Dubes Nguyen Hong Thao (Foto; VNA)

Wakil Komite Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Duta Besar (Dubes) Nguyen Hong Thao telah menegaskan seperti itu ketika menjawab interviu wartawan Radio Suara Vietnam.

Menurut Dubes Nguyen Hong Thao, perihal Tiongkok menganggap dirinya punya hak memberikan nama kepada 80 maujud di kepulauan-kepulauan milik Vietnam; membawa kapal induk Liuning dan kapal Hai Yang 8 melakukan survei di Laut Timur, melanggar zona-zona ekonomi eksklusif banyak negara dan sebagainya telah membuat komunitas internasional secara serempak memprotesnya. Vietnam mempunyai cukup bukti untuk menegaskan kedaulatan terhadap kedua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa. Dubes Nguyen Hong Thao, Wakil Ketua Komite Hukum Internasional PBB menekankan:

“Perihal Tiongkok membentuk pangkalan-pangkalan militer di dangkalan-dangkalan dan menyatakan membentuk distrik-distrik di perairan-perairan yang lebih luas dari pada wilayah  semua negara di ASEAN adalah satu perilaku yang melanggar Hukum Internasional, melanggar UNCLOS 1982 dan kedaulatan negara-negara di sekitar Laut Timur, di antaranya ada Vietnam. Perilaku ini akan mengurangi kepercayaan antara negara-negara pada tahap perundingan COC; hal ini juga bertujuan membantah vonis Mahkamah Arbitrase pada tahun 2016 dan membatasi hak kebebasan mobilitas dari kapal negara-negara di Laut Timur”.