Target rencana tersebut ialah menetapkan tanggung jawab, menugasi berbagai kementerian, badan setingkat kementerian, dan badan di bawah Pemerintah untuk menjamin pelaksanaan resolusi tersebut tepat waktu, selaras, dan efektif.

Menurut rencana tersebut, berbagai kementerian dan instansi dengan fungsi pengelolaannya akan memeriksa, meninjau, segera menemukan dokumen-dokumen hukum yang tidak lagi sesuai atau bertentangan dengan resolusi tersebut, mengusulkan kepada badan yang berwewenang atau dengan wewenangnya sendiri merevisi, mencabut, atau memberlakukan dokumen pengganti yang sesuai dengan resolusi tersebut.

Resolusi tentang partisipasi Vietnam pada pasukan penjaga perdamaian PBB disahkan Majelis Nasional angkatan XIV pada Persidangan ke-10, tanggal 13/11/2020, dan berlaku mulai 1/7/2021.