 Warga menerima bantuan kemanusiaan di Khan Younis, Jalur Gaza pada 29 November 2023 (Foto: Reuters) |
Pada tanggal 29 Januari, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Austria, mengumumkan untuk sementara menghentikan semua bantuan negara ini kepada UNRWA. Ini adalah negara terbaru yang bergabung dalam daftar 9 negara, di antaranya ada para donor besar, seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Italia, dan sebagainya yang menghentikan bantuan kepada UNRWA.
Tuduhan dari Israel
Perihal banyak negara Barat untuk sementara menghentikan bantuan kepada UNRWA terjadi setelah pemerintahan Israel pada pekan lalu mengumumkan informasi yang isinya menuduh beberapa personil UNRWA yang berkaitan dengan serangan yang dilakukan pasukan Hamas sehingga mengakibatkan 1.200 penduduk sipil dan serdadu Israel tewas pada tanggal 7 Oktober tahun lalu yaitu peristiwa yang mengawali konflik yang sengit di Jalur Gaza saat ini. Bersamaan dengan itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Yisrael Katz, mengimbau supaya mengganti UNRWA dengan badan-badan lain yang khusus mengurus masalah perdamaian dan pembangunan, pada waktu yang sama mendesak negara-negara sekutu Israel untuk sementara menghentikan bantuan kepada UNRWA.
Tuduhan-tuduhan dari Israel segera menimbulkan perdebatan besar di komunitas internasional. AS, sekutu terbesar dari Israel, mengimbau supaya melakukan investigasi yang menyeluruh, bersamaan dengan itu memberitahukan tidak mengecualikan penerapan langkah-langkah tambahan di samping penghentian sementara bantuan kepada UNRWA yang bergantung pada hasil investigasi. Juru bicara Dewan Keamanan AS, John Kirby, mengatakan:
“Kami menginginkan agar investigasi inidilakukan secara penuh, intensif, ekstensif, dan transparan. Kalau berhasil menetapkan orang-orang yang harus bertanggung jawab, maka kami ingin melihat hal itu.”
Sepandangan dengan AS, satu donor besar kepada UNRWA yang lain yaitu Jerman juga menyatakan kekhawatirannya yang mendalam tentang tuduhan-tuduhan terhadap para personil badantersebut, bersamaan dengan itu menyambut investigasi dari UNRWA. Namun, Jerman dan beberapa negara lain membuka kemungkinan mengadakan kembali bantuan setelah justru UNRWA mengimbau diadakannya investigasi. Sementara itu, meski tidak menentang dilakukannya investigasi secara independen dan transparan, tetapi banyak negara Arab menunjukkan kemarahannya atas taraf reaksi negara-negara Barat dan penghentian bantuan kepada UNRWA yang dilaksanakan negara-negara ini. Menlu Mesir, Sameh Shoukry, memberitahukan:
“Sebenarnya, kami merasa heran tentang dikeluarkannya keputusan-keputusan yang terkait dengan UNRWA dan pernyataan-pernyataan kuat yang digunakan untuk menuduh para personil UNRWA. Pernyataan-pernyataan serupa tidak digunakan untukberbicara tentang kematian 26.000 penduduk sipil yang tak berdosa di Jalur Gaza, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.”
Sementara itu, Menlu Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengatakan bahwa krisis yang terkait UNRWA saat ini tidak bisa menutup kenyataan bahwa sebelumnya undang-undang kemanusiaan internasional telah tidak dilaksanakan secara penuh di Jalur Gaza. Oleh karenanya, Arab Saudi mengimbau komunitas internasional untuk bergandengan tangan untuk menyelesaikan situasi yang terkait UNRWA saat ini.
Bahaya Kelaparan di Gaza Semakin Parah
Tuduhan-tuduhan terhadap UNRWA sedang membuat kalangan pengamat mengkhwatirkan bahwa kelaparan di Jalur Gaza akan semakin menjadi serius. Jan Egeland, Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia, mengatakan bahwa anak-anak di Jalur Gaza akan menjadi para korban terbesar dari kontroversi saat ini, dia juga mengimbau semua negara supaya tidak membiarkan anak-anak mengalami kelaparan hanya karena kesalahan beberapa orang.
 Warga Palestina menerima bantuan kemanusiaan dari UNRWA di Jalur Gaza pada tanggal 28 Januari 2024 (Foto: AFP) |
Philippe Lazzarini, pemimpin UNRWA, mengatakan bahwa perihal negara-negara yang menghentikan bantuan adalah “sanksi kolektif” terhadap warga di Jalur Gaza dan mengencam kegiatan pertolongan kemanusiaan dari badan ini di kawasan. Berbagi dengan pandangan ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, (PBB) Antonio Guterres, menegaskan bahwa segera setelah tuduhan yang dikeluarkan oleh Israel, UNRWA telah berhasil menetapkan 9 di antara 12 orang yang terkait dan telah segera memecat orang-orang ini. Di antara 3 orang sisanya ada seorang yang sudah tewas dan 2 orang lain belum diketahui keberadaannya. Pemimpin PBB tersebut menegaskan bahwa PBB bertekad melakukan investigasi secara tuntas, namun juga mengatakan bahwa penghentian bantuan kepada UNRWA akan membuat sekitar 2 juta warga di Jalur Gaza dan puluhan ribu personil UNRWA berada dalam bahaya. Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, juga menekankan perlunya menunggu hasil investiga dan mengimbau semua negara supaya mengadakan kembali bantuan.
“Penghentian bantuan berlangsung pada satu saat yang teramat sulit, ketika Mahkamah Keadilan Internasional baru saja mengimbau supaya segera mendorong pemberian bantuan internasional kepada Jalur Gaza dan UNRWA mengurus pertolongan untuk 1,7 juta warga Palestina di Jalur Gaza.”
Menurut angka UNRWA, negara-negara yang baru saja memutuskan menghentikan bantuan kepada badan tersebut menyumbang sekitar 70 persen dana kepada kegiatan UNRWA pada tahun lalu. Oleh karena itu, penghentian sumbangan dari negara-negara ini mungkin akan mengakibatkan keruntuhan badan ini kapan pun. Sejak konflik Hamas-Israel merebak pada tanggal 7 Oktober tahun lalu, UNRWA telah membantu dua pertiga di antara 2,3 juta warga di Jalur Gaza dan memainkan peran utama dalam upaya pemberian bantuan di wilayah ini. Pada saat ini, menurut angka yang diumumkan oleh Program Pangan PBB (WFP) pada tanggal 23 Januari, sekitar 500.000 warga di Jalur Gaza sedang menghadapi kekurangan pangan serius dan bahaya kelaparan meningkat dari hari ke hari.