Hasil situasi sosial-ekonomi tahun 2018 dengan pertumbuhan GDP  6,98% dalam waktu 9 bulan tahun 2018 merupakan sumbangan yang tidak kecil dari penyempurnaan pekerjaan investasi publik dari Vietnam. Seiring dengan Undang-Undang (UU) mengenai Investasi Publik yang berlaku dari 1/1/2015, Pemerintah Vietnam telah memperkuat bimbingan kepada berbagai kementerian, instansi dan daerah dalam menggelarkan, mengalokasikan, melimpahkan dan melaksanakan dengan baik rencana investasi publik jangka menengah menurut sumber-sumber modal. Untuk menggelarkan pelaksanaan UU mengenai Investasi Publik, Majelis Nasional (MN) Vietnam memberlakukan Resolusi tentang rencana investasi publik jangka menengah tahap 2016-2020 (Resolusi 26), menciptakan dasar hukum yang sinkron dan penting dalam mengelola investasi publik. Untuk pertama kalinya ada langkah inovasi yang bersifat terobosan dalam mengubah secara pada pokoknya cara pengelolaan, penyeimbangan, alokasi sumber daya keuangan nasional yang diberikan kepada investasi dan perkembangan, berpindah dari mekanisme pengelolaan menurut rencana investasi tahunan ke rencana jangka menengah yang berkaitan dengan rencana tahunan.

Hasil-hasil yang menggembirakan dalam restrukturisasi investasi publik

Melalui masa 3 tahun menggelarkan tugas restrukturisasi investasi publik, Vietnam telah mencapai hasil yang patut dicatat. Struktur modal investasi publik bergeser menurut arah yang lebih sesuai dengan pengarahan-pengarahan investasi untuk tahap 2016-2020. Seiring dengan itu, hasil-guna investasi  seluruh perekonomian pada awal meningkat, penggunaan modal investasi sosial pada umumnya dan modal investasi publik pada khususnya menjadi baik dan persentase proyek-proyek yang selesai meningkat. Target restrukturisasi dan peningkatan hasil-guna penggunaan modal investasi publik telah mencapai hasil awal yang  cukup positif, persentase investasi publik turun ke tarap 34,5% dari  total taraf investasi seluruh masyarakat, Pham Tat Thang, anggota MN Vietnam dari Propinsi Vinh Long, mengatakan bahwa pengucuran modal investasi publik telah selangkah demi selangkah menjadi baik karena adanya upaya Pemerintah dalam mengatasi kesulitan, laju pengucuran modal investasi publik menjadi baik secara jelas melalui bulan-bulan dan triwulan. Dia mengatakan: “Saya menilai tinggi upaya Pemerintah selama ini. Melalui masa 3 tahun melaksanakan rencana investasi publik dalam jangka menengah, Pemerintah, berbagai kementerian, instansi dan daerah telah dengan giat, serius menggelarkan tugas-tugas, target Resolusi 26 dari MN dan mencapai hasil-hasil yang menggembirakan, positif dan patut dicatat. Target restrukturisasi dan peningkatan hasil-guna sumber modal investasi publik mencapai hasil awal yang positif. Penyeimbangan semesta sumber investasi publik dalam masa bakti telah berfokus pada program-program target nasional, meningkatkan investasi pada bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, pelatihan dan kebudayaan”.

Mengatasi kesulitan dan keterbatasan untuk menggunakan secara berhasil-guna sumber-sumber modal investasi publik

Melalui masa 3 tahun melaksanakan UU mengenai Investasi Publik dan Resolusi MN, dengan keinisiatifan dari Pemerintah, berbagai kementerian, instansi dan daerah, dengan pengawasan yang ketat dari MN, disiplin dalam mengelola investasi publik telah diperkuat, penyeimbangan keuangan makro dipertahankan secara mantap. Akan tetapi, sekarang, kemampuan menyeimbangkan APBN untuk mengatur modal pelaksanaan tahunan masih menjumpai banyak kesulitan, prosentase biaya investasi masih rendah, jumlah modal penyeimbangan bagi program target nasional hanya mencapai kira-kira 53% kebutuhan.

Selain itu, berbagai kementerian, instansi dan daerah masih menjumpai banyak kesulitan dalam menyempurnakan prosedur dan memilih proyek  yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam rencana investasi jangka menengah. Nguyen Thanh Hien, anggota MN dari Propinsi Nghe An mengatakan: “Penyerahan rencana modal masih lambat, belum menjamin stabilitas sehingga menimbulkan pengaruh terhadap laju proyek dan efektivitas sumber modal investasi, prosentase pengucuran modal masih rendah, khususnya sumber modal obligasi pemerintah, laju proyek-proyek titik berat nasional belum mencapai tuntutan. Saya meminta agar Pemerintah perlu mengajukan solusi yang lebih kuat, lebih gigih, di atas dasar menjelaskan tanggung jawab organisasidan perseorangan yang bersangkutan dengan setiap tahap, setiap proses dalam investasi publik, berkatian dengan indeks penilaian  dan hasil-guna setiap proyek dan bangunan”.

Pada waktu mendatang, MN, Pemerintah, berbagai kementerian, instansi dan daerah terus menggelarkan secara lebih kuat pengaturan, alokasi modal yang mendapat prioritas kepada berbagai wilayah dan daerah yang menjumpai kesulitan. Khususnya menyusun  daftar secara akurat, menggunakan secara berhasil guna sumber modal bantuan perkembangan resmi (ODA).