 Panorama sidang Komisi UUD Sudiah pada 30 Oktober 2019 di Jenewa (Foto dokumen: Xinhua/VNA)) |
Komisi UUD Suriah meliputi 150 anggota, di antaranya 50 anggota dari Pemerintah Suriah, 50 anggota mewakili faksi oposisi dan 50 anggota mewakili organisasi-organisasi sipil yang dinominasikan oleh PBB. Subkomisi Komisi UUD Suriah meliputi 45 anggota, setiap pihak memiliki 15 anggota akan fokus membahas prinsip-prinsip UUD.
Komisi UUD Suriah Membantu Pembinaan Kepercayaan
Komisi UUD Suriah dibentuk sejak Oktober 2019 setelah satu konferensi perdamaian tentang Suriah yang dipimpin oleh Rusia. Ini merupakan permufakatan politik konkret pertama antara pemerintah dan faksi oposisi untuk mulai melaksanakan satu aspek yang penting dalam Resolusi 2254 (yang dikeluarkan pada 2015) dari Dewan Keamanan PBB yaitu menegakkan jadwal dan cara untuk menyusun UUD baru. Komisi UUD baru bisa dengan bebas mempelajari dan merevisi UUD 2012, di antaranya mempelajari pengalaman-pengalaman dari UUD Suriah lainnya atau menyusun satu UUD baru.
Selama 2 tahun ini, Komisi tersebut telah 5 kali bersidang, namun hasilnya tidak signifikan karena perselisihan-perselisihan antara faksi oposisi dan Pemerintah Suriah, tanpa peduli jutaan warga negara di Timur Tengah ini tengah tunggu menunggu-nunggu satu pemilihan yang berskala nasional yang hanya dilakukan setelah adanya UUD baru. Oleh karenanya, kalangan pengamat berharap bahwa putaran dialog kali ini akan membantu Suriah mendapatkan satu UUD baru yang bisa diterima semua pihak.
Sutiah terperangkap ke dalam krisis polisik sejak Maret 2021, dimulai dengan serentetan demonstrasi yang berskala kecil untuk menentang pemerintah pimpinan Presiden Bashar al-Assad. Kemudian demonstrasi melanda luas ke seluruh negeri ini dan berubah menjadi perang saudara yang berdarah-darah. Pada waktu yang sama, Organisasi Negara Islam ISIS telah tumbuh kuat di Suriah, melakukan banyak serangan teroris yang mengerikan sehingga menarik partisipasi banyak negara dalam perang di sana dengan dalih membasmi ISIS dan menegakkan kembali perdamaian di Suriah.
Perdamaian Bagi Suriah Tetaplah Soal yang Sulit
Selama 10 tahun konflik di Suriah, dengan perselisihan yang mendalam antara satu pihak yakni negara-negara Barat dan blok Arab dan pihak yang lain yakni Rusia, Tiongkok dan Iran (negara-negara yang melindungi Pemerintah Suriah) sehingga mengakibatkan sekitar 400.000 orang, jutaan orang lain harus mengungsi dan hingga kini masih belum bisa pulang kembali ke kampung halaman. Hingga saat ini, Pemerintah Suriah telah merebut kembali hampir semua hak kontrol atas wilayah, tetapi infrastrukturnya mengalami kerusakan hebat dan harus memakan wakbu puluhan atau ratusan tahun baru bisa dipulihkan. Di segi lain, perpecahan bangsa yang mendalam tetap ada sehingga membuat negara ini sulit pulih. Selain itu penyebaran pandemi Civid-19 telah membuat kehidupan warga kian lebih sulit.
PBB memperingatkan kalau tidak mendapat bantuan komunitas internasional, maka sekitar 60 persen warga Suriah berisiko menghadapi kelaparan pada tahun ini, terutama warga di kawasan-kawasan perbatasan dan kawasan konflik.
 Serdadu Suriah di Kota Darra pada 12 September 2021 (Foto: AFP/VNA) |
Yang mencemaskan ialah anak-anak menjadi korban yang terkena pengaruh terbesar dalam konflik yang berkepanjangan di Suriah. Menurut laporan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF), selama 10 tahun terakhir, sekitar 1 juta anak dilahirkan di kamp-kamp pengungsi di luar Suriah, 3,5 juta anak putus sekolah, 90 persen anak Suriah sedang sangat memerlukan bantuan baik material maupun psykologi. Sementara itu, konflik di Suriah tetap terus berlangsung setiap hari. Hal ini membangkitkan kecemasan bahwa meskipun mendapat bantuan dari banyak organisasi internasional dan negara-negara terkait, tetapi penegakan kembali perdamaian bagi Suriah tetaplah soal yang sulit.
Saat ini jutaan warga Suriah tetap menunggu-nunggu satu pemilihan bebas yang baru yang hanya dilakukan setelah ada UUD baru. Oleh karenanya, soal cepat menyusun satu UUD pasca perang adalah hal yang ditunggu-tunggu di Suriah. Diadakannya kembali perundingan dalam kerangka Komisi UUD kali ini merupakan prasyarat yang penting untuk membantu Suriah menstabilkan situasi keamanan, mengatasi krisis sosial-ekonomi dan kemanusiaan.