(VOVworld) – Pangadilan arbitrase dengan sokongan Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan menerima gugatan Filipina tentang sengketa kedaulatan laut dengan Tiongkok di Laut Timur, telah menetapkan waktu untuk Beijing mengajukan surat sanggahan argumentasi resmi pada 15 Desember 2014.
Pengadilan tersebut menetapkan waktu ini, tanpa memperdulikan pada 21 Mei lalu telah menerima surat balasan Beijing yang isinya menegaskan bahwa Tiongkok tidak menerima gugatan yang dilakukan Manila. Badan hukum yang beranggotakan lima orang ini menegaskan bahwa mereka punya kewajiban untuk menjamin semua fihak
“mempunyai kesempatan yang lengkap untuk mendengarkan dan mengajukan masalahnya”.
Rakyat Filipina melakukan demonstrasi untuk memprotes Tiongkok
(Foto: baomoi.com)
Pada tahun 2013, Filipina telah mengajukan kepada pengadilan arbitrase internasional dokumen dengan 4.000 halaman, diantaranya mengeluarkan secara terinci argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti hukum guna memprotes klaim kedaulatan yang dilakukan Tiongkok terhadap hampir semua kawasan di Laut Timur yang tidak ada nilai dan tidak sah menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)-tahun 1982.
Filipina memberitahukan bahwa negara ini harus membawa kasus gugatan ini ke depan pengadilan arbitrase setelah upaya menangani sengketa secara damai melalui perundingan dengan Beijing tidak mencapai hasil. Sementara itu, Tiongkok menganggap bahwa negara ini bersedia menangani sengketa yang bersangkutan dengan kedaulatan wilayah dan wilayah laut di Laut Timur melalui perundingan bilateral./.