Pertemuan Koalisi sukarela pendukung Ukraina pada 06 Januari di Paris mempertemukan para pemimpin dari hampir 30 negara. Sebagian besar merupakan negara-negara anggota Uni Eropa, Inggris, serta sejumlah negara di luar Eropa namun merupakan sekutu Ukraina, seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Komitmen keamanan jangka panjang

Dalam pernyataan bersama setelah berakhirnya konferensi, negara-negara anggota Koalisi sukarela menegaskan bahwa setiap perjanjian perdamaian di masa depan untuk mengakhiri konflik Rusia–Ukraina harus mencakup komitmen keamanan yang kuat dan mengikat secara hukum bagi Ukraina. Negara-negara tersebut juga berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); serta menegaskan bahwa kemampuan pertahanan diri Ukraina merupakan faktor kunci bagi keamanan masa depan negara tersebut dan stabilitas kawasan Eropa - Atlantik.

Para pemimpin dunia menghadiri KTT Koalisi Sukarela untuk mendukung Ukraina di Istana Élysée di Paris, Prancis, pada 6 Januari 2026. (Foto: YOAN VALAT/REUTERS)

Komitmen konkret terpenting datang dari Prancis dan Inggris, dua kekuatan militer terkemuka di Eropa. Presiden Prancis, Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer bersama Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky telah menandatangani Surat pernyataan Kehendak untuk mengerahkan satu pasukan multinasional guna memantau dan menjamin pelaksanaan gencatan senjata di Ukraina, apabila para pihak yang terlibat konflik berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Baik Prancis maupun Inggris menegaskan kesiapannya untuk mengirim ribuan personel militer, sekaligus mendukung Ukraina dalam membangun sejumlah pangkalan militer di seluruh wilayah Ukraina guna melindungi dan menyimpan perlengkapan militer. Yang patut diperhatikan, koalisi ini untuk pertama kalinya memperoleh jaminan bantuan keamanan dari AS, meskipun hanya dalam peran pengawasan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan:

“Ada banyak lapisan jaminan keamanan di mana pihak AS telah memperjelas keterlibatan mereka, khususnya dalam hal pengintaian dan pemantauan garis depan. Kapabilitas AS di bidang ini bersifat vital dan telah terbukti. Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir kami telah membangun sebuah rencana yang masuk akal dan kuat. Pihak AS telah meminta kami untuk bertindak lebih banyak, dan kami telah melakukannya”.

Dari kiri: Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berjabat tangan setelah menandatangani Pernyataan tentang pengerahan pasukan menyusul gencatan senjata di Istana Élysée di Paris, Prancis, pada 6 Januari 2026. (Foto: Ludovic Marin/REUTERS)

Kehadiran Steve Witkoff, Utusan Khusus, serta Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump, dalam konferensi di Paris membawa sinyal-sinyal positif bagi Koalisi tersebut dan Ukraina mengenai kemungkinan keterlibatan AS yang lebih mendalam dalam mekanisme jaminan keamanan bagi Ukraina di masa depan. Menurut Utusan Khusus Steve Witkoff, pemerintah AS tidak hanya berkomitmen memimpin mekanisme pemantauan gencatan senjata dan mendukung pasukan multinasional dalam hal pengintaian, tetapi juga siap menjalin kerja sama ekonomi yang lebih luas dan mendalam dengan Ukraina di masa mendatang.

Tanda tanya terhadap hubungan trans-Atlantik

Meskipun belum merupakan terobosan yang bersifat menentukan dalam penyelesaian konflik Rusia - Ukraina, komitmen-komitmen yang disampaikan di Paris dinilai sebagai perkembangan yang cukup positif bagi masa depan keamanan Ukraina. Namun demikian, sebelum, selama, dan setelah pertemuan di Paris, muncul satu isu geopolitik lain yang mengancam akan merusak konsensus yang telah dicapai oleh Koalisi tersebut, yaitu semakin besarnya perbedaan pandangan antara Eropa dan AS terkait krisis Venezuela serta niat AS untuk mencaplok atau mengintegrasikan Pulau Greenland milik Denmark.

Kedua isu ini membayangi banyak diskusi di Paris dan memaksa para pemimpin Eropa untuk mencari bentuk respons yang tepat. Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Kaja Kallas, mengakui:

“Pesan-pesan yang kami dengar mengenai Greenland sangat mengkhawatirkan. Negara-negara Eropa telah mendiskusikan berbagai kemungkinan respons jika ancaman ini benar-benar menjadi nyata. Denmark adalah sekutu dekat AS, dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan baru-baru ini sama sekali tidak membantu stabilitas dunia”.

Ibu Kaja Kallas, Perwakilan Senior Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan di Istana Élysée di Paris, Prancis, 6 Januari 2026. (Foto: YOAN VALAT/REUTERS Ludovic Marin/REUTERS)

Menurut para pengamat, Eropa saat ini menghadapi sebuah pilihan yang sulit. Mereka harus merespons kebijakan luar negeri baru AS secara cukup tegas, tidak hanya terkait isu Venezuela dan Greenland, tetapi juga berbagai agenda geopolitik lainnya. Sementara di sisi lain harus memastikan keterlibatan AS dalam upaya penyelesaian konflik Rusia–Ukraina. Hal ini  karena AS masih memainkan peran yang sangat krusial dalam aspek politik, militer, dan keamanan dalam proses tersebut.

Dalam strategi jangka panjang, Eropa juga perlu merespons AS secara tepat guna menjaga solidaritas, bahkan kelangsungan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang selama beberapa dekade terakhir menjadi tulang punggung dari struktur keamanan di Eropa. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi prospek penyelesaian konflik Rusia - Ukraina kemungkinan akan terletak pada bagaimana Eropa menggalang hubungan trans-Atlantik yang baru dengan AS yang kian berubah.