(VOVworld) – Untuk menghadapi penempatan anjungan pengeboran Haiyang 981 oleh Tiongkok jauh ke dalam landas kontinen Vietnam, kalangan sarjana hukum dan peneliti hukum internasional dari Vietnam telah mengeluarkan banyak pandangan dan bukti hukum yang menelanjangi pelanggaran yang dilakukan Tiongkok. Mereka berpendapat bahwa Tiongkok sedang sengaja salah mengartikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut-tahun 1982 (UNCLOS-1982), sengaja mengelirukan pengertian untuk mengubah wilayah laut yang tidak ada sengketa menjadi ada sengketa, untuk berangsur-angsur merealisasikan intrik menguasai sendiri Laut Timur. 

Pasal 57 UNCLOS-1982 menentukan bahwa lebar zona ekonomi eksklusif milik satu negara pantai tidak melebihi 200 mil laut. Pasal 76 UNCLOS-1982 juga menentukan salah satu diantara pilihan untuk menetapkan lebar landas kontinen satu negara pantai minimal 200 mil laut. Juga ada 3 cara lain, yang menurut UNCLOS-1982, semuanya melebihi 200 mil laut. Dengan demikian, dengan 4 cara menetapkan lebarnya landas kontinen, anjungan pengeboran Haiyang 981 yang ditempatkan pada posisi yang jauhnya 119 mil laut dari pulau Ly Son milik Vietnam, adalah sama sekali berada jauh di dalam landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Vietnam.

Bukti pelanggaran yang jelas

Tiongkok telah melakukan pelanggaran yang jelas, baik di segi sejarah maupun di segi hukum. Pertama-tama, menurut argumentasi dari pihak Tiongkok, posisi penempatan anjungan pengeboran berada di wilayah laut Xisha milik Tiongkok (Xisha ialah sebutan Tiongkok untuk kepulauan Hoang Sa (Paracel) milik Vietnam). Jika meninjau argumentasi ini, maka Tiongkok telah melanggar secara serius Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan cara menduduki secara ilegal kepulauan Hoang Sa milik Vietnam melalui peristiwa penggunaan kekerasan pada 1974. Doktor Nguyen Thi Lan Anh dari Akademi Hubungan Luar Negeri Vietnam, mengatakan: “ Kita semua  tahu bahwa pada tahun 1945, setelah  Perang Dunia ke-2, Piagam PBB telah lahir dengan tujuan mempertahankan perdamaian dan kestabilan di dunia. Diantaranya, ada ketentuan bahwa perdamaian dan penanganan sengketa merupakan kewajiban yang hrus dilakukan bagi negara-negara anggota. Semua negara anggota tidak boleh mengancam menggunakan kekerasan dan dilarang mengancam menggunakan kekerasan. Akan tetapi, dengan peristiwa tahun 1974, Tiongkok pada waktu itu sudah merupakan satu negara anggota, telah melanggar secara terang-terangan Piagam PBB dan tindakan ini tidak bisa  meneggakan  satu kedaulatan yang sah bagi Tiongkok di Hoang Sa (Paracel).”

Vietnam telah berkali-kali menegaskan bahwa Vietnam tidak mengakui kedaulatan Tiongkok terhadap dua kepulauan Truong Sa (Spratly) dan Hoang Sa (Paracel) dan komunitas internasional juga belum pernah mengakui kedaulatan yang sah dari Tiongkok di wilayah laut ini. Oleh karena itu, argumentasi Tiongkok sama sekali tidak punya dasar hukum. Tidak hanya melanggar secara serius hak kedaulatan dan hak yurisdiksi dari satu negara pantai terhadap zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya yang telah ditentukan dengan jelas dalam UNCLOS-1982, dari semua perkembangan, sekarang dilapangan, Tiongkok juga melanggar hak kebebasan maritim, mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan. Pada 5 Mei ini, Direktorat urusan Maritim Tiongkok telah mengeluarkan satu pengumuman untuk melarang kapal dan perahu beraktivitas dalam skala 3 mil laut kalau dihitung dari posisi anjungan pengeboran Haiyang 981. Menurut UNCLOS-1982, naskah hukum internasional tertinggi sekarang, Doktor Nguyen Thi Lan Anh menegaskan: “Dengan menggelarkan banyak kapal berbagai jenis dan pesawat tempur, Tiongkok telah melanggar hak kebebasan maritim, tidak  hanya dari Vietnam saja, melainkan juga dari semua negara lain di dunia. Menurut informasi dari lapangan, ketika kapal  pasukan polisi laut Vietnam baru mendekati dari 7-8 mil laut dari anjungan pengeboran itu telah diancam dan diserang oleh kapal-kapal Tiongkok, termasuk kapal perang. Jadi, tindakan ini juga bisa terjadi terhadap semua kapal  negara lain  yang lewat kawasan. Laut Timur adalah kawasan hubungan dagang yang penting di dunia, jika semua kapal yang melewatinya dihalang-halangi seperti itu, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan maritim, satu hak yang dicantumkan pada pasal 58 UNCLOS- 1982”

Dengan demikian, jelaslah bahwa menurut semua ketentuan dalam semua naskah hukum yang sedang berlaku misalnya Piagam PBB, UNCLOS-1982, Konvensi tentang menanggulangi tabrakan dari Organisasi Keselamatan Maritim Internasional serta semua komitmen antara ASEAN dan Tiongkok, maka Tiongkok telah tidak memperdulikan hukum internasional, melanggar secara serius kedaulatan negara pantai tetangga.

Mengelirukan pengertian untuk mengubah tiada menjadi ada

Menurut pengacara Le Thanh Son, tindakan menempatkan anjungan pengeboran Haiyang 981 di landas kontinen Vietnam merupakan satu langkah lanjutan Tiongkok dalam strategi menguasai Laut Timur. Dengan cara menyatakan bersengketa, maka tanah gosong Scarborough milik Filipina adalah salah satu contoh, Tiongkok sedang sengaja mengelirukan pengertian, menipu opini umum untuk menyatakan bahwa sedang ada situasi tumpang-tindih antara zona-zona ekonomi eksklusif dengan negara-negara di kawasan, dari situ merealisasikan ambisi garis lidah sapi menjadi perbatasan wilayah yang diakui untuk jangka panjang.

Pengacara Le Thanh Son menegaskan: “Dari tidak ada sengketa, mereka mengubah hal itu menjadi ada sengketa. Dan ketika sudah ada sengketa, maka mereka mengajukan klaim kedaulatan dan hal itu teramat berbahaya. Dari mengelirukan, mereka meniup-niup opini umum supaya dunia mengerti bahwa tempat penempatan anjungan pengeboran mereka adalah daerah sengketa. Akan tetapi, Vietnam dengan tegas menolak dan menegaskan bahwa itu bukan wilayah sengketa tapi merupakan tindakan agresi”.

Vietnam dengan gigih menjaga secara mantap kedaulatan negaranya

Vietnam punya cukup bukti hukum dan sejarah untuk menegaskan kedaulatan terhadap kepulauan Hoang Sa (Paracel), kepulauan Truong Sa (Spratly), hak kedaulatan dan hak yurisdiksi terhadap zona-zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS-1982. Dengan harapan ingin memberikan sumbangan aktif kepada perdamaian dan perkembangan di kawasan, menitik-beratkan masalah-masalah besar dalam hubungan antara dua negara, maka pada hari-hari belakangan ini, Vietnam tetap berusaha melaksanakan pedoman menangani secara damai melalui jalan dialog.

Sedangkan apa yang telah dilakukan Tiongkok untuk “dengan telaten melalui permusyawaratan persahabatan, menangani dan mengatasi secara layak masalah di laut, membuat Laut Timur menjadi daerah laut yang damai, bersahabat dan bekerjasama” sesuai dengan semangat Permufakatan 6 butir tentang penanganan masalah Laut Timur yang ditanda-tangani oleh  Tiongkok  dan Vietnam di Beijing pada tahun 2011? Jawaban sudah terlalu jelas dan opini umum sedang menunggu cara berperilaku dari pihak Tiongkok./.