MN berdiskusi di auditorium tentang beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat dari UU revisi dan penambahan beberapa Pasal dari UU mengenai Standar dan Regulasi Teknis pada tgl 10 Mei (Foto: quochoi.vn)

UU amandemen memusat pada kelompok-kelompok isu utama yaitu: menjamin pendorongan integrasi internasional secara intensif dan ekstensif, menggelar secara lengkap semua komitmen internasional tentang permintaan mentransparansikan, memeriksa kembali, mengumumkan standar nasional, memberlakukan regulasi nasional, regulasi daerah, meningkatkan efektivitas kegiatan membuat dan mengelola standar dasar menurut arah yang lebih erat. Bapak Ha Minh Hiep, Penjabat Kepala Direktorat Jenderal Standar Pengukuran Kualitas, anggota Komisi pembuatan Rancangan UU amandemen memberitahukan:

“Kami menetapkan bahwa sekarang, dengan berbagai Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) generasi baru, standar Vietnam akan harus disesuaikan untuk mendekati ketentuan-ketentuan revolusi industri 4.0. Yaitu, salah satu target yang ditetapkan, memberikan kontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi Vietnam pada waktu mendatang”.

Pada kenyataannya, selama  ini, komoditas Vietnam yang memasuki pasar internasional harus mematuhi semua standar, asal-usulnya harus jelas dan ketat. Di samping menyempurnakan kerangka hukum di dalam negeri tentang standar dan regulasi teknis, UU tersebut juga menentukan semua ketentuan baru yang sesuai dengan praktik seperti : mengakui hasil penilaian sepihak dari berbagai organisasi asing dan internasional.

Ini merupakan solusi optimal untuk mengatasi kesulitan dalam produksi dan bisnis serta impor-ekspor dari badan usaha Vietnam sekarang, terutama pada latar belakang beberapa bidang teknologi yang baru muncul di mana sumber daya di dalam negeri belum memenuhi kebutuhan sosialisasi tentang kegiatan melakukan eksperimen, mengakui, memberikan sertifikat, melaksanakan inspeksi sesuai dengan kebiasaan internasional. Tentang hal tersebut, Kepala Komisi Ekonomi dari MN Vietnam, Vu Hong Thanh menyatakan:

"Mempertimbangkan untuk memanfaatkan semua standar dan teknik dari negara-negara lain dalam FTA untuk menghindari situasi di mana kita membuat satu kode standar tapi tidak sesuai dengan standar yang sudah dimiliki negara-negara lain. Pembuatan standar tersebut sangat makan banyak biaya tapi tidak mencapai efektif ketika digunakan. Contohnya, barang yang memasuki pasar Amerika Serikat harus memenuhi standar pasar AS atau barang yang memasuki pasar Uni Eropa harus memenuhi standar Uni Eropa”.

UU amandemen juga menentukan partisipasinya berbagai organisasi dan badan usaha pada proses membuat berbagai standar dan regulasi. Ini merupakan terobosan karena badan usaha justru merupakan obyek yang terkena dampak langsung oleh semua standar dan regulasi ketika menduniakan barang. Menghadapi permintaan tentang standar hijau, standar wajib dari banyak pasar besar di dunia sekarang, badan-badan usaha Vietnam sedang proaktif mengubah mata rantai teknologi, melaksanakan pengontrolan semua tuntutan teknis terhadap pesanan-pesanan untuk pasar-pasar ini. Dalam proses transformasi dari badan usaha juga memperoleh kekompakan dari badan-badan fungsional. Bapak Vu Ba Phu, Kepala Direktorat Promosi Perdagangan, Kementerian Industri dan Perdagangan menegaskan:

 “Kami menyelenggarakan program-program kerja sama internasional agar para pakar bisa membantu badan-badan usaha untuk memilih semua sertifikat atau standar apa pun yang paling sesuai dengan pasar dan target dari setiap produk. Melalui itu, membantu menghemat secara maksimal biaya-biaya penaatan dan bisa membantu peningkatan daya saing bagi produk dan badan usaha”.

Melalui praktik pelaksanaan selama 18 tahun, UU mengenai Standar dan Regulasi Teknis yang beraktivitas di bidang standar dan regulasi teknis telah ditingkatkan baik tentang kualitas maupun tentang kuantitas, transparan dan sesuai dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta kebiasaan internasional di mana Vietnam berpartisipasinya. Hal ini turut mendorong peningkatan produktivitas, kualitas, kemampuan berproduksi dan berbisnis dari badan usaha, mendorong ekspor barang utama dari Vietnam.

Tetapi, latar belakang baru menuntut harus adanya perubahan-perubahan tentang kerangka hukum yang sesuai. Revisi UU akan menciptakan payung hukum  yang lebih lancar bagi badan-badan usaha untuk mendorong produksi dan bisnis, memperluas pasar ekspor, meningkatkan tanggung jawab badan usaha dalam mengidentifikasi brand dan produk Vietnam di pasar internasional.