Lebih dari 642 juta pemilih India telah datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih 543 legislator di Dewan Perwakilan Rakyat India, melalui itu memilih partai yang memimpin India dalam waktu 5 tahun ke depan.

 Pemilu yang bersejarah

Selama 6 minggu berlangsung pemilu, tidak terjadi insiden besar yang berarti, meskipun ada kekhawatiran besar mengenai keamanan, terutama di beberapa negara bagian di Selatan dan beberapa negara bagian dengan pemilih beragama Islam yang banyak jumlahnya. Kondisi cuaca buruk akibat gelombang panas yang berat sehingga menyebabkan puluhan ribu orang menderita serangan panas dan setidaknya lebih dari 50 orang meninggal dunia, tidak membuat jumlah pemilih di India menurun terlalu banyak. Data statistik menunjukkan bahwa lebih dari 66% dari hampir 970 juta pemilih di India memberikan suara, angka ini hanya sekitar 1% lebih rendah dibandingkan pemilu pada tahun 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum India (ECI), Rajiv Kumar menyatakan:

“Kami menciptakan rekor dunia dengan 642 juta pemilih di India yang melalukan pemungutan suara. Jumlah ini 1,5 kali lebih banyak dari jumlah pemilih di seluruh negara industri maju G7 dan 2,5 kali lebih banyak dari jumlah pemilih di 27 negara Uni Eropa (EU). Ini benar-benar menjadi kekuatan sulit dipercaya dari para pemilih di India.”

Sebenarnya ada lebih dari 750 partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu pada tahun ini. Meskipun jumlah partainya besar, pemilu nasional di India sebagian besar menyaksikan persaingan antara Aliansi Demokratik Nasional (NDA) yang dipimpin oleh para pemimpin Partai Rakyat India (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan Aliansi Nasional Pembangunan Inklusif India (INDIA) yang dipimpin oleh Kongres Nasional India.

Prestasi ekonomi India yang mengesankan di bawah pimpinan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai BJP merupakan faktor kunci yang membantu BJP meraih dukungan banyak pemilih.

Tantangan pasca pemilu

Pasca pemilu, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini harus mengatasi banyak tantangan. Dalam hal perekonomian, meskipun India telah menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-5 di dunia selama 10 tahun kekuasaan Perdana Menteri Narendra Modi dan diprakirakan akan naik ke peringkat ke-3 dalam 2 tahun ke depan, India masih menjadi negara yang berpendapatan perkapita yang terendah di antara perekonomian-perekonomian dari G20. Khususnya, prosentase pengangguran merupakan masalah besar. Data dari Pusat Pemantauan Perekonomian India (CMIE) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di India pada bulan April sebanyak 8,1%. Inilah masalah yang menjadi fokus kritikan dari partai-partai oposisi di India terhadap  Perdana Menteri Narendra Modi selama kampanye pemilu ini. Selain itu, para pengamat juga menekankan meningkatnya kesenjangan dalam masyarakat India, terutama antara perkotaan dan pedesaan. Sosiolog India Pushpendra Kumar Singh berkomentar:

  “Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang tinggi dan hal ini akan menjadi kompensasi atas kerugian yang diderita warga miskin India. Namun, hal ini juga merupakan manifestasi dari meningkatnya ketimpangan di India. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, dan untuk mencegah penurunan standar kehidupan, mereka harus bekerja lebih keras.”

Selain tantangan ekonomi, pemerintah India juga perlu menangani banyak masalah keagamaan dan sosial yang kompleks lainnya. Selain itu, ketidakpuasan dari jutaan petani karena rendahnya pendapatan, yang diungkapkan melalui protes besar-besaran tahun lalu, juga menjadi isu yang perlu diwaspadai pemerintah India, guna menghindari pecahnya ketegangan sosial di negara yang padat penduduknya, dan beragam tentang budaya dan agama seperti India./.