(VOVworld) – Perdana Menteri (PM) sementara Mesir, Hazem El-Beblewy pada Selasa (26 November) setuju membentuk Komisi guna meninjau Undang-Undang tentang demonstrasi yang kontroversial yang diesahkan pada 24 November ini. Keputusan ini diajukan setelah pertemuan antara PM El-Beblewy dan para anggota Front Penyelamatan Tanah Air (NSF), persekutuan oposisi di Mesir yang anti Pemerintah pimpinan mantan Presiden Mohamed Morsi, pada latar belakang terjadi bentrokan antara pasukan keamanan dan para demonstran yang anti undang-undang tersebut dan gelombang celaan keras dari opini umum di dalam dan luar negeri.
Mesir membentuk Komisi guna minjau Undang-Undang
tentang demonstrasi yang kontroversial
(Foto ilsutrasi : internet) PM Hazem El-Beblawy berkomitmen mengikuti semua penyelidikan untuk membebaskan para tahanan dalam demosntrasi pada 26 November di depan gedung Dewan Shura (Majelis Tinggi Mesir) di Kairo pusat, untuk menentang satu pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang menentang satu ketetapan dalam Rancangan Undang-Undang yang membolehkan penyelenggaraan pengadilan militer terhadap penduduk sipil.
Dalam satu perkembangan yang lain, Persekutuan negara Pendukung Legalitas (NASL) yang dikepalai oleh pasukan Ikhwanul Muslimin (MB) sedang berencana mengadakan pertemuan rahasia antara MB dan pendukung gerakan ini dengan tentara untuk menghentikan krisis politik sekarang dan mediator adalah para tokoh dari pasukan Muslim Salafi . Bersamaan itu, NASL terus menyerukan kepada para pendukung supaya ikut serta pada demonstrasi pada 29 November untuk menandai genap 100 hari berlangsung kasus 36 anggota Ikwanul Muslimin (MB) yang tewas dalam mobil penjara di depan rumah penjara Abu Zaabal di propinsi Qalubia, Caiko Utara pada Agusutus lalu./.