(VOVworld) – Hak manusia dan hak warga negara adalah salah satu diantara dua bidang yang sedang mendapat prioritas dan perhatian dari Majelis Nasional Vietnam untuk memberlakukan beberapa undang-undang guna mengkongkritkan Undang-Undang Dasar tahun 2013. Demikian ditegaskan oleh Menteri Hukum Vietnam, Ha Hung Cuong dalam program “Rakyat bertanya-Menteri menjawab” pada hari Minggu, (9 Maret).

Hak manusia dan hak warga negara bidang yang mendapat prioritas untuk memberlakukan undang-undang

Setelah mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 2013, Majelis Nasional Vietnam telah mengesahkan Resolusi tentang pelaksanaannya. Berdasarkan pada resolusi ini, Komite Tetap Majelis Nasional memberlakukan rencana-rencana pelaksanaan Undang-Undang Dasar dan Pemerintah Vietnam telah juga memberlakukan rencana untuk melaksanakan Resolusi Majelis Nasional, rencana dari Komite Tetap Majelis Nasional dengan daftar rancangan undang-undang yang sangat jelas, menentukan waktu kongkrit bagi proses mengorganisasi pelaksanaanya pada waktu mendatang. Khususnya ialah, menetapkan hak manusia dan hak warga negara merupakan salah satu diantara dua bidang yang mendapat prioritas dan perhatian dari Majelis Nasional Vietnam untuk memberlakukan bebadai undang-undang. Menteri Hukum Vietnam, Ha Hung Cuong memberitahukan: “Menurut agenda Komite Tetap Majelis VietnamNasional Vietnam dan rencana dari Pemerintah Vietnam, ada banyak undang-undang yang perlu direvisi, disempurnakan dan diberlakukan pada waktu mendatang untuk langsung mengkongkritkan semua ketentuan Undang-Undang Dasar tentang hak manusia dan hak warga negara. Diantaranya, ada naskah-naskah di bidang hak sipil politik, hak sosial-ekonomi dan kebudayaan warga negara. Sekarang ini, semua naskah ini sedang disampaikan oleh Pemerintah Vietnam kepada Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam. Pada waktu mendatang,  persidangan Majelis Nasional akan mengesahkan program legislasi tahun 2015. Secara pada pokoknya, Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang tentang Hak Manusia dan Hak Warga Negara akan dipelajari dan diberlakukan oleh Majelis Nasional pada periode 2015-2016, ada masalah-masalah yang telah dilaksanakan pada tahun 2014”.

Seiring dengan laju pemberlakuan undang-undang, kualitas penyusunan semua naskah undang-undang yang bersangkutan dengan hak manusia dan hak warga negara juga mendapat perhatian. Menteri Ha Hung Cuong menambahkan: “Perdana Menteri Pemerintah meminta kepada Kementerian Hukum supaya  meninjau semua pekerjaan ini untuk mendorong pelaksanaannya secara baik semua undang-undang tentang hak manusia, hak dan kewajiban warga negara. Bahkan, Perdana Menteri juga meminta supayas membentuk satu dewanpenasehat  konsultasi untuk mererifikasi dan meninjau kembali semua undang-undang yang diberlakukan di atas dasar semangat dan isi Undang-Undang Dasar”.

Menjamin hak membela dan membela diri dari warga negara dalam proses acara di depan pengadilan

Menurut Menteri Hukum Ha Hung Cuong, ini juga merupakan salah satu hal yang sangat penting yang direvisi dan merupakan ketentuan yang sangat mendalam dalam menjamin hak manusia dan hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 2013. “Undang-Undang Dasar tahun 2013 untuk pertama kalinya menegaskan bahwa proses peradilan harus menjamin prinsip perdebatan, artinya, harus ada pembela dan pengacara. Kedua ialah memperluas skala dan obyek yang punya hak mengundang pengacara pembela. Dulu, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar warga negara punya hak mengundang pengacara ketika diajukan ke depan pengadilan, disangka dan dituduh. Sedangkan, Undang-Undang Dasar sekarang ini telah menambah bahwa orang yang tertangkap, termasuk juga tertangkap basah, orang yang ditahan, ditahan sementara dan orang yang sedang diinvestigasikan juga punya hak membela diri atau mengundang pengacara pembela bagi diri sendiri untuk menghindari kesalahan.. Undang-Undang Dasar kali ini juga lebih memperjelas prinsip praduga tak bersalah. Dulu, ditentukan bahwa orang tidak bersalah ketika belum ada vonis yang berlaku dari pengadilan terhadap orang itu, sekarang ini, ditambah satu syarat yang sangat penting ialah tudhhan itu harus dibuktikan baru ada vonis”.

Ada satu hal lagi yang juga tidak kurang arti pentingnnya yang mendapat perhatian Majelis Nasional ialah meminta orang yang harus diadili oleh pengadilan sesusai dengan urutan dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang. Semua hal itu merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara ketat  agar undang-undang yang akan mengambil ketentuan-ketentuan kongkrit dalam membela orang-orang yang tidak mujur harus terperangkap pada putaran hukum dan bisa mengatasi semua kesalahan dalam proses acara hukum di pengadilan.

Persidangan ke-6 Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13 yang mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 2013 telah membuka satu ruang yang luas dalam menjamin hak manusia dan hak warga negara. Mengkongkritkan semua ketentuan Undang-Undang Dasar ini untuk memberikan sumbangan penting dalam mengembangkan lebih lanjut lagi demokrasi dalam masyarakat./.