Kolonel Amadou Abdramane (yang duduk), Juru Bicara Dewan Nasional Pembelaan Tanah Air di Niger, mengumumkan kudeta di televisi nasional pada 26 Juli. Foto: AFP/VNA |
Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengumumkan akan menangguhkan semua paket bantuan pembangunan untuk Niger dan keputusan ini segera berlaku. Pemerintah Prancis juga mengimbau untuk memulihkan “ketertiban konstitusional” di Niger dan mengembalikan Mohamed Bazoum ke posisi Presiden.
Pada hari itu juga, Uni Afrika meminta para serdadu peserta kudeta di Niger untuk “kembali ke pangkalan dan memulihkan hak konstitusional” dalam waktu 15 hari. Uni Afrika juga “mengutuk keras” penggulingan satu pemerintah yang dipilih rakyat, bersamaan itu menyatakan kecemasan yang mendalam atas “peningkatan yang patut mengkhawatirkan” dari kudeta-kudeta militer di Afrika.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Hissein Brahim Taha, mengutuk semua upaya untuk merebut pemerintahan dengan kekerasan dan meminta untuk segera membebaskan Presiden Bazoum serta memulihkan hukum di Niger.