 Pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah faktor penting dalam membangun negara hukum (ilustrasi) (Foto: Koran Hukum) |
Selama masih hidup, Presiden Ho Chi Minh pernah menegaskan bahwa korupsi, pemborosan dan birokratisme melambatkan perang perlawanan dan pembangunan tanah air.
Saat ini, Partai Komunis Vietnam menetapkan pencegahan dan pemberantasan korupsi memiliki peran penting terhadap usaha inovasi tanah air. Melawan korupsi dan penyelewengan bertujuan membangun Partai Komunis, Negara Hukum Sosialis, membangun satu pemerintah yang berdaya guna, adil, dan lebih efektif, turut mempromosikan pembangunan ekonomi yang lebih kuat serta melaksanakan semua fungsi sosial dengan lebih baik.
Membangun Sistem Perundang-undangan yang Sinkron untuk Mencegah dan Memberantas Korupsi
Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi telah fokus dibangun sejak awal berdirinya negara Republik Demokratik Vietnam (Republik Sosialis Vietnam saat ini).
Di periode pembangunan dan pengembangan tanah air, haluan dan kebijakan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi ditentukan secara kian konkret. Pada periode pembaruan tanah air, Partai Komunis Vietnam berkebijakan untuk cepat menyempurnakan kerangka hukum yang sistematik dan efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena itu, Sidang Paripurna ke-3 angkatan ke-10 (tahun 2006) telah mengeluarkan resolusi tentang memperkuat kepemimpinan Partai Komunis terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pemborosan. Sebelumnya, untuk pertama kalinya Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2005 telah dikonkretkan tentang isi pengendalian harga benda dan pendapatan terhadap kelompok orang yang mempunyai jabatan dan hak. Hal ini menandai perubahan kesadaran mengenai perlunya harus mengontrol harta benda dan pendapatan terhadap pejabat, pegawai negeri, pengelola yaitu subjek-subjek yang melaksanakan kekuasaan publik dalam kontak dengan badan usaha dan rakyat setiap hari.
Dengan langkah-langkah yang berhati-hati dalam mencegah dan memberantas korupsi yang dikaitkan dengan menstabilkan politik dan membangun sosial-ekonomi, Kongres Nasional ke-13 Partai Komunis Vietnam (tahun 2021) telah mewarisi dan mengembangkan pandangan dominan dan terus mengarahkan untuk bertekad dan konsisten berjuang mencegah dan memerangi korupsi dan pemborosan dengan tekad politik yang lebih tinggi, tindakan yang lebih kuat, lebih konsekuen dan lebih efektif. Pada November 2022, Komite Sentral Partai Komunis Vietnam angkatan ke-13 telah mengeluarkan Resolusi Nomor 27 tentang terus membangun dan menyempurnakan Negara Hukum Sosialis Vietnam pada periode baru. Resolusi ini telah menunjukkan 10 kelompok tugas dan solusi, di antaranya adalah isi menggencarkan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyelewengan, membentuk mekanisme pencegahan dan pemberantasan yang ketat untuk tidak bisa terjadi korupsi, penyelewengan, dan sebagainya.
Di sudut naskah hukum, revisi Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2005, 2007, dan 2012 telah menciptakan satu mekanisme pencegahan korupsi secara komprehensif.
Yang terkini, Persidangan ke-6 Majelis Nasional Vietnam, angkatan ke-14 telah mengesahkan undang-undang amandemen atas Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2018. Hal ini menunjukkan tekad politik Vietnam dalam mencegah dan memberantas korupsi – satu perjuangan yang sulit, karena perjuangan ini “tidak ada zona larangan, tidak ada kekecualian dan tanpa peduli siapa mereka”.
Dengan pengesahan undang-undang tersebut, sistem kebijakan dan naskah hukum tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi kian sistematik dan sempurna.
Meningkatkan Efektivitas Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Dengan peran sebagai faktor yang penting dalam membangun negara hukum, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terus disempurnakan secara sinkron dengan institusi dan sistem perundang-undangan Vietnam. Semua naskah bimbingan pelaksanaan undang-undang kian sistematik dalam kegiatan mengontrol harta benda dan pendapatan, pengembalian harta benda hasil korupsi dan penyelewengan, reformasi administrasi, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dalam pengelolaan dan pembayaran non tunai.
Saat ini, Vietnam sedang mempromosikan pelaksanaan dengan efektif Strategi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi hingga tahun 2030, di antaranya berfokus pada penelitian, peninjauan, revisi, dan penambahan untuk mengatasi hal-hal yang tidak mutakhir dari undang-undang tentang pengelolaan sosial-ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelewengan untuk merekomendasikan tugas konkret dalam program legislasi dari Majelis Nasional angkatan ke-15, 16, memperhatikan peningkatan kapasitas pencegahan, penemuan, dan penanganan semua tindakan korupsi dan penyelewengan.
Mencegah dan memberantas korupsi dan penyelewengan tidak hanya untuk membersihkan barisan pejabat, melindungi Partai Komunis dan Negara Hukum Sosialis, melindungi kejernihan hubungan sosial, tetapi juga turut mempromosikan sosial-ekonomi Vietnam.
Membangun Negara Hukum Sosialis Vietnam adalah satu tuntutan mendesak dalam kecenderungan integrasi internasional saat ini. Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dibangun secara sistematik dan sempurna, akan memainkan peran penting untuk mewujudkan tujuan ini.