Kemenlu Vietnam mengkonfirmasikan kunjungan yang akan dilaksanakan PM Jepang ke Vietnam

Chia sẻ
(VOVWORLD) - Dalam konferensi pers periodik pada Kamis (15 Oktober) sore, di Kota Ha Noi, Juru bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vietnam, Le Thi Thu Hang telah mengkonfirmasikan kunjungan resmi yang akan dilaksanakan Perdana Menteri (PM) Jepang yang baru, Suga Yoshihide ke Vietnam pada berberapa hari mendatang, bersamaan itu menjawab banyak masalah yang menjadi perhatian kalangan pers baik  di dalam maupun di  luar negeri.
Kemenlu Vietnam mengkonfirmasikan kunjungan yang akan dilaksanakan PM Jepang ke Vietnam - ảnh 1 Jubir Kemenlu Vietnam, Le Thi Thu Hang (Foto: VNA)

Mengumumkan kunjungan PM Jepang, Jubir Le Thi Thu Hang menegaskan ini merupakan kunjungan ke luar pertama yang dilaksanakan Suga Yoshihide selaku PM Jepang, memanifestasikan hubungan kemitraan strategis dan komprehensif antara Vietnam dengan Jepang semakin diperkokoh dan dikembangkan ke ketinggian baru. Ia mengatakan:

Vietnam menyambut kunjungan yang dilaksanakan PM Jepang ke Vietnam setelah dilantikan. Ini merupakan bukti yang  secara jelas bagi  pengembangan hubungan kemitraan intensif dan ekstensif Vietnam-Jepang  yang baik, kuat, dan substantif. Kami percaya bahwa kunjungan ini akan mencapai sukses, memberikan sumbangan aktif dalam mempromosikan hubungan kemitraan strategis intensif dan ekstensif Vietnam-Jepang, memberikan sumbangan dalam proses memulihkan dan mengembangkan sosial-ekonomi kedua negara pasca pandemi Covid-19”.

Menjawab pertanyaan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan belakangan ini dari Tiongkok di Pulau Phu Lam, Kepulauan Hoang Sa (Parasel) wilayah Vietnam, Jubir Le Thi Thu Hang sekali lagi menegaskan bahwa Vietnam mempunyai cukup bukti dan dasar hukum tentang kedaulatan terhadap dua kepulauan Truong Sa (Spratly) dan Hoang Sa. Ia mengatakan:

“Pendirian konsekuen Vietnam ialah memprotes secara kuat pendirian apa yang dinamakan Kota San Sha dan tindakan-tindakan yang terkait karena sudah melanggar secara serius kedaulatan Vietnam dan hal ini tidak bernilai dan tidak diakui, tidak menguntungkan hubungan negara-negara dan merumitkan situasi di Laut Timur, kawasan, dan dunia”.

Komentar