(VOVworld) – Selama beberapa hari ini, pers dan para ahli internasional telah mengeluarkan bukti-bukti yang menegaskan tindakan Tiongkok yang menempatkan anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 dan membawa kapal-kapal ke Laut Timur adalah bertentangan dengan hukum internasional, memperlihatkan ambisi Tiongkok yang ingin mengklaim hak yurisdiksinya di wilayah laut ini. Dalam artikel yang dimuat di website Agoravox dari Perancis pada Senin (23 Juni), Andre Bouny, Ketua Komite Internasional Bantuan Korban Agen Oranye/Dioxin Vietnam membuktikan tuntutan Tiongkok di Laut Timur adalah sepenuh tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum internasional. Penulis menekankan “Strategi ekspansionis” Tiongkok dengan tindakan kekerasan untuk menduduki kepulauan Hoang Sa (Paracels) dari Vietnam pada tahun 1956 dan 1974. Artikel ini juga mengungkapkan peta Tiongkok yang digambar pada akhir zaman dinasti Qin (1644-1912) dan diterbitkan pada 1904, diantaranya menetapkan bahwa daerah Tiongkok paling Selatan adalah pulau Hainan tidak termasuk kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spratly) dari Vietnam.

Oleh karena itu, menurut penulis, tidak bisa membayangkan bahwa pada bulan Juni 2012, Perusahaan Umum Minyak Hai Yang - Tiongkok (CNOOC) melakukan tender tentang pelaksaaan eksplorasi dan eksploitasi di 9 blok minyak di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Dia menegaskan bahwa ini bukan kawasan sengketa menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut - tahun 1982 (UNCLOS-1982). Oleh karena itu, tidak ada perusahaan asing manapun yang ikut serta dalam tender. Penulis juga memuat serangkaian foto yang memperlihatkan bahwa negara Vietnam telah menerapkan dan melaksanaan kedaulatan terus-menerus terhadap kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa sejak dulu hingga sekarang seperti peta Tiongkok dari zama dinasti Qin, akta kelahiran warga negara Vietnam pada tahun 1940, dokumen teknik pembangunan sistem meren suar di Hoang Sa, ….

Pada hari yang sama, koran Deutsche Welle dari Jerman memuat artikel yang menilai tindakan Tiongkok yang memasukan 4 anjungan minyak lagi ke Laut Timur pada situasi ketegangan yang meningkat di kawasan untuk menciptakan preseden bagi tuntutan kedaulatan terhadap Laut Timur. Ketika menjawab interviu  koran ini, Doktor Ian Storey, anggota senior Institut Penelitian Asia Tenggata (ISEAS) menyatakan bahwa penggelaran semua anjungan minyak menyatakan tekad Tiongkok dalam penegasan kedaulatan di Laut Timur dan Tiongkok bisa menggelarkan lagi anjungan minyak pada masa depan. Kararena menurut dia, Tiongkok ingin menegaskan hal yang disebut sebagai hak sejarah terhadap sumber alam yang kaya seperti minyak, gas bakar dan hasil perikanan dalam garis lidah sapi sembilan ruas yang dianggap tidak sesuai dengan UNCLOS-1982 oleh para pakar hukum  internasional./.