Perjanjian RCEP ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN dengan negara-negara mitra, yaitu Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Australia, dan Selandia Baru pada 15 November 2020 dan resmi berlaku sejak 1 Januari 2022. Ketika Perjanjian RCEP berlaku, semua pihak akan segera melaksanakan komitmen-komitmennya, termasuk komitmen-komitmen tentang penghapusan tarif terhadap sedikitnya 64% jenis tarif.

Hingga akhir peta jalan – setelah 20 tahun, Vietnam akan menghapuskan hampir 90% jenis tarif terhadap negara-negara mitra, sementara itu, negara-negara mitra akan menghapuskan sekitar 90-92% jenis tarif bagi Vietnam dan negara-negara Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) menghapuskan seluruh jenis tarif bagi Vietnam. Deputi Menteri Perdagangan dan Industri  Vietnam, Tran Quoc Khanh mengatakan: RCEP akan membentuk satu kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia dengan skala penduduk (berskala 2,2, miliar konsumen, menduduki sekitar 30% populasi dunia) dan GDP sebanyak lebih dari 27 triliun USD, sama dengan sekitar 30% GDP global.          

Deputi Menteri Industri dan Perdagangan Tran QUoc Khanh (Foto: baodautu.vn)

Direncanakan, Pemerintah Vietnam akan  cepat memberlakukan Program Aksi tentang penggelaran Perjanjian RCEP untuk membantu badan usaha dan warga, terutama komunitas  badna usaha Vietnam. Luong Hoang Thai, Kepala Direktorat Perdagangan Multilateral, Kementerian  Perdagangan dan Industri menekankan bahwa: Meskipun bukan satu perjanjian perdagangan bebas generasi baru yang berkualitas tinggi seperti Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) atau Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam-Uni Eropa (EVFTA), tetapi semua kementerian dan instansi telah mulai membuat ide permulaan tentang Rencana Pelaksanaan Perjanjian RCEP sejak awal. Luong Hoang Thai – Kepala Direktorat Kebijakan Perdagangan Multilateral, Kementerian Perdagangan dan Industri mengatakan:           

“Dalam program aksi ini, langkah pertama ialah memasok  informasi yang lengkap kepada para obyek yang terpengaruh oleh perjanjian, kita harus memahami dan menguasai aturan main bersama itu. Ke-2,  kita harus melakukan penyesuaian di segi hukum, sistem kebijakan kita bagaimana paling memudahkan badan usaha kita untuk memenuhi kebutuhan daya saing  dalam konteks baru ini. Ketiga yalah langkah-langkah untuk menolong dan meningkatkan daya saing bagi badan usaha dan mengambil langkah-langkah untuk membantu kita mengumpulkan informasi dari proses bisnis, dengan demikian  dapat berpartisipasi secara efektif pada mekanisme kerja sama dalam Perjanjian RCEP.”

Berkat harmonisasi aturan tentang asal dalam Perjanjian RCEP, komoditas ekspor Vietnam dapat meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan untuk menikmati tarif prioritas karena sumber pasokan bahan input pada pokoknya berada dalam pasar-pasar kawasan RCEP. Seiring dengan itu, sangat banyak peluang ditunjuk setelah Perjanjian RCEP berlaku, di antaranya hasil perikanan merupakan salah satu cabang yang dinilai kompetitif  dan bisa masuk ke semua pasar para mitra RCEP.

Komitmen Tiongkok, Jepang, Selandia Baru, Australia, dan negara-negara ASEAN tentang pemotongan tarif menjadi 0% segera setelah Perjanjian tersebut berlaku dan komitmen Republik Korea setelah peta jalan komitmen 10-15 tahun terhadap sebagian besar produk hasil perikanan Vietnam akan membuka peluang baru bagi Vietnam ketika mengekspor barang unggulan tersebut ke pasar negara-negara RCEP secara lebih cepat dan kondusif. Luong Hoang Thai mengatakan:

Dalam perjanjian tersebut ada berbagai Komite resmi. Komite ini mempunyai mekanisme-mekanisme untuk menangani masalah-masalah yang kita hadapi untuk membela kepentingan  kita yang sah. Tapi untuk melakukannya, perlu ada informasi yang sangat cepat dari komunitas badan usaha serta kementerian, instansi yang saling berkoordinasi erat, terutama harus mengajukan argumentasi- agrumentasi yang jelas. Semua isu itu telah berada dalam Rancangan rencana bagi kita untuk melaksanakan Perjanjian RCEP. Kami berharap  agar semua kementerian dan instansi yang telah mengajukan orientasi-orientasi itu akan dapat segera melaksanakannya untuk membantu badan usaha kita menerapkan dengan sukses Perjanjian ini di waktu mendatang.”

Saat ini, Kementerian Perdagangan dan Industri Vietnam telah merangkum dan melaporkan kepada Perdana Menteri untuk memberlakukan rencana aksi, di antaranya memberikan cukup informasi  kepada para obyek yang mungkin terpengaruh oleh Perjanjian, sekaligus, merekomendasikan penyesuaian segi hukum  tentang sistem kebijakan sesuai dengan arahan yang paling kondusif bagi badan usaha, dengan demikian bisa memenuhi kebutuhan bersaiang dalam konteks baru. Selain itu, melalui pelaksanaan, langkah-langkah bantuan akan diajukan untuk meningkatkan daya saing bagi badan usaha dan mengeluarkan langkah-langkah untuk dapat menerima semjua informasi dari proses bisnis, dari situ bisa berpartisipasi secara efektif pada mekanisme-mekanisme kerja sama dalam Perjanjian ini.