(VOVworld) – Untuk memulai sidang pada Kamis (23 Oktober), persidangan ke-8 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, Presiden Vietnam, Truong Tan Sang menyampaikan Pemaparan tentang ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak manusia yang telah ditandatangani oleh Vietnam pada 22 Oktober 2007. Ratifikasi Konvensi ini merupakan langkah penyelesaiaan prosedural bagi Vietnam untuk menjadi anggota Konvensi ini.


Presiden Truong Tan Sang mengatakan: “Ratifikasi Konvensi pada saat sekarang dari Negara Vietnam adalah sangat penting guna melaksanakan komitmen negara, menciptakan dasar untuk penguatan dialog tentang hak manusia dan perbahasan dengan negara-negara dan organisasi internasional tentang hak manusia. Ratifikasi Konvensi tentang hak orang penyandang cacad akan merupakan komitmen politik Vietnam dalam melindungi dan mendorong perkembangan demi kepentingan orang penyandang cacad. Ini juga merupakan salah satu dasar hukum bagi Vietnam untuk menegaskan pandangannya terhadap dunia di bidang penyandang cacad pada khususnya dan hak manusia pada umumnya, memainkan peranan penting ketika Vietnam menjadi anggota Dewan Hak Manusia PBB untuk masa bakti  2014-2016”.

Tentang Konvensi PBB tentang anti penyiksaan dan bentuk-bentuk perilaku atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau mempermalukan manusia, Pemaparan Presiden Truong Tan Sang menegaskan bahwa Konvensi ini merupakan salah satu perjanjian internasional multilateral yang penting tentang hak manusia, memanifestasikan tekad umat manusia pecinta damai di dunia yang ingin menghapuskan perilaku atau sanksi yang kejam dan tidak manusiawi dari kehidupan sosial.

Juga pada pagi hari yang sama, MN mendengarkan Laporan penjelasan, penerimaan dan amandemen Rancangan Undang-Undang mengenai Asuransi Sosial (amandemen) dan berbahas tentang beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat tentang Rancangan Undang-Undang ini.

Ketika Berbahas tentang beberapa isi yang masih ada perdebatan  pendapat dari Rancangan Undang-Undang tentang Asuransi Sosial (amandemen) dalam sidang hari ini, banyak anggota Majelis Nasional (MN) sepakat dengan cara memperluas obyek peserta asuransi social yang bersifat wajib  terhadap orang-orang bekerja dengan waktu dari 1 sampai 3 bulan. 

Semua pendapat menyatakan bahwa ketentuan tersebut akan menanggulangi situasi badan usaha dan pengguna pekerja menghindari pembayaran uang Asuransi Sosial dengan cara menandatangani kontrak baru dengan pekerja terus-menerus di bawah waktu 3 bulan. Akan tetapi, untuk menjamin kelayakan terhadap kebijakan ini, kantor manajemen Negara, organisasi serikat buruh, asuransi sosial Vietnam dan pemerintahan daerah perlu memperkuat pekerjaan sosialisasi, penggerakan, memperkuat pekerjaan manajemen, melaksanakan proses pekerjaan, membangun basis dokumen manajemen obyek dan mengajukan langkah kongkrit untuk membantu badan usaha dan pekerja supaya melaksanakan keputusan ini.

Pada sidang ini, meskipun ada beberapa pendapat yang setuju dengan perluasan obyek peserta asuransi sosial, tetapi beberapa anggota menyatakan bahwa dengan kontrak kerja di bawah waktu 3 bulan perlu membayar asuransi sosial menurut pola sukarela dan setelah berakhir kontrak, kalau ingin terus ditandatagani, maka harus membayar asuransi yang bersifat wajib. /.