Vietnam menegaskan kedaulatannya terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa

Chia sẻ
(VOVworld) - Pada Jumat (26 April), menjawab wawancara wartawan yang menanyakan pandangan Vietnam terhadap penunjukan Ketua Mahkamah Internasional tentang Hukum Laut, pada tgl 24 Januari, para arbitrase untuk Pengadilan Arbitrase yang dibentuk menurut Apendiks VII Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 di atas dasar Pemberitahuan dan Pernyataan gugatan tgl 22 Januari 2013 dari Filipina, Jurubicara Kementerian Luar negeri Vietnam Luong Thanh Nghi menekankan:

(VOVworld) - Pada Jumat (26 April), menjawab wawancara wartawan yang menanyakan pandangan Vietnam terhadap penunjukan Ketua Mahkamah Internasional tentang Hukum Laut, pada tgl 24 Januari, para arbitrase untuk Pengadilan Arbitrase yang dibentuk menurut Apendiks VII Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 di atas dasar Pemberitahuan dan Pernyataan gugatan pada 22 Januari 2013 dari Filipina, Jurubicara Kementerian Luar negeri Vietnam Luong Thanh Nghi menekankan: Vietnam mendapat informasi bahwa pada 22 Januari 2013, Kementerian Luar Negeri Filipina telah menyampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Filipina nota yang dilampiri dengan Pemberitahuan dan Pernyataan tentang perihal Filipila resmi menggugat Tiongkok di depan Pengadilan Arbitrase Tambahan VII Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut tahun 1982 dan pada 24 April 2013, Ketua Pengadilan  Internasional tentang Hukum Laut tahun 1982 telah  selesai menunjuk para arbitrase untuk Pengadilan Arbitrase di atas.

Vietnam menegaskan kedaulatannya terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa - ảnh 1
Laut Timur.
(Foto: www.biendong.net


Sebagai negara pantai yang mempunyai hak dan kepentingan nasional yang sah dan adil di Laut Timur, Vietnam memperhatikan dan memantau ketat proses  gugatan ini. Vietnam mempunyai cukup dasar hukum, sejarah dan praktek manajemen untuk menegaskan kedaulatan, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi terhadap wilayah-wilayah lautnya yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut - tahun 1982, perjanjian- perjanjian Internasional yang dimana Vietnam menjadi anggota dan naskah-naskah hukum dari Vietnam. Vietnam akan menerapkan semua langkah damai yang sesuai dan perlu untuk membela kedaulatan, hak kedaulatan, hak yurisdiksi dan kepentingan- kepentingan nasional yang sah dan adil lain di Laut Timur, sesuai dengan Piagam PBB, Hukum Internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut - tahun 1982. Vietnam sekali lagi menegaskan kedaulatannya terhadap dua  kepulauan Hoang Sa dan Truong  Sa dan kedaulatan, hak kedaulatan serta hak yurisdiksi terhadap perairan dalam, wilayah laut di dalam negeri, wilayah laut, daerah dekat  wilayah laut, zona ekonomi esklusif dan landas kontinen-nya di Luat Timur. Vietnam meminta kepada semua fihak yang bersangkutan supaya secara serius melaksanakan penuh Deklarasi  tentang perilaku semua fihak di Laut Timur (DOC) yang ditandatangani pada 2002 antara negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok, Pernyataan Bersama Konferensi Tingkat Tinggi ke-15 ASEAN- Tiongkok untuk memperingati ult ke-10 lahirnya DOC dan keinginan  agar semua negara anggota ASEAN dan Tiongkok cepat melakukan perundingan resmi untuk menyusun Kode Etik tentang perilaku semua fihak di Laut Timur (COC)./.

Komentar