 Markas Komite Rakyat Subdistrik Da Kao, Kota Ho Chi Minh selalu sepi karena hampir semua prosedur administrasi telah dilaksanakan secara online (Foto: vov) |
Subdistrik Da Kao, Distrik 1, Kota Ho Chi Minh, berpenduduk sekitar 25.000 jiwa dengan 96 gugus pemukiman penduduk dan 8 sektor penduduk. Sejak digitalisasi dan penerapan manajemen perkotaan pintar saat ini, markas Komite Rakyat Subdistrik tidak banyak lagi orang yang antri membuat prosedur administrasi. Jumlah orang yang langsung datang ke markas Komite Rakyat Subdistrik berkurang separuhnya.
Saat ini, ada 50 prosedur administrasi yang dilakukan secara online oleh Subdistrik Da Kao di tingkat 3/4 dan 4/4. Ketua Komite Rakyat Subdistrik serta pejabat subdistrik dengan langsung berpartisipasi dalam grup zalo gugus pemukiman penduduk. Berkat itu, semua kebijakan dan haluan disebarkan kepada orang-orang dengan cepat, tepat waktu, dan efektif. Sebaliknya, ketika warga ingin menyampaikan pendapat mereka tentang semua masalah kehidupan akan segera disampaikan kepada pemerintah subdistrik. Bapak Do Huu Cuong, Ketua Komite Rakyat Subdistrik Da Kao, Distrik 1, berkata:
“Semua prosedur, dokumen, dan kegiatan propaganda sekarang digencarkan oleh subdistrik melalui platform digital, seperti: situs web, grup zalo, jejaring sosial lain, dan sebagainya sehingga aktivitas bisa dilakukan secara luas. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat di lingkungan digital dapat dilakukan dengan cepat, warga dapat melakukan pendekatan dengan lebih ringkas dan intuitif.”
Bapak Nguyen Hai Hung, 74 tahun, adalah pemimpin Gugus Pemukiman Penduduk nomor 49, Subdistrik Da Kao dari tahun 1980 hingga sekarang. Berbeda dari sebelumnya, saat ini setiap kali ada naskah yang digelar dari subdistrik kepada warga, dia hanya membutuhkan waktu lebih dari 30 menit untuk mempelajari dan mengkonkretkan masalah dan menyampaikannya ke grup zalo bersama gugus pemukiman penduduk. Dengan demikian, rumah tangga di daerah dapat menangkap informasi dan menerapkannya. Bapak Nguyen Hai Hung, berkata:
“Saya melihat bahwa cara ini sangat cepat, berkali-kali lebih cepat dari sebelum tidak ada teknologi. Warga merasa senang dan puas. Hal ini bermanfaat bagi kedua belah pihak, warga dapat menikmati manfaat dan adanya intervensi tepat waktu dari pemerintah daerah untuk dengan cepat, tepat waktu, dan segera memecahkan masalah warga.”
Demikian pula, di daerah lain di Kota Ho Chi Minh, penggunaan data bersama untuk menyelesaikan permintaan warga, pelaksanaan layanan publik online tingkat 3 dan 4; penerapan teknologi, pembentukan grup zalo ke gugus pemukiman penduduk untuk menyelenggarakan pekerjaan, berinteraksi dengan warga dan sebagainya sedang dilakukan dengan sangat efektif.
 Pasukan Keamanan Publik Kota Ho Chi Minh membantu warga mengaktifkan akun identifikasi elektronik (Foto: vov) |
Untuk membangun perkotaan pintar, Kota Ho Chi Minh telah mengeluarkan Strategi manajemen data hingga 2025 dan visi hingga 2030. Hingga saat ini, kota ini menjadi pelopor dalam reformasi institusi dan penerapan pemerintahan digital.
Kota telah menyiapkan proses untuk menangani prosedur administrasi dan dokumen dari semua lembaga negara di lingkungan digital, mengoperasikan lebih dari 1.500 layanan publik online dengan mencapai hampir 98 persen dari total prosedur administrasi. Secara khusus, kota ini terus menyempurnakan dan mengoperasikan grup yang terdiri dari 5 platform untuk penyelenggaraan dan pembimbingan. Kelima sistem ini bersama dengan sistem pengawasan penanganan prosedur administrasi akan menyediakan perangkat dasar untuk para pemimpin kota berbagai tingkat untuk membimbing dan menyelenggarakan. Ini juga merupakan alat penting untuk menyelenggarakan perkotaan pintar sesuai skema kota.
Kota ini juga menetapkan 10 tugas dan solusi utama untuk mengimplementasikan semua target tersebut. Ibu Vo Thi Trung Trinh, Wakil Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Ho Chi Minh, berkata:
“Saat kota meluncurkan rencana pengembangan perkotaan pintar berarti kota menuju perkotaan yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, menjadikan masyarakat sebagai sentral dalam mengubah model penyediaan layanan publik. Pada periode ini, kota memperkuat saluran interaksi antara warga dengan pemerintah menjadi lebih dekat dan efektif.”
Dengan kebijakan yang gigih dalam membangun perkotaan pintar terkait dengan transformasi digital, pemeringkatan indeks transformasi digital Kota Ho Chi Minh sedang naik secara nasional.