(VOVworld) – Dalam sidang Pemerintah pada Jumat (9 Oktober), Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen memberikan pengarahan kepada semua instansi fungsional negara ini supaya mengumumkan secara terbuka peta penetapan garis demarkasi dengan Vietnam kepada seluruh rakyatnya. PM Hun Sen menekankan bahwa semua dokumen yang bersangkutan dengan peta penetapan garis demarkasi dengan Vietnam tidak hanya merupakan dasar-dasar akurat yang diesahkan Raja dan Parlemen Kamboja saja, melainkan juga satu bukti sejarah dalam penelitian ilmu pengetahuan tentang wilayah nasional Kamboja. Menurut pemimpin Kamboja ini, dokumen tersebut juga membuktikan transparansi, keseriusan dan tanggung jawab tinggi dari Partai Rakyat Kamboja (CPP) dalam membela kedaulatan, keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional Kamboja, mengganyang semua tuduhan yang tidak masuk akal dan salah terhadap CPP dan PM Hun Sen menjual tanah kepada Vietnam.

Sebelumnya, pada 7 Oktober ini, legislator dari Partai Penyelamatan Nasional (CNRP) yang beroposisi, Um Sam An menyatakan di media massa bahwa dia telah menemukan peta Bonne yang disampaikan oleh Kamboja kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 4 Oktober 1954. Um Sam An berpendapat bahwa ini adalah peta Kamboja yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, oleh karena itu, harus meninjau kembali semua tonggak perbatasan antara Kamboja dan Vietnam karena Pemerintah Kamboja tidak menggunakan peta yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dalam proses penetapan garis demarkasi. Pada hari yang sama, Pemerintah Kamboja menyatakan meninjau penerapan langkah hukum yang ketat terhadap legislator Um Sam An atas semua pernyataan tersebut.

Segera setelah itu, pers Kamboja mengutip komunike Badan Pers dan Reaksi Darurat dari Kantor Dewan Menteri Kamboja yang menegaskan bahwa peta resmi yang diakui sesuai dengan UUD Kamboja ialah peta yang disampaikan kepada PBB pada tahun 1964, bukan pada tahun 1954 seperti yang dikatakan Um Sam An. Komunike ini juga menyatakan bahwa semua tindakan dan kata-kata yang disampaikan legislator Um Sam An selama ini bertujuan menghasut semangat nasionalisme ekstrim, menimbulkan kesalah-pahaman dari opini umum dalam dan luar negeri tentang masalah kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Kamboja.