Di antara berbagai UU yang berlaku sejak tgl 01 Agustus, UU mengenai Pertanahan (amandemen) diberlakukan setelah empat persidangan MN. Ini merupakan satu UU yang besar, bermakna dan memainkan peranan yang teramat penting dalam kehidupan politik, sosial-ekonomi, pertahanan, keamanan, dan perlindungan lingkungan dari tanah air. Sekretaris Komite Partai Komunis Provinsi Yen Bai, Do Duc Duy, Kepala Delegasi Anggota MN Vietnam Provinsi Yen Bai menekankan:

“Salah satu di antara hal-hal yang teramat penting ialah UU mengenai Pertanahan (amandemen) kali ini menangani dan mengatasi banyak hambatan, dan problematik dari UU sekarang. Melalui itu, memberikan kontribusi penting untuk mendorong perkembangan sosial-ekonomi serta menciptakan syarat yang kondusif kepada kehidupan produksi dari warga di seluruh negeri. Kami mengapresiasi upaya dan tekad Pemerintah dalam cepat menyempurnakan dokumen petunjuk bagi pelaksanaan UU mengenai Pertanahan”.

Seiring dengan UU mengenai Pertanahan, maka UU mengenai Perumahan, UU mengenai Bisnis Properti, dan UU mengenai Organisasi-Organisasi Perkreditan (amandemen) juga berlaku sejak tgl 01 Agustus, memenuhi dengan lebih baik tuntutan praktik, melancarkan banyak hambatan dari perekonomian, dan secara lebih banyak menangani semua kebutuhan masyarakat. Bapak Pham Trong Nghia, Anggota MN Vietnam dari Provinsi Lang Son menegaskan:

“Hal ini memanifestasikan upaya dan tekad Pemerintah yang sangat besar. Saya sendiri menilai ini merupakan titik cerah dalam pekerjaan membuat institusi pada tahun 2024. Perihal ketentuan cepat berlaku mempunyai banyak makna yang berpengaruh terhadap sosial-ekonomi, kepentingan warga dan badan usaha”.

UU mengenai Pertanahan, UU mengenai Perubahan, UU mengenai Bisnis Properti, dan UU mengenai Organisasi-Organisasi Perkreditan (amandemen) merupakan UU yang penting dan berpengaruh terhadap banyak orang dan unsur. Berbagai UU ini yang berlaku sejak tgl 01 Agustus akan membebaskan sumber lahan, mengatasi banyak persoalan di pasar properti dan perumahan sosial, menjamin kepentingan Negara, warga, dan badan usaha.