(VOVworld) – Untuk meneruskan agenda persidangan ke-4 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, pada Kamis (25 Oktober), para anggota MN berbahas tentang dua rancangan Undang-Undang (UU) yaitu rancangan amandemen UU tentang Koperasi dan UU tentang Pengelolaan Pajak. Ini merupakan dua rancangan UU penting yang diajukan MN untuk diesahkan dalam persidangan MN kali ini.
Ketua Komisi Keuangan dan Anggaran Keuangan MN membacakan laporan
(Foto: dobaty.net)
Mengenai kebijakan negara terhadap koperasi, Danh Ut, anggota MN Vietnam provinsi Kien Giang mengatakan: "Pengembangan koperasi tidak hanya mempunyai arti penting di bidang ekonomi saja, melainkan juga di bidang sosial. Koperasi adalah organisasi ekonomi sekaligus organisasi sosial yang menghimpun para buruh, kepala-kepala keluarga dan basis-basis produksi kecil. Ini merupakan kekuatan masyarakat yang besar tetapi mayoritasnya adalah kaum tani dan kaum miskin yang mengalami keterbatasan dalam hal teknik dan modal. Oleh karena itu, Negara perlu mengeluarkan kebijakan prioritas, memberikan lebih banyak bantuan kepada koperasi terbanding dengan ragam-ragam badan usaha yang lain”.
Ketika membahas UU tentang Pengelolaan Pajak, para anggota MN mengusulkan mengubah target rancangan UU tersebut untuk menciptakan kemudahan kepada para wajib pajak, mengurangi biaya dan waktu pembayaran pajak; bersamaan itu memperkuat efektivitas pekerjaan pengelolaan administrasi perpajakan untuk memberantas kehilangan pajak dan mengurangi penghutangan pajak. Para anggota MN juga menekankan perlunya meningkatkan sanksi terhadap kecurangan-kecurangan dalam pembayaran pajak.
Sebelumnya, pada Kamis pagi, para anggota MN Vietnam terus membahas beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat tentang Undang-Undang amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Pengelolaan Pajak. Tiga kelompok masalah besar yang diusulkan untuk diamandir dengan tujuan menciptakan syarat yang kondusif bagi para wajib pajak, mengurangi biaya dan waktu dari wajib pajak, memperkuat hasil-guna pekerjaan pengelolaan administrasi pajak untuk menentang kehilangan pajak dan mengurangi tunggakan pajak. Khususnya bagi kelompok masalah menyederhanakan prosedur administrasi, Than Duc Nam anggota MN Vietnam kota Da Nang memberitahukan: "Rancangan Undang-Undang kali ini diamandemen menurut arah barang-barang ekspor dan impor harus membayar pajak sebelum diesahkan dan dibebaskan. Saya beranggapan bahwa amandemen seperti itu di satu segi membatasi gejala penyalahgunaan kebijakan memperpanjang waktu membayar pajak untuk sengaja menunggak pajak, tetapi ketentuan amandemen ini akan sedikit berpengaruh terhadap kebijakan merangsang ekspor, menimbulkan kesulitan terhadap aktivitas produksi dan bisnis badan usaha”./.