 Lokakarya tersebut (Foto : VOV5) |
Pada acara pembukaan lokakarya tersebut, Le Thanh Quan, Kepala Direktorat Pengelolaan Zona Ekonomi, Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam, memberitahukan bahwa pendorongan dan pengembangan zona industri ekologi akan memobilisasi sumber daya besar dari sektor swasta untuk solusi-solusi industri hijau, menjamin keamanan energi, memberikan sumbangan yang berarti pada upaya Vietnam untuk menghadapi perubahan iklim, mendorong pertumbuhan hijau, ekonomi sirkular, menunjukkan tekad politik Pemerintah Vietnam dalam melaksanakan komitmen-komitmen pembangunan yang berkelanjutan. Kepala Direktorat Le Thanh Quan menegaskan:
“Vietnam dan Indonesia merupakan dua negara Asia Tenggara dalam Program Zona ekoindustri global yang dilaksanakan UNIDO dan SECO. Dengan bantuan UNIDO, baru-baru ini, kedua negara telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pengembangan zona-zona ekoindustri. Lokakarya ini merupakan peluang bagi Kementerian Perencanaan dan Investasi untuk berdiskusi dengan badan-badan Indonesia yang terkait tentang keberhasilan, tantangan, pelajaran, dan pengalaman dalam proses pengembangan zona ekoindustri di Vietnam”.
Pada lokakarya tersebut, Heru Kustanto, Direktur Perwilayahan Industri, Kementerian Industri Indonesia, memberitahukan:
“Semua negara berkembang potensial tentang zona ekoindustri dan Vietnam merupakan negara dengan kebijakan-kebijakan yang baik untuk menyerap para investor. Sekarang sudah ada beberapa investor internasional yang mulai melakukan investasi di Vietnam. Oleh karena itu kami juga ingin mempelajari kebijakan Vietnam dan pengalaman-pengalamannya di bidang ini”.
Proyek “Menggelar zona ekoindustri di Vietnam menurut arah pendekatan dari Program zona ekoindustri global” dengan total biaya sebesar 1,8 juta USD lebih yang díponsori Direktorat Ekonomi Federal Swiss (SECO) digelar dalam periode 2020-2024 di lima provinsi/kota yaitu Kota Ho Chi Minh, Can Tho, Dong Nai, Da Nang, dan Hai Phong. Proyek ini bermaksud meningkatkan efisiensi ekonomi, lingkungan, dan sosial dari cabang industri dan menyelipkan ketentuan untuk mengembangkan pola ekoindustri dalam berbagai mekanisme dan kebijakan yang terkait.