(VOVworld) – Pada Jumat (9 Mei), Vo Cong Chanh, Ketua Komite Rakyat kabupaten Hoang Sa, kota Da Nang (Vietnam Tengah) resmi mengeluarkan naskah isinya memprotes Tiongkok membawa anjungan pengeboran Haiyang 981 dan kapal-kapal pengawal untuk beraktivitas di daerah laut kepulauan Hoang Sa (Paracel) kota Da Nang. Naskah ini menunjukkan: posisi aktivitas anjungan pengeboran Haiyang 981 dari Tiongkok berada pada koordinat 15°29’ Lintang Utara, 111°12’ Bujur Timur dari 2 Mei 2014 sampai sekarang adalah sama sekali berada di wilayah laut kepulauan Hoang Sa, dalam wilayah pengelolaan Pemerintah Komite Rakyat kabupaten Hoang Sa, kota Da Nang. Sebagai badan administrasi daerah yang mendapat hak mengelola kabupaten kepulauan Hoang Sa dari Negara, kami dengan keras memprotes Tiongkok yang telah melanggar hukum internasional melanggar semua prinsip dan permufakatan untuk menangani masalah di laut; memperburuk hubungan persahabatan dan kerjasama antara dua negara Vietnam – Tiongkok dan semua daerah di masing-masing negara. Kami dengan tegas meminta kepada pihak Tiongkok supaya menghormati dan melaksanakan secara serius dan tanpa syarat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982; Deklarasi tentang cara berperilaku dari semua pihak yang bersangkutan di Laut Timur (DOC) pada tahun 2002, semua permufakatan yang bersangkutan antara pemimpin senior dua negara; segera menarik kembali anjungan pengeboran Haiyang 981 dan semua kapal dari wilayah laut Vietnam; menangani semua perselisihan dan sengketa melalui perundingan damai.

Ketika diinterviu wartawan Radio Suara Vietnam, Doktor Ilmu Pengetahuan, Luong Van Ke, pakar analisis tentang geo-politik Fakultas Internasional, Universitas Nasional Hanoi, berpendapat bahwa tindakan Tiongkok ini telah menghancurkan semua komitmen dan serentetan permufakatan pada tingkat pemimpin senior antara Vietam dan Tiongkok. Dia berpendapat bahwa ini sama sekali merupakan tujuan geo-politik Tiongkok, tindakan Tiongkok ini merupakan salah satu diantara pilihan-pilihan prioritas Tiongkok dalam proses melaksanakan intrik menguasai Laut Timur dan menjajahi wilayah-wilayah laut dan landas kontinen milik Vietnam.

Bapak Luong Van Ke mengatakan: “Tindakan Tiongkok tersebut menciptakan instabilitas yang amat besar dan ia tidak hanya berhenti pada kawasan wilayah berbagai negara pantai di Laut Timur saja, tapi juga menarik campur tangan dari semua negara adi kuasa yang punya kepentingan di sekitarnya, khususnya dalam masalah kebebasan maritim serta masalah keamanan bersama di kawasan pada saat negara-negara adi kuasa sedang melakukan banyak penyesuaian strategis tentang ketertiban dan keamanan politiknya. Saya pikir bahwa tindakan itu akan berpengaruh terhadap seluruh keamanan global, bahkan pada suatu skala tertentu, ia akan menciptakan krisis-krisis tidak hanya dalam hal politik saja, tapi juga bisa menjadi satu krisis besar di segi ekonomi dunia, pada saat seluruh pusat warga, pusat geologi atau pusat tentang kependudukan dunia sedang berkumpul di kawasan Asia – Pasifik, maka bisa dikatakan bahwa tindakan tersebut telah menghancurkan seluruh ketertiban, satu keadaan yang sudah relatif mereda pada beberapa tahun belakangan ini”.

Sementara itu, ketika berbicara dalam pertemuan dengan Mayor Jenderal Vo Van Tuan, Wakil Kepala Staf Umum Tentara Rakyat Vietnam, sehubungan dengan kunjungan kerjanya di Vietnam, Senator Perancis Team-Claude Peyromelt sama sekali menyepakati pandangan Vietnam dalam masalah menangani kasus Tiongkok menempatkan anjungan pengeboran Haiyang 981 di wilayah laut Vietnam, melalui langkah diplomatik damai, di atas dasasr Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Dia juga menegaskan bahwa komunitas internasional tidak akan membiarkan Tiongkok mengubah Laut Timur menjadi lautnya sendiri./.