Zona pemukiman Givat Zeev di Israel (Foto: AFP/VNA)

Pernyataan ini menandai pembalikan kebijakan AS selama 40 tahun ini terhadap zona-zona pemukiman Israel, ketika menolak pandangan hukum dari Kementerian Luar Negeri AS sejak tahun 1978 yang menganggap bahwa zona-zona pemukiman “tidak sesuai dengan hukum internasional”.

Ketika memberikan reaksi terhadap pernyataan ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada hari yang sama, menganggap bahwa perubahan kebijakan AS tersebut “telah mengoreksi kesalahan sejarah”.

Sementara itu, juru bicara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudaineh telah mengutuk tindakan AS ini yang “bertentangan sepenuhnya dengan hukum internasional” dan AS kehilangan kewibawaan dan tidak bisa memainkan peranan manapun dakam proses perdamaian Timur Tengah, menegaskan pandangan AS baru “tidak bernilai, tidak bisa diterima dan akan dikutuk”.

Menghadapi pernyataan Menlu AS, Uni Eropa, pada Senin (18/11), menegaskan bahwa tindakan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki ialah ilegal dan menurut hukum internasional, kebijakan pemukiman Israel “menggerus prospek solusi dua negara serta prospek untuk perdamaian berjangka panjang”. Uni Eropa berseru kepada Israel supaya menghentikan pemukiman serta menaati kewajiban-kewajiban negara ini.