Wakil Sekretaris Jenderal Kamar Dagang dan Industri Vietnam, Nguyen Quang Vinh (Foto: Quang Toan / Bnews / Vietnam+)

Setelah lebih dari 30 tahun pelaksanaan pembaruan, badan usaha milik Negara yang mengalami berbagai tahap pembenahan kembali telah mengalami penurunan secara kuantitas, dari 12.000 badan usaha (pada akhir tahun-tahun 80-an abad yang lalu) menjadi hany tinggal kira-kira 620 badan usaha dimana Negara memegang 100% modal menurut anggaran dasar (terhitung sampai akhir tahun 2015). Khusus untuk tahap 2011-2015, peseronisasi dan penarikan kembali modal negara ke dalam anggaran keuangan Negara mencapai kira-kira 78 triliun dong Vietnam. Akan tetapi, proses pembenahan dan restrukturisasi dilaksanakan secara lambat, hasil-guna produksi dan bisnis yang dicapai badan usaha milik Negara masih rendah terbanding dengan sumber daya yang sedang ada. Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah Vietnam telah melaksanakan serentetan solusi kuat untuk mengatur, membenahi kembali badan-badan usaha dan memperhebat proses peseronisasi badan-badan usaha milik Negara. Di antaranya, yang paling penting ialah memperkuat pengelolaan modal di badan-badan usaha milik Negara. Sekarang ini, modal pemegang kepemilikan dari badan-badan usaha milik Negara mencapai 1.300 triliun dong Vietnam. Hal mendesak yang ditetapkan ialah memilih pola pengelolaan modal Negara di badan usaha untuk menjamin pengelolaan terhadap modal Negara yang dilakukan erat, efektif dan menghindari intervensi Negara yang terlalu mendalam pada aktivitas badan usaha. Ekonom Nguyen Cong Nghiep menganggap: “Pola badan usaha mengelola modal Negara harus sesuai dengan sifat dan karakteristik ekonomi pasar, menghindari melakukan intervensi administratif terhadap aktivitas investasi badan usaha. Seharusnya menghapuskan pola instansi pemilik yang berpengaruh terhadap aktivitas investasi modal yang dilakukan badan usaha. Sekarang, blok badan-badan usaha milik Negara menduduki lebih dari 30% jumlah GDP. Kalau melakukan reformasi untuk mengurangi modal Negara di badan usaha dengan GDP menduduki 10%, maka pola pengelolaan akan menjadi lebih sederhana”.

Tekad Pemerintah Vietnam ialah melaksanakan solusi-solusi sinkron untuk menciptakan penggeseran kuat dalam struktur badan usaha milik Negara menurut arah perkembangan yang efektif, berkesinambungan dan sesuai proses integrasi ekonomi internasional. Dengan target perkembangan yang berkesinambungan dan sesuai dengan perekonomian pasar, badan-badan usaha harus dibenahi secara efisien, sehingga produktivitasnya menjadi baik, biaya berkurang, terutama menciptakan brand untuk meningkatkan daya saing dalam integrasi ekonomi internasional. Nguyen Quang Vinh, Wakil Sekretaris Jenderal Kamar Dagang dan Industri Vietnam menganggap: “Badan usaha yang berkembang secara berkesinambungan adalah badan usaha yang berkesinambungan di ketiga segi: sosial, ekonomi dan lingkungan. Satu badan usaha yang ingin berkembang secara berkesinambungan, pertama-tama harus menghasilkan laba. Akan tetapi, laba yang dicapai badan usaha harus berkaitan dengan kemajuan sosial dan lingkungan. Satu badan usaha yang berkesinambungan perlu menjalankan solusi-solusi teknologi di samping kestabilan tentang sosial, tenaga kerja dan hubungan tenaga kerja”.

Dari sekarang sampai tahun 2020, ada kira-kira 240 badan usaha milik Negara yang perlu mengalami pembenahan dan peseronisasi. Sampai tahun 2020, hanya tinggal 103 badan usaha milik Negara yang memegang 100% modal menurut anggaran dasar. Dengan demikian, menuntut kepada badan usaha milik Negara supaya beraktivitas secara efektif dan menghasilkan laba. Peseronisasi dan penarikan kembali modal Negara tetap diperhebat, pengelolaan modal dilaksanakan secara terfokus dan efektif. Jelaslah bahwa, dalam perekonomian Vietnam, badan usaha milik Negara telah dan sedang direstrukturisasikan menurut mekanisme pasar, memenuhi kebutuhan integrasi ekonomi internasional.