(VOVworld) – Pada Selasa (18 Desember), Dewan Pemilihan Tertinggi Mesir telah menolak dan menganggap semua tuduhan adanya kecurangan dan pelanggaran dalam satu referendum terhadap Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) adalah tidak berdasar dan kurang obyektif. Anggota Dewan Pemilihan Nasional Mesir, Mahmoud Abou Shoosha menegaskan bahwa pemungutan suara diadakan di bawah pengawasan yang ketat dari pengadilan dan berdasarkan pada kartu pemilih, oleh karena itu tidak ada kemungkinan seorang pemilih yang dapat memberikan suara dua kali.
Penghitungan kartu suara referendum tersebut
(Foto: dantri.com.vn) Sebelumnya, Front Penyelamatan Nasional (NSF), organisasi yang menghimpun banyak kekuatan oposisi, telah secara bertubi-tubi menuduh adanya kecurangan dalam penyelenggaraan referendum yang diadakan pada 15 Desember lalu. Pemimpin Partai Liberal Mesir Amr Hamzawy merangkap anggota senior NSF mengatakan bahwa semua pelanggaran yang meliputi satu orang memberikan suara ganda, membeli kartu suara, membuka tempat pemungutan suara lebih lambat terbanding dengan ketentuan, sehingga berpengaruh terhadap pemberian suara dari para pemilih.
Para demonstran berkumpul di Lapangan Tahrir
(Foto: vov.vn) Untuk menyambut imbauan dari NSF, pada Selasa sore (18 Desember), kira-kira 2.000 orang telah berkumpul di depan Residensi Presiden Mohamed Morsi dan ratusan orang lain telah datang ke Lapangan Tahrir untuk menyatakan protes. Para demonstran memberitahukan bahwa mereka tidak menerima hasil pemungutan suara dan tidak mengakui rancangan UUD baru. Sementara itu, para pendukung rancangan UUD baru yang mayoritasnya ialah para kaum Muslim berpendapat bahwa tuduhan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan referendum yang dikeluarkan NSF adalah “palsu dan punya motif politik./.