tau, mengatakan:
“Baru-baru ini, Provinsi Ba Ria Vung Tau juga telah melaksanakan banyak solusi sinkron untuk menghapuskan kartu kuning bagi instansi hasil perikanan Vietnam. Komite Rakyat Provinsi telah membimbing pengaitan tanggung jawab pemerintahan daerah, di atas dasar itu menyosialisasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan pengelolaan untuk menyerukan kaum nelayan agar mematuhi ketentuan hukum tentang penanggulangan eksploitasi IUU.
 Kolonel Dang Cao Dat, Ketua Tim Khusus urusan penanggulangan eksploitasi IUU, Tentara Perbatasan Ba Ria - Vung Tau, menggerakkan nelayan untuk menangkap ikan secara bertanggung jawab.( Foto: Luu Son/VOV) |
Dari pihak pasukan penjaga perbatasan, Komando Penjaga Perbatasan Provinsi juga secara rutin melakukan pemeriksaan dan pengendalian kapal-kapal penangkap ikan yang keluar dan masuk sesuai fungsi dan tugasnya; dengan gigih tidak membolehkan kapal meninggalkan pelabuhan jika tidak memenuhi syarat dan menanganinya secara ketat sesuai peraturan. Bersamaan dengan itu, membentuk tim khusus urusan penanggulangan eksploitasi IUU untuk memeriksa, mendorong, dan secara tepat waktu memperbaiki serta mengatasi keterbatasan unit-unit dalam penanggulangan eksploitasi IUU. Kolonel Dang Cao Dat, Ketua Tim khusus urusan penanggulangan eksploitasi IUU, Tentara Perbatasan Provinsi Ba Ria - Vung Tau, mengatakan:
“Kami membimbing unit-unit profesional berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Polisi Laut, Kantor-Kantor Asosiasi Perikanan, Pasukan Patroli Perikanan,… untuk menggelar, menguasai situasi serta tukar menukar informasi. Kami juga berkoordinasi dengan Keamanan Publik, secara rutin mendiskusikan metode dan perilaku untuk menangani kasus-kasus dengan cepat, secara tepat waktu dan menjamin deterensi.”
Pada waktu mendatang, badan-badan fungsional provinsi akan berupaya menyelesaikan pengelolaan kapal penangkap ikan “3 nol”; memasang peralatan pemantauan perjalanan (VMS) untuk sisanya kapal-kapal penangkap ikan sepanjang 15m atau lebih; memeriksa dan mengendalikan kapal penangkap ikan yang masuk dan ke luar dari pelabuhan, serta memantau pelacakan asal usul hasil perikanan; menangani kepatuhan kontrak-kontrak kerja untuk kapten dan pekerja di kapal untuk menanganinya sesuai peraturan...
Dapat dilihat bahwa Provinsi Ba Ria - Vung Tau telah memobilisasi seluruh sumber daya, membimbing dinas-dinas, badan dan instansi terkait untuk fokus mengatasi masalah yang masih ada, melaksanakan solusi-solusi mendesak untuk mencapai hasil yang terbaik, melaksanakan target menghapuskan “kartu peringatan” dalam tahapan pemeriksaan Komisi Eropa pada akhir tahun 2024.