(VOVworld) – Hak manusia dianggap sebagai titik terang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) - tahun 2013 yang menjadi efektif sejak 1 Januari 2014. Oleh karena itu, ini juga merupakan salah satu diantara isi-isi yang sedang digelarkan secara aktif supaya semua ketentuan tentang hak manusia cepat diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan. 

Simposium "Menjamin dan mendorong hak manusia
menurut UUD Republik Sosialis Vietnam
(Foto: dangcongsan.vn)

Hal yang menonjol dalam UUD-2013  banyak tercemin dalam Bab  II, bab yang menentukan  katagori mengenai manusia. Pada Bab II, telah dibebaskan secara lengkap hak manusia tentang sipil, politik, kebudayaan dna lain-lain …dalam semua konvensi internasional mengenai hak manusia. Diantaranya menaruh perhatian  pada hak  kelompok manusia  yang rentan, kaum lansia, wanita dan anak-anak dan lain-lain yang memanifestasikan arah perkembangan dan penyempurnaan UUD. Dengan ketentuan di Bab II, UUD sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional mengenai hak manusia, sepenuhnya sesuai dengan  pandangan politik komunitas internasional.

Hak manusia, hak dan kewajiban warga negara  punya hasil guna yang langsung yang harus dilaksanakan

Menurut Wakil Ketua Komisi Perundang-Undangan Majelis Nasional Vietnam, Le Minh Thong, secara prinsipil, hak manusia, hak dan kewajiban warga negara ditentukan dalam UUD punya hasil guna yang langsung harus dilaksanakan. Hal yang penting yalah ketentuan tentangurut-urutan, prosedur untuk menciptakan syarat yang paling kondusif bagi rakyat untuk melaksanakan  hak manusia.

UUD-2013 menyebutkan secara lengkap hak manusia, hak dan kewajiban fundamental warga negara, memanifestasikan tanggung jawab Negara dan masyarakat dalam mengakui, menghargai, membela dan menjamin hak manusia. Hak manusia dimanifestasikan secara lengkap dalam semua Konvensi Internasional, juga dimanifestasikan dalam UUD-2013. UUD-2013 untuk pertama kalinya menetapkan hak hidup, hak menikmati nilai-nilai kebudayaan, bebas memilih bahasa  pergaulan, hak hidup  dalam lingkungan  jernih dan lain-lain…

Selain itu, UUD ini tidak hanya menyebutkan hak warga negara dari sesuatu negara, melainkan hak manusia Republik Sosialis Vietnam. Ini juga adalah satu aksentuasi penting yang menegaskan akan sifat mewarisi dan mengembangkan banyak isi tentang hak manusia dari beberapa UUD sebelumnya, bersamaan itu, mengkonsekwenkan semua isi, semangat konvensi  internasional tentang hak manusia yang diikuti oleh Vietnam. Jaksa  Rakyat Agung Vietnam, Nguyen Hoa Binh memberitahukan: “Semangat yang meliputi UUD ialah menghormati dan membela hak manusia. Semengat demokrasi dari UUD, semangat menghormati dan membela hak manusia yang dicantumkan  secara sangat jelas dalam UUD kali ini. Justru hal itu telah mendominasi aktivitas badan yudikatif, diantaranya ada Kejaksaaan Rakyat Agung. Di samping menegaskan hak-hak azasa manusia, UUD juga mengeluarkan isi-isi pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas-aktivitas yang membatasi hak manusia.  Menurut itu, dulu, dalam UUD lama, aktivitias-aktivitas membatasi hak manusia ditetapkan oleh ketentuan hukum. Sekarang kali ini ditentukan oleh Undang-Undang Ini adalah kemajuan  panjang”.

Aktif mengamandir dan memeriksa lebih dari 10 rancangan undang-undang yang bersangkutan dengan hak manusia.

          Dalam rencana Pemerintah tentang pengelaran pelaksanaan UUD  juga mengungkapkan amandemen dan pengawasan terhadap 82 rancangan undang-undang, diantaranya ada lebih dari rancangan undang-undang yang bersangkutan dengan  pembelaan hak manusia. Beberapa rancangan undang-undang yang perlu dibicarakan ialah Undang-Undang tentang Pidana, Undang-Undang tentang Sipil, Undang-Undang tentang Pernikahan dan Keluarga, Undang-Undang  tentang Tenaga Kerja, Undang-Undang tentang Lapangan Kerja dll… Proses mengamandir beberapa Undang-Undang ini sedang diperkuat dengan ikutsertanya banyak pakar hukum. Profesor, Doktor Thai Vinh Thang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum kota Hanoi memberitahukan: “Para pakar di sekolah-sekolah aktif turut memberikan sumbangan pendapat untuk mengkongkritkan UUD. Pada tahun 2014,  kami akan berpartisipasi pada Undang-Undang tentang Organisasi Majelis Nasional,Undang-Undang tentang Organisasi Pemerintah, Undang-Undang tentang Organisasi Kejaksaan Rakyat Agung dan pada tahun 2015, kami akan memberikan sumbangan pendapat kepada Undang-Undang tentang Organisasi Pemerintahan Lokal. Lebih-lebih lagi,  dalam UUD baru, ada  pasal tentang referendum, oleh karena itu kami juga akan memberikan sumbangan yang positif kepada Undang-Undang tentang Referendum. Pada tahun 2014 ini,  Sekolah Tinggi Ilmu Hukum kota Hanoi akan membuat kembali buku ajar tentang UUD Vietnam, diantaranya ada isi tentang hak manusia dan akan merevisi buku ajar yang ada bagian yang bersangkutan”.